Rizieq Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan, Jaksa Ajukan Banding Tangkapan layar sidang Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5). Foto: MP/Asropih

Merahputih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung dengan terdakwa Rizieq Shihab.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan banding tersebut untuk diajukan untuk perkara nomor 221, 222, dan 226.

Baca Juga

Bila Berkerumun, Polisi Bakal Tes Swab Pengunjung Sidang Vonis Rizieq Shibab

"Tanggal 28 Mei 2021, Jaksa (Penuntut Umum) menyatakan banding terhadap perkara 221, 222, 226," kata Alex Adam Faisal kepada wartawan, Senin (31/5).

Untuk pihak terdakwa dan tim kuasa hukumnya sejauh ini masih belum mengajukan banding terhadap vonis tersebut. "Untuk terdakwa dan tim kuasa hukumnya belum menyatakan sikap," tandas Alex Adam Faisal.

Perkara nomor 221 merupakan berkas untuk terdakwa Rizieq dalam kasus kerumunan saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya.

Suasana saat sidang Rizieq Shihab. (Foto: Antara)

Sedangkan perkara nomor 222 merupakan berkas untuk lima mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI), yaiti Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al Habsyi dan Maman Suryadi dalam kasus sama.

Sementara perkara 226 merupakan berkas untuk Rizieq dalam kasus kerumunan warga di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor.

Rizieq Shihab divonis delapan bulan penjara untuk perkara kerumunan di Petamburan. Sedangkan untuk kerumunan Megamendung, Rizieq Shihab divonis denda Rp20 juta subsider lima bulan penjara.

Baca Juga

Sebelum Sidang, Polisi Amankan 21 Orang Diduga Pendukung Rizieq Shihab

Dalam sidang putusan pada Kamis (27/5) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan waktu selama tujuh hari bagi jaksa dan terdakwa untuk banding.

Hukuman ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yakni dua tahun penjara. Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembebasan Pajak Beli Rumah Geliatkan Sektor Properti
KPR
Pembebasan Pajak Beli Rumah Geliatkan Sektor Properti

Dalam jangka menengah juga dapat menggeliatkan kembali sektor properti dan memulihkan perekonomian secara keseluruhan.

Ambulans Milik Pemprov DKI Kini Dipasangi CCTV
Indonesia
Ambulans Milik Pemprov DKI Kini Dipasangi CCTV

Pemasangan CCTV pada layanan AGD Dinkes itu dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah Kucurkan Dana Rp4,1 Triliun untuk KIP Kuliah
Indonesia
Pemerintah Kucurkan Dana Rp4,1 Triliun untuk KIP Kuliah

Bantuan KIP-Kuliah ini hanya berlangsung selama 1 semester

PKS Akui harus Belajar Banyak Soal Kedisiplinan dari PDIP
Indonesia
PKS Akui harus Belajar Banyak Soal Kedisiplinan dari PDIP

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) merupakan partai yang berdisiplin dan memiliki rekam jejak panjang di Indonesia.

PPKM Efektif, Surabaya Masuki Zona Kuning
Indonesia
PPKM Efektif, Surabaya Masuki Zona Kuning

Di sisi lain, penambahan jumlah angka terkonfirmasi di Surabaya juga menurun

Panja Revisi UU Otonomi Khusus Papua Resmi Dibentuk
Indonesia
Panja Revisi UU Otonomi Khusus Papua Resmi Dibentuk

Masih banyak permasalahan di papua

Datangi Papua, Panglima TNI dan Kapolri Beri Peringatan ke Seluruh Prajurit
Indonesia
Datangi Papua, Panglima TNI dan Kapolri Beri Peringatan ke Seluruh Prajurit

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua.

Djoko Tjandra Digarap Kejaksaan, Polri Fokus Bongkar Dugaan Keterlibatan Jenderal
Indonesia
Djoko Tjandra Digarap Kejaksaan, Polri Fokus Bongkar Dugaan Keterlibatan Jenderal

"Proses untuk saudara Djoko di Kejaksaan yang tentunya akan menindaklanjuti," kata Listyo

Panti Asuhan dan Panti Werdha di Jakarta Jadi Klaster COVID-19
Indonesia
Panti Asuhan dan Panti Werdha di Jakarta Jadi Klaster COVID-19

Penyebaran kasus COVID-19 di DKI Jakarta saat ini sudah semakin meluas. Kini, virus corona menyasar pada klaster Panti Asuhan dan Panti Werdha.

PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar
Indonesia
PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas akan tetap menolak peningkatan RKT meskipun fraksi lain setuju.