Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11-1-2021). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku telah berkirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, serta Universitas Indonesia (UI), meminta pengawalan pengelolaan bantuan sosial (bansos).

"Ini untuk membantu kami di dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan," kata Risma dalam di gedung KPK, Jakarta, Senin (11/1).

Pernyataan itu disampaikan Risma seusai berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait surat rekomendasi KPK mengenai hasil kajian pengelolaan bansos yang telah disampaikan pada 3 Desember lalu.

Baca Juga:

Mensos Risma Sambangi KPK, Ada Apa?

"Sehingga kami berharap, kami juga dibantu untuk menghindari, memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan," ujar Risma.

Dalam pertemuan ini, Risma bertemu dengan tiga pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango; serta Deputi Pencegahan KPK Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan.

"Saya baru komunikasi dengan Pak Deputi, setelah itu saya mendapatkan surat itu dan kemudian saya sudah memerintahkan menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan dan ini sudah kita lakukan terus," ujarnya.

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memotivasi kelima orang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang akan ditempatkan kerja di Bekasi, Jawa Barat (Antaranews)
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memotivasi kelima orang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang akan ditempatkan kerja di Bekasi, Jawa Barat (Antaranews)

Dalam surat rekomendasi tersebut, terdapat sejumlah poin catatan KPK terkait bansos. Berdasarkan kajian lembaga antirasuah, ada beberapa permasalahan bansos yang perlu diperhatikan. Salah satunya terkait akurasi data penerima bansos. Baik dalam hal kualitas data, transparansi, hingga pemutakhiran.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya sudah berdiskusi dengan Risma terkait program-program di Kemensos. Tujuannya agar program-program pengentasan masalah sosial bisa berjalan dengan baik.

"Beliau intinya berkonsultasi ke KPK bagaimana memastikan agar sasaran-sasaran yang menjadi program Kemensos untuk pengentasan masalah masalah sosial, baik masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan dan lain lain, itu pertama tepat sasaran," kata Ghufron.

Baca Juga:

Blusukan di Jakarta, Risma Dinilai Incar Posisi Gubernur DKI

Ghufron mengatakan, saat ini Kemensos menggunakan data nomor induk kependudukan (NIK) dalam pemberian bantuan. Namun, kata dia, sasaran-sasaran yang memiliki masalah sosial tak semuanya punya NIK. Ini jadi salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan itu.

"Karena data masalah sosial itu bukan data yang statis, tentu kemudian akan selalu dinamis sesuai dengan masalah yang berkembang dalam dinamika sosialnya," kata Ghufron. (Pon)

Baca Juga:

Mensos Risma Pastikan Jumlah Penerima Bansos COVID-19 Tidak Berubah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tersangka Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Bertambah
Indonesia
Tersangka Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Bertambah

Perannya diduga sebagai pelaku perusakan

Polisi Siapkan Upaya Preventif Dalam Rangka Uji Coba Jalur Road Bike
Indonesia
Polisi Siapkan Upaya Preventif Dalam Rangka Uji Coba Jalur Road Bike

Ditlantas Polda Metro jaya telah melakukan berbagai upaya guna memastikan para pengguna jalan telah berada di jalur yang semestin

Partai Lokal Aceh Ngotot Pilkada Digelar 2022
Indonesia
Partai Lokal Aceh Ngotot Pilkada Digelar 2022

Permasalahan jadwal Pilkada Aceh tidak bisa ditarik ulur lagi 2022 atau 2024, karena sesuai dengan amanah UUPA digelar lima tahun sekali, atau tetap 2022.

Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung
Indonesia
Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons gagasan keadilan restoratif Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal
Indonesia
Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal

Pasalnya, Pemda DIY tidak melarang pemudik lokal antar kabupaten dan kota di dalam provinsi DIY.

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan Tutup Usia Akibat Kanker
Indonesia
Tokoh buruh Muchtar Pakpahan Tutup Usia Akibat Kanker

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit kanker dalam usia 67 tahun pada Minggu (21/3) sekitar pukul 22.30 WIB

KPK Amankan Bukti Kasus Suap dari Rumah Plt Bupati Probolinggo
Indonesia
KPK Amankan Bukti Kasus Suap dari Rumah Plt Bupati Probolinggo

Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Probolinggo Tahun 2021

Terpantau CCTV, Polisi Surabaya Kirim 100 Surat Tilang Per Hari
Indonesia
Terpantau CCTV, Polisi Surabaya Kirim 100 Surat Tilang Per Hari

Jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan ETLE bisa rampung di 34 Polda. Sistem ETLE terintegrasi dari polres, polda, hingga Korlantas Polri.

Ibadah Haji 2021 Resmi Dibatalkan
Indonesia
Ibadah Haji 2021 Resmi Dibatalkan

Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik

Jadwal Pendaftaran PNS Diperpanjang, Depok Undur Hasil Seleksi Administrasi 6 Hari
Indonesia
Jadwal Pendaftaran PNS Diperpanjang, Depok Undur Hasil Seleksi Administrasi 6 Hari

Masa tahapan seleksi pendaftaran aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021 resmi diperpanjang.