Riza Patria Tanggapi Rencana DPRD DKI Bentuk Pansus Perkara 239 ASN Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau lokasi vaksinasi COVID-19 bagi buruh di Pondok Kelapa, Jakarta, Sabtu (1/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mempersilahkan DPRD DKI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) soal sepinya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti lelang jabatan eselon II.

"Ya pansus memang menjadi kewenangan, angket, pansus lain-lain menjadi kewenangan DPRD," Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Kamis (27/5).

Baca Juga

DPRD DKI Bentuk Pansus Usut Ratusan PNS Tolak Lelang Jabatan Eselon II

Politikus senior Gerindra ini berpendapat, jika Legislator DKI akan bijaksana sebelum mengusulkan Pansus terkait ratusan ASN yang enggan ikut seleksi jabatan Tinggi Pratama.

"Apalagi menetapkan suatu Pansus pasti nanti akan ada kajian-kajian yang lebih mendalam," paparnya.

Eksekutif, lanjut dia, akan menunggu kajian-kajian mengenai Pansus tersebut. Apa dasarnya, apa kepentingannya mereka membentuk Pansus itu.

"Apa baik buruknya dibentuknya pansus dan apa tujuannya, nanti kita tunggu dari teman teman DPRD," ungkapnya.

Ilustrasi PNS. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta berencana akan membentuk Pansus untuk mengusut fenomena 239 ASN di lingkungan Pemprov DKI yang menolak mengikuti lelang jabatan eselon II.

"Kami akan bentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN yang enggan ikut peremajaan jabatan ini," kata Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, Kamis (27/5).

Dalam bekerja nantinya, Pansus bakal menggali 239 ASN yang menolak mendaftar seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Motif dan latar belakang sikap mereka akan didalami.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun akan meminta pansus memanggil para pakar dan ahli dari instansi terkait seperti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenpan RB, KSAN, BKN, Korpri, termasuk akademisi.

"ASN itu abdi negara, mereka wajib bekerja profesional dan karirnya berjenjang secara rigid sesuai undang-undang, apalagi gaji ASN di Jakarta paling tinggi se-nasional. Jadi, aneh apabila mereka menolak berkarir," tutur Prasetyo. (Asp)

Baca Juga

DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Data 97 Ribu ASN Fiktif

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Solo, Tidak Ada Nakes Terpapar COVID-19 Usai Divaksin
Indonesia
Di Solo, Tidak Ada Nakes Terpapar COVID-19 Usai Divaksin

Data per tanggal 27 Januari sebanyak 8.058 nakes dari 10.725 nakes yang sudah terdata

Warga Jakarta Diminta Waspadai Hujan Disertai Kilat Sore dan Malam Hari
Indonesia
Warga Jakarta Diminta Waspadai Hujan Disertai Kilat Sore dan Malam Hari

BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai hujan disertai kilat berdurasi singkat di sebagian wilayah Jakarta antara sore dan malam hari.

Kartu Vaksin Palsu Jadi Ladang Bisnis, Tiga Pelaku Diringkus
Indonesia
Kartu Vaksin Palsu Jadi Ladang Bisnis, Tiga Pelaku Diringkus

Polisi meringkus tiga orang tersangka kasus penipuan berkedok pembuatan kartu vaksinasi. Mereka masing-masing berinisial SS, SKY, dan IS.

PT KAI Berangkatkan 5 Ribu Lebih Penumpang Berkebutuhan Khusus
Indonesia
PT KAI Berangkatkan 5 Ribu Lebih Penumpang Berkebutuhan Khusus

Selama periode 6-8 Mei 2021, tercatat 4.000 penumpang yang dikecualikan menggunakan kereta jarak jauh

Libur Nataru, Pemudi Masuk Solo Tanpa Surat Hasil Swab Bakal Dikarantina
Indonesia
Libur Nataru, Pemudi Masuk Solo Tanpa Surat Hasil Swab Bakal Dikarantina

Warga dilarang melakukan kerumunan lebih dari lima orang di tempat umum atau di lingkungan rumah tinggal.

Kapolri Ingin Tempeleng Pilot Polisi yang Bubarkan Demo Pakai Helikopter
Indonesia
Kapolri Ingin Tempeleng Pilot Polisi yang Bubarkan Demo Pakai Helikopter

"Sudah saya tindak, itu pilotnya ngarang-ngarang itu. Cuma sekarang enggak boleh main tempeleng-tempeleng, jadi diperiksa Propam saja. Kalau masih boleh saya tempeleng itu," tegasnya.

Satgas Beberkan Provinsi yang Alami Penurunan Pesat COVID-19
Indonesia
Satgas Beberkan Provinsi yang Alami Penurunan Pesat COVID-19

Data sederhana ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang terjalin

Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi
Indonesia
Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi

Penundaan penyesuaian tarif tol berlaku untuk semua golongan pada ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi.

Antisipasi Klaster Liburan Akhir Tahun, Anies Terbitkan Ingub dan Sergub
Indonesia
Antisipasi Klaster Liburan Akhir Tahun, Anies Terbitkan Ingub dan Sergub

Anies Baswedan menerbitkan Intruksi Gubernur No 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian, serta Seruan Gubernur No 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat.

Diperiksa Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Diberondong 40 Pertanyaan
Indonesia