Risma Tegaskan Penerima Bansos Tak Perlu Takut Melapor jika Ada Kecurangan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat blusukan ke Yogyakarta, Senin (19/05). (Foto: MP/Humas Kemensos)

MerahPutih.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan di Yogyakarta untuk mengecek langsung penerimaan Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH), Senin (19/07).

Mantan Wali kota Surabaya ini menyampaikan kepada penerima Bansos agar tidak takut melapor jika menemui kecurangan.

Saat blusukan ke rumah Yani (40), salah seorang penerima PKH, Mensos Risma menanyakan apakah ada kecurangan dalam penerimaan PKH.

Baca Juga:

Mensos Risma Blusukan Cek Penerima Bansos di Solo

"Apakah ada pemotongan saat pencairan bansos?" tanya Mensos Risma.

Yani pun menjawab, dirinya menerima uang PKH secara penuh atau tidak ada potongan.

Risma kemudian melanjutkan tinjauan ke salah seorang penerima BST lain, Pransius Rudi Asisi.

Pangapunten, Pak, penjenengan sampun terima bantuan BST (Mohon maaf apa bapak sudah terima bantuan BST)?" tanya Risma.

Rudi yang mengalami stroke menjawab sambil dibantu saudaranya bahwa dirinya sudah menerima BST dan tidak mengalami kendala.

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat blusukan ke Yogyakarta, Senin (19/05). (Foto: MP/Humas Kemensos)
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat blusukan ke Yogyakarta, Senin (19/05). (Foto: MP/Humas Kemensos)

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Risma mengingatkan bahwa pihaknya akan bertindak tegas kepada para pendamping yang main-main.

Ia menekankan agar pendamping menjalankan amanat yakni memberikan informasi kepada para penerima bansos dengan jujur.

Pada bulan Juli 2021, di DI Yogyakarta tercatat sebanyak 186.017 KPM PKH, sebanyak 124.700 KPM BST. BPNT/Kartu Sembako sejumlah 383,220 KPM. Bantuan–bantuan sosial tersebut sudah berproses untuk penyalurannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga:

BTN Salurkan Rp 433,78 Miliar Bansos di Juni-Juli 2021

Percepatan pencairan bansos BST, BPNT/Kartu Sembako dan PKH sebagai antisipasi dampak kebijakan PPKM Darurat sehingga Kemensos mengoptimalisasi bansos yang diharapkan mampu meningkatkan daya beli penerima manfaat.

Kemensos juga bekerja sama dengan Perum Bulog menyalurkan paket beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST.

Kemensos menyalurkan bantuan beras sebanyak 5 kg khusus untuk masyarakat pekerja sektor informal di Jawa-Bali yang tidak bisa bekerja karena pembatasan kegiatan dalam PPKM Darurat.

Untuk penyediaan dan penyaluran beras, Kemensos bermitra dengan Perum Bulog yang langsung mengantarkan bantuan kepada para penerima manfaat. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga:

Bansos Rp 600 Ribu Mulai Disalurkan untuk Lebih dari Dua Juta Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres: Pasca Bom Atom Dijatuhkan, Guru Jadi Tumpuan Jepang untuk Bangkit
Indonesia
Berkaca dari Kasus Muhammad Kece, Youtuber Diminta Mengindahkan Norma dan Etika
Indonesia
Berkaca dari Kasus Muhammad Kece, Youtuber Diminta Mengindahkan Norma dan Etika

Penting untuk merawat, menjaga keragaman kemajemukan

Pasien COVID-19 Melonjak, Anies Sebut Kebutuhan Oksigen Naik 3 Kali Lipat
Indonesia
Pasien COVID-19 Melonjak, Anies Sebut Kebutuhan Oksigen Naik 3 Kali Lipat

Kenaikan kasus di ibu kota menyebabkan pasien COVID-19 membludak di rumah sakit.

Komisi VII Minta Pertamina Siagakan Persediaan Pertalite di Jalur Mudik
Indonesia
Komisi VII Minta Pertamina Siagakan Persediaan Pertalite di Jalur Mudik

Karenanya, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pertamina menyiagakan persediaan BBM, khususnya Pertalite, di jalur mudik aman dan tersedia dengan cukup.

Polisi Tak Temukan Racun di Tubuh Wabup Sangihe yang Meninggal di Pesawat
Indonesia
Polisi Tak Temukan Racun di Tubuh Wabup Sangihe yang Meninggal di Pesawat

Pukul 16.17 WITA saat di bandara Hasanudin Makassar, dokter dan perawat segera naik ke pesawat

BKN Tegaskan Hasil TWK KPK Dokumen Rahasia
Indonesia
BKN Tegaskan Hasil TWK KPK Dokumen Rahasia

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai seleksi alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah dokumen rahasia.

DPR: Menperin Jangan Takut Ancaman Pengusaha Minyak Goreng
Indonesia
DPR: Menperin Jangan Takut Ancaman Pengusaha Minyak Goreng

DPR RI meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita agar tidak takut dengan ancaman pengusaha industri minyak goreng (migor) yang akan mundur dari program subsidi.

Ketua DPR Minta Publik Dilibatkan dalam Pembentukan Regulasi Turunan UU IKN
Indonesia
Ketua DPR Minta Publik Dilibatkan dalam Pembentukan Regulasi Turunan UU IKN

Akan ada 10 aturan terdiri dari 3 Peraturan Pemerintah (PP), 5 Peraturan Presiden (Perpres), 1 Keputusan Presiden (Kepres) dan 1 Peraturan Kepala Otorita IKN

Kemnaker Cairkan BSU ke 947.499 Pekerja
Indonesia
Kemnaker Cairkan BSU ke 947.499 Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah memproses pencairan dana bantuan subsidi upah (BSU) tahap I untuk 947.499 pekerja senilai Rp 947,5 miliar. Sampai saat ini, proses penyalurannya saat ini masih berlangsung.

Menkeu: Potensi Pembalikan Arah Ekonomi di Triwulan IV-2021
Indonesia
Menkeu: Potensi Pembalikan Arah Ekonomi di Triwulan IV-2021

Permintaan domestik memang sempat tertahan pada triwulan III-2021 akibat penerapan restriksi mobilitas di Juli-Agustus.