Risma Rangkap Jabatan, Politikus PKS: Tidak Etis Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang masih merangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak etis.

"Rangkap jabatan tidak baik untuk semua. Tidak etis dan tidak jadi contoh yang baik," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (24/12).

Baca Juga:

Masih Jadi Wali Kota, Mensos Risma Bolak-balik Jakarta-Surabaya

Politikus partai dakwah ini meminta Risma untuk segera melepaskan jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Hal ini demi kepatutan di mata publik.

"Jadi sesegera mungkin jabatan wali kota dilepas," ujarnya.

Presiden Jokowi saat mengenalkan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, di Istana Negara, Selasa (22/12). (Foto: MP/Setpres)
Presiden Jokowi saat mengenalkan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, di Istana Negara, Selasa (22/12). (Foto: MP/Setpres)

Sebelumnya, Mensos Risma mengaku telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengemban dua jabatan sekaligus.

"Mungkin karena masih merangkap wali kota untuk sementara waktu. Saya sudah izin ke Presiden, 'Nndak apa-apa Bu Risma'," kata Risma sembari menirukan ucapan Jokowi kepadanya.

Baca Juga:

Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum

Risma dilantik menjadi Mensos menggantikan Bendahara Umum PDIP Juliari Peter Batubara yang tersangkut kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Risma mengaku, dalam waktu dekat akan pulang ke Surabaya untuk meresmikan Jembatan Joyoboyo dan Museum Olahraga. (Pon)

Baca Juga:

Penunjukan Risma untuk Bersihkan Citra Korup di Kementerian Sosial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Aparat Gabungan Jaga Demo BEM SI di Kawasan Monas
Indonesia
Ribuan Aparat Gabungan Jaga Demo BEM SI di Kawasan Monas

Personel gabungan tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, juga unsur dari pemerintah daerah.

Guru SMAN 58 DKI Ajak Pilih Ketua OSIS Seagama, DPRD DKI: Jangan Dipecat
Indonesia
Guru SMAN 58 DKI Ajak Pilih Ketua OSIS Seagama, DPRD DKI: Jangan Dipecat

Dirinya mengatakan, sebaiknya jangan terburu-buru menilai oknum pendidik tersebut, sampai kemudian melakukan pemecatan.

Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos
Indonesia
Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos

Di beberapa daerah juga telah melakukan persiapan

Polri Tangani 75 Kasus Perkara Pilkada 2020, Mayoritas Pidana Politik Uang
Indonesia
Polri Tangani 75 Kasus Perkara Pilkada 2020, Mayoritas Pidana Politik Uang

Polri menangani puluhan kasus dugaan tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 terhitung hingga 10 November 2020.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Sepanjang Jumat
Indonesia
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Sepanjang Jumat

BMKG memperkirakan terjadi hujan disertai kilat di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pada Jumat (22/1) pagi ini.

KPK Periksa Sekdis PUPR Kota Banjar Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi
Indonesia
KPK Periksa Sekdis PUPR Kota Banjar Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi

Pada pemeriksaan pertama, Ade dikonfirmasi perihal kegiatan usaha yang dikerjakan oleh pihak keluarganya

FPI Sebut Semua Tembakan Mengarah ke Jantung Pengawal Rizieq
Indonesia
FPI Sebut Semua Tembakan Mengarah ke Jantung Pengawal Rizieq

"Bawa tembakan terhadap tersebut memiliki kesamaan sasaran, yaitu semua tembakan mengarah ke jantung para korban," kata Aziz

Cerita Calon Pengantin Harap-Harap Cemas Nikah Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Cerita Calon Pengantin Harap-Harap Cemas Nikah Saat Pandemi COVID-19

Nurul akan mengikuti semua aturan yang ditetapkan pihak gedung

Usut Suap Rp46 Miliar Nurhadi, KPK Periksa Pemilik Bank Yudha Bakti
Indonesia
Usut Suap Rp46 Miliar Nurhadi, KPK Periksa Pemilik Bank Yudha Bakti

KPK pun telah mengultimatim Tjandra Mindharta Gozali untuk hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini.

Komnas HAM Akan Minta Keterangan Ahli Ungkap Kematian 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Akan Minta Keterangan Ahli Ungkap Kematian 6 Laskar FPI

Semoga minggu depan para ahli bisa menyesuaikan jadwalnya