Rizal Ramli Soroti Besarnya Anggaran COVID-19 Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli di Kampus IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/11). (MP/Ismail)

Merahputih.com - Ekonom senior, Rizal Ramli menyoroti total anggaran penanganan COVID-19. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggarannya mencapai Rp 1.035,2 trilliun.

Menurut Rizal Ramli, dengan anggaran sebesar itu, nyaris tidak berdampak apa-apa dalam penanganan COVID-19.

Baca Juga:

Mobil Pengangkut Tabung Oksigen Diizinkan Masuk Jalur TransJakarta

“Yang ada (kasus COVID-19) malah terus meningkat,” ujar Rizal Ramli, Selasa (13/7).

Dia menduga penyebab mendasar penanganan COVID-19 tidak efektif padahal anggaran yang digunakan tidak sedikit. Pertama menyasar pada kepemimpinan pemerintah. Mismanagemen, bisa saja terjadi sehingga penanganan jadi tidak terarah.

Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli
Rizal Ramli (MP/Kanu)

Kedua, Rizal Ramli khawatir ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan pandemi untuk mencari keuntungan pribadi. "Tolong BPK audit investigasi ya. Jangan asal WTP padahal korupsi bansos dan lain-lain aja luar biasa,” tutupnya.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Relawan Siaga Menjemput dan Mengisikan Tabung Oksigen Gratis

Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Bambang Pamungkas mengatakan, anggaran penanganan COVID-19 sebesar itu berasal dari APBN Rp 937,42 triliun, APBD Rp 86,36 triliun, sektor moneter Rp 6,50 triliun, BUMN senilai Rp 4,02 triliun, BUMD sekitar Rp 320 miliar, dan dana hibah dan masyarakat sebesar Rp 625 miliar.

“Sehingga total anggarannya yakni Rp 1.035,2 triliun untuk anggaran penanganan dampak pandemi,” ujarnya. (Ayu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Selidiki Kasus Dugaan Penganiyaan yang Libatkan Putra Ahok
Indonesia
Polisi Selidiki Kasus Dugaan Penganiyaan yang Libatkan Putra Ahok

Kepolisian tengah menyelidiki laporan terhadap putra sulung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Nicholas Sean Purnama berkenaan dugaan penganiayaan.

Saat Jadi Presiden, SBY Pernah Ikut Campur Urusan Kongres Partai Demokrat
Indonesia
Saat Jadi Presiden, SBY Pernah Ikut Campur Urusan Kongres Partai Demokrat

Loyalitas kader Demokrat saat itu tak bisa dibeli

Diputus Bersalah Soal Kualitas Udara, Anies Minta Warga Naik Kendaraan Umum
Indonesia
Diputus Bersalah Soal Kualitas Udara, Anies Minta Warga Naik Kendaraan Umum

Anies menyampaikan, pengendalian kualitas udara adalah ikhtiar bersama. Upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang dekat dengan keseharian, seperti, mengawasi knalpot kendaraan, mengecek emisinya, kemudian, menghindari bakar sampah di tempat terbuka.

Kemensos Rekrut 1.265 Relawan Penyuluh Sosial
Indonesia
Kemensos Rekrut 1.265 Relawan Penyuluh Sosial

Seluruh penyuluh sosial berperan aktif bersama pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya.

Herman Deru Bangga Keluarga Alm Akidi Tio Donasi Rp 2 Triliun untuk Sumsel
Indonesia
Herman Deru Bangga Keluarga Alm Akidi Tio Donasi Rp 2 Triliun untuk Sumsel

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru memberikan apresiasi kepada keluarga Almarhum Akidi Tio atas sikap dermawannya karena turut membantu penanganan COVID-19 di Bumi Sriwijaya.

Polri Diminta Jelaskan Kasus Dugaan Perkara Rizieq Shihab
Indonesia
Polri Diminta Jelaskan Kasus Dugaan Perkara Rizieq Shihab

Polda Metro Jaya sempat memproses kasus konten berbau pornografi yang diduga menjerat Rizieq

Kewalahan, Pemprov DKI Bakal Pakai Truk Angkut Jenazah COVID-19
Indonesia
Kewalahan, Pemprov DKI Bakal Pakai Truk Angkut Jenazah COVID-19

Saat ini, serapan anggaran belanja tidak terduga atau BTT di Dinas Pertamanan yang mencapai Rp 13,02 miliar.

KPK Limpahkan Berkas Perkara Bekas Bupati Kepulauan Talaud ke PN Tipikor Manado
Indonesia
KPK Limpahkan Berkas Perkara Bekas Bupati Kepulauan Talaud ke PN Tipikor Manado

Sri Wahyumi akan didakwa dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Tahun 2014-2017.

Kapolri Baru Harus Perbaiki Kinerja Perlindungan HAM
Indonesia
Kapolri Baru Harus Perbaiki Kinerja Perlindungan HAM

Sektor HAM yang perlu dievaluasi adalah aturan di tingkat Polri yang membatasi kebebasan sipil masyarakat harus segera dicabut.

Kapolri Idham Azis Naikkan Pangkat Ribuan Anak Buahnya
Indonesia
Kapolri Idham Azis Naikkan Pangkat Ribuan Anak Buahnya

"Yang dinaikan pangkatnya sebanyak 44.884 personel dari Satker Mabes Polri dan Polda jajaran," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono