Risma Ngaku Langsung Tarik Beras Bansos Dengan Kualitas Buruk Bantuan Sosial. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kemenerian Sosial memastikan memastikan kualitas beras bantuan sosial (bansos) yang buruk langsung segera diganti dengan yang baru dan berkualitas baik. Kemensos menerima beberapa aduan kasus kualitas beras dirasakan kurang memuaskan oleh penerima bantuan.

"Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus, dimana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalau pun ada yang rusak, misalnya, langsung diganti dengan yang baru," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/8).

Baca Juga:

Kemenparekraf Diminta Segera Cairkan Bansos untuk Pelaku Pariwisata

Risma menyatakan, penyaluran bansos beras melibatkan sejumlah instansi, sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan. Dimana, untuk bansos beras 10 kilogram, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog.

Sementara, untuk bansos beras 5 kg, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial melalui dinas sosial. Dinas sosial berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat.

Risma menegaskan, dinas sosial, juga berwenang untuk langsung meminta ganti kepada penyedia, bila kualitas beras kurang memuaskan.

Mensos Tri Rismaharini. (Foto: Antara)
Mensos Tri Rismaharini. (Foto: Antara)

"Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus," kata mensos.

Pemerintah mendistribusikan bansos beras selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Bansos beras 10 kg disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Sementara, untuk bansos beras 5 kg, disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan dari pemerintah daerah. (Knu)

Baca Juga:

DKI Jakarta Bersihkan Data Ganda Penerima Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ganjil Genap Masih Belum Diberlakukan
Indonesia
Ganjil Genap Masih Belum Diberlakukan

Di situasi pandemi COVID-19 saat ini, jika sistem ganjil genap kembali diberlakukan maka akan ada pergeseran dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Penanganan COVID-19 Terusik Gegara Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun, Gubernur Sumsel: Bikin Gaduh
Indonesia
Penanganan COVID-19 Terusik Gegara Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun, Gubernur Sumsel: Bikin Gaduh

Herman mengaku bantuan untuk penanganan COVID-19 memang banyak yang menyumbang

6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi
Indonesia
6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi

Abhan mengungkapkan, ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu.

Skema Pemberian Bansos Diubah untuk Cegah Penyelewengan
Indonesia
Skema Pemberian Bansos Diubah untuk Cegah Penyelewengan

Pemerintah mengubah bantuan sosial untuk warga Jabodetabek dari sembako menjadi uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan.

Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah
Indonesia
Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah

Seorang kepala desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Hariyanto dituntut membayar denda Rp 12,5 juta subsider enam bulan penjara atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

Kubu Juliari Sebut Kesaksian Pepen Soal Fee Rp10 Ribu Tak Miliki Bukti Kuat
Indonesia
Kubu Juliari Sebut Kesaksian Pepen Soal Fee Rp10 Ribu Tak Miliki Bukti Kuat

Tim penasihat hukum mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menyebut kesaksian Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin tak memiliki bukti yang kuat.

Legislator PDIP Ihsan Yunus Diduga Terima Duit Rp1,5 M dari Tersangka Kasus Bansos
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Diduga Terima Duit Rp1,5 M dari Tersangka Kasus Bansos

Ihsan Yunus melalui operatornya, Agustri Yogaswara alias Yogas, diduga menerima duit dari Harry Van Sidabuke.

Cabut Perpres Miras, Jokowi Dinilai Siap Terima Kritik dari Rakyat
Indonesia
Cabut Perpres Miras, Jokowi Dinilai Siap Terima Kritik dari Rakyat

"Pemerintah yang selama ini terkesan sering memaksakan pandangan dan sikapnya serta tidak mau mendengar suara rakyat, kini telah beliau bantah dan terbantahkan," katanya

Mau Vaksin Sinovac atau Nunggu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca? Ini Jawaban Ahli
Indonesia
Mau Vaksin Sinovac atau Nunggu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca? Ini Jawaban Ahli

Masyarakat diminta tidak ragu dengan vaksin Sinovac buatan Tiongkok. Vaksin ini sudah terbukti secara ilmiah dan mampu menghasilkan antibodi yang bisa menangkal virus corona.

LPSK Minta Para Saksi Lapor Soal Pembakaran Halte TransJakarta
Indonesia
LPSK Minta Para Saksi Lapor Soal Pembakaran Halte TransJakarta

"Posisi LPSK pada kasus ini, kami berharap saksi bisa dengan aman memberikan keterangan tanpa rasa cemas dan ancaman," kata Edwin.