Rizieq Bisa Ajukan Praperadilan Jika Tidak Terima Kasus Hukumnya Dibuka Kembali Rizieq saat datang ke gelar perkara dugaan kasus penistaan agama Ahok di Rupatama Mabes Polri, Selasa (15/11). (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Kelanjutan proses kasus hukum yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab masih menjadi tanda tanya publik.

Pengamat hukum Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul mengatakan, kasus hukum yang dituduhkan kepada Rizieq tidak lantas batal hanya karena ia berada di negara lain.‎ Imam Besar FPI Rizieq Shihab (HRS) itu diketahui telah menetap 3,5 tahun belakang di Arab Saudi.

"Selama belum ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), kasusnya masih terus jalan. Tidak menghilangkan status hukum," kata Chudry dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11)

Baca Juga

Kedatangan Habib Rizieq Shihab Bikin Sejumlah Ruas Jalan Macet Total

Jika sudah di-SP3 atau dihentikan, bisa dibuka kembali asalkan ada bukti-bukti baru. Kalau Rizieq tidak terima kasus yang menjeratnya kembali dibuka, bisa mengajukan praperadilan.‎

Chudry berharap polisi transparan jika kasus Rizieq ditindaklanjuti lagi. Sehingga bisa menghilangkan persepsi buruk pada kepolisian.

"Memang perlu transparan, kan nanti juga ada pengacaranya kalau misalnya dia jadi tersangka. Jadi hak setiap orang didampingi. Kalau misalnya jadi saksi tidak harus didampingi," katanya dilansir Antara.

Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (tengah). (MP/Dery Ridwansah)
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (tengah). (MP/Dery Ridwansah)

Rizieq meninggalkan Indonesia saat kasus dugaan chat pornografinya bersama Firza Husein menyeruak. Saat itu Rizieq ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya, namun kemudian dihentikan atau SP3.

Baca Juga

Pengamanan Kedatangan Habib Rizieq Tidak Perlu Berlebihan

Pada November 2015, Rizieq diadukan Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat karena mempelesetkan salam Sunda 'sampurasun'‎‎. Selain itu, ‎ia sempat menjadi tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila, namun prosesnya dihentikan oleh Polda Jawa Barat. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19 Minta Rumah Sakit Waspada Jelang Libur Nataru
Indonesia
Satgas COVID-19 Minta Rumah Sakit Waspada Jelang Libur Nataru

Bahkan syarat pelaku perjalanan pun begitu beragam di berbagai negara, terkait kewajiban tes maupun durasi lama karantina

Dibantu Prancis, 2 Pelabuhan Ikan Jadi Contoh Pelabuhan Ramah Lingkungan
Indonesia
Dibantu Prancis, 2 Pelabuhan Ikan Jadi Contoh Pelabuhan Ramah Lingkungan

Program ini sesuai dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) Tahun 2020 sesuai Kepmen PPN/Bappenas Nomor 65 Tahun 2020.

Anies Depak Juani di Tengah Upaya Penanganan Banjir Ibu Kota
Indonesia
Anies Depak Juani di Tengah Upaya Penanganan Banjir Ibu Kota

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak sebanyak 13 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI.

Puan Maharani Sebut Harga Minyak Goreng di Pasar Legi Masih Mahal
Indonesia
Puan Maharani Sebut Harga Minyak Goreng di Pasar Legi Masih Mahal

Pedagang sembako di Pasar Legi, Adi Rianto (52) mengaku aturan HET minyak goreng Rp 14.000 belum berlaku

Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024
Indonesia
Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024

Kebijakan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamanatkan pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2024.

Indonesia Catatkan 17 Kasus Varian Baru Corona SARS-CoV-2
Indonesia
Indonesia Catatkan 17 Kasus Varian Baru Corona SARS-CoV-2

"Satu kasus harian B1531 yang ditemukan di Bali diambil spesimennya pada pada tanggal 25 Januari 2021 dan pasien ini ternyata pada tanggal 16 Februari 2021 meninggal dunia," kata Siti.

Polisi Periksa Lebih dari 10 Saksi Terkait Kecelakaan Transjakarta
Indonesia
Polisi Periksa Lebih dari 10 Saksi Terkait Kecelakaan Transjakarta

Saksi yang diperiksa antara lain penumpang bus yang terlibat tabrakan tersebut

Kompolnas Sebut Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Bisa Selesaikan Masalah
Indonesia
Kompolnas Sebut Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Bisa Selesaikan Masalah

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan, pihaknya menyambut baik hal ini karena sekaligus sebagai upaya penyelesaian masalah.

Kepala BNPB Temukan Kerusakan Alam Faktor Pemicu Banjir di Kalimantan Barat
Indonesia
Kepala BNPB Temukan Kerusakan Alam Faktor Pemicu Banjir di Kalimantan Barat

Dari pemantauan udara tersebut, tim menemukan adanya kerusakan lingkungan maupun bentang alam yang masif di beberapa titik tak jauh dari bantaran sungai.

Komentar PDIP Soal Harta Kekayaan Anies Naik Dua Kali Lipat
Indonesia
Komentar PDIP Soal Harta Kekayaan Anies Naik Dua Kali Lipat

Fraksi PDIP DPRD DKI mengomentari harta kekayaan Anies Baswedan yang naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 2017 lalu.