Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11-1-2021). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku telah berkirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, serta Universitas Indonesia (UI), meminta pengawalan pengelolaan bantuan sosial (bansos).

"Ini untuk membantu kami di dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan," kata Risma dalam di gedung KPK, Jakarta, Senin (11/1).

Pernyataan itu disampaikan Risma seusai berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait surat rekomendasi KPK mengenai hasil kajian pengelolaan bansos yang telah disampaikan pada 3 Desember lalu.

Baca Juga:

Mensos Risma Sambangi KPK, Ada Apa?

"Sehingga kami berharap, kami juga dibantu untuk menghindari, memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan," ujar Risma.

Dalam pertemuan ini, Risma bertemu dengan tiga pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango; serta Deputi Pencegahan KPK Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan.

"Saya baru komunikasi dengan Pak Deputi, setelah itu saya mendapatkan surat itu dan kemudian saya sudah memerintahkan menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan dan ini sudah kita lakukan terus," ujarnya.

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memotivasi kelima orang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang akan ditempatkan kerja di Bekasi, Jawa Barat (Antaranews)
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memotivasi kelima orang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang akan ditempatkan kerja di Bekasi, Jawa Barat (Antaranews)

Dalam surat rekomendasi tersebut, terdapat sejumlah poin catatan KPK terkait bansos. Berdasarkan kajian lembaga antirasuah, ada beberapa permasalahan bansos yang perlu diperhatikan. Salah satunya terkait akurasi data penerima bansos. Baik dalam hal kualitas data, transparansi, hingga pemutakhiran.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya sudah berdiskusi dengan Risma terkait program-program di Kemensos. Tujuannya agar program-program pengentasan masalah sosial bisa berjalan dengan baik.

"Beliau intinya berkonsultasi ke KPK bagaimana memastikan agar sasaran-sasaran yang menjadi program Kemensos untuk pengentasan masalah masalah sosial, baik masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan dan lain lain, itu pertama tepat sasaran," kata Ghufron.

Baca Juga:

Blusukan di Jakarta, Risma Dinilai Incar Posisi Gubernur DKI

Ghufron mengatakan, saat ini Kemensos menggunakan data nomor induk kependudukan (NIK) dalam pemberian bantuan. Namun, kata dia, sasaran-sasaran yang memiliki masalah sosial tak semuanya punya NIK. Ini jadi salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan itu.

"Karena data masalah sosial itu bukan data yang statis, tentu kemudian akan selalu dinamis sesuai dengan masalah yang berkembang dalam dinamika sosialnya," kata Ghufron. (Pon)

Baca Juga:

Mensos Risma Pastikan Jumlah Penerima Bansos COVID-19 Tidak Berubah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Anak Buahnya Positif COVID-19, Anies Tutup Blok G Balaikota DKI Jakarta
Indonesia
Dua Anak Buahnya Positif COVID-19, Anies Tutup Blok G Balaikota DKI Jakarta

Penutupan sebagai langkah penegakan Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020

Jakarta Diguyur Hujan, Anies Cek Kesiapan Rumah Pompa
Indonesia
Jakarta Diguyur Hujan, Anies Cek Kesiapan Rumah Pompa

Laporan BPBD DKI, setidaknya ada 15 titik jalan di ibu kota yang terendam banjir

DPRD Minta Pemprov DKI Perhatikan Dampak Lingkungan Reklamasi Ancol
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Perhatikan Dampak Lingkungan Reklamasi Ancol

Aziz juga meminta Pemprov DKI untuk memperhatikan aspek hukumnya dalam rencana perluasan Ancol dan Dufan itu.

Hasil Penggabungan Bank Syariah Milik Negara Punya Aset Rp214 Triliun
Indonesia
Hasil Penggabungan Bank Syariah Milik Negara Punya Aset Rp214 Triliun

Nama tiap direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS) bank hasil penggabungan akan dibahas dalam RUPSLB BRIS yang diperkirakan dilaksanakan pada 15 Desember 2020.

Pendaki Gunung Lawu Ditemukan Tewas Terjatuh ke Jurang Sedalam 7 Meter
Indonesia
Pendaki Gunung Lawu Ditemukan Tewas Terjatuh ke Jurang Sedalam 7 Meter

Sebelum ditemukan tewas, korban dilaporkan terlepas dari rombongan saat berkemah di puncak Gunung Lawu yang memiliki ketinggian 3.265 mpdl, Minggu (5/7).

Jika Ada Bukti Baru, Kasus Kematian Editor Metro TV Bakal Diusut Lagi
Indonesia
Jika Ada Bukti Baru, Kasus Kematian Editor Metro TV Bakal Diusut Lagi

"Tetapi penyidik masih membuka, silakan kalau memang ada fakta-fakta baru atau ada novum baru lagi yang bisa disajikan," jelas Yusri

Dimulai 13 Februari, Kawasan Baduy Tertutup dari Kunjungan Selama Tiga Bulan
Indonesia
Dimulai 13 Februari, Kawasan Baduy Tertutup dari Kunjungan Selama Tiga Bulan

Kawasan pemukiman masyarakat Baduy Dalam, Kabupaten Lebak, Banten tertutup bagi wisatawan selama tiga bulan.

Polisi Langsung Cari Penyebab Matinya Lansia Pria di Tengah Kerumunan Massa FPI
Indonesia
Polisi Langsung Cari Penyebab Matinya Lansia Pria di Tengah Kerumunan Massa FPI

Mayat pria lanjut usia itu kini menjadi tontonan warga

Pemprov DKI Minta Warga Potong Hewan Kurban di RPH
Indonesia
Pemprov DKI Minta Warga Potong Hewan Kurban di RPH

Pemotongan hewan kurban yang biasanya dilaksanakan di halaman rumah, tanah kosong, masjid bisa dilaksanakan di tempat RTH.

Gegara Banjir, Perjalanan Kereta di Stasiun Senen dan Gambir Dibatalkan
Indonesia
Gegara Banjir, Perjalanan Kereta di Stasiun Senen dan Gambir Dibatalkan

Penumpang pada KA tersebut diberangkatkan menggunakan Bus