Ridwan Kamil Sebut Warga Pesantren Bisa Akses Rp 5 Juta Tanpa Agunan Lewat Kredit Mesra Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat mengukuhkan pengurus FPPU Jawa Barat Masa Khidmat Tahun 2021-2026, di Bale Pusdai, Kota Bandung. (Biro Adpim Jabar)

MerahPutih.com - Bank BJB dan Pemerintah Provinsi Jabar sudah lama menggulirkan program Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra). Program pinjaman tanpa bunga dan agunan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap permodalan dan memudahkan masyarakat mendapatkan pembiayaan mikro.

Selain itu, untuk mengurangi angka pengangguran serta meningkatan pertumbuhan ekonomi, Kredit Mesra juga bisa diakses oleh warga pesantren. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa selaras dengan keimanan.

Baca Juga

Ridwan Kamil Perintahkan Seluruh RS di Jawa Barat Siaga 1

"Kita ada program Kredit Mesra yang belum dimaksimalkan. Kaum dhuafa di lingkungan pesantren bisa segera mengakses Rp 5 juta tanpa agunan tanpa bunga," ucap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai mengukuhkan pengurus Forum Pemberdayaan Pesantren dan Umat (FPUU) Jawa Barat Masa Khidmat Tahun 2021-2026, di Bale Pusdai, Kota Bandung, Sabtu (5/2).

Ridwan Kamil juga meminta FPPU Jawa Barat untuk segera membentuk badan usaha, sehingga FPPU bisa maju lewat kemandirian yang dimiliki. Badan usaha ini akan diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan di Jabar, maupun nasional. Sehingga lahan-lahan yang terlantar bisa dikelola, pesantren dan umat pun bisa ikut merasakan manfaatnya.

"Saya titip supaya (FPPU Jabar) segera bikin badan usaha. Nanti berkongsi dengan profesional, dengan tetap peduli dakwah Islam. Sehingga hasil yang dikerjakan bisa lebih maksimal, dan kita juga mempunyai kemandirian," kata Ridwan Kamil.

Ia juga mengajak FPPU untuk menyukseskan Visi Misi Jabar Juara Lahir dan Batin. Caranya dengan ikut serta aktif dan menyebarkan capaian program yang sudah dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Jabar tentang keumatan.

Baca Juga

Tahun Baru Imlek, Ridwan Kamil Imbau Warga Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Apalagi FPPU Jabar merupakan organisasi resmi mitra Pemprov Jabar dalam melaksanakan amanat Perda Pesantren. FPPU terdiri dari tokoh agama, para pimpinan dan gabungan pesantren di Jawa Barat.

"Mari kita sukseskan program pembangunan di 2022 ini. Suatu hari pesantren di Jabar masuk golongan pesantren mandiri," ucap pria yang kerap disapa Kang Emil.

Menurut Kang Emil, beberapa program untuk mendorong keumatan sudah diajalankan, seperti Program One Pesantren One Product (OPOP) untuk mendorong kemandirian pesantren di bidang ekonomi.

Dari sisi dakwah, jelas Kang Emil, Pemprov Jabar memiliki Program Dakwah Digital. Selain itu ada pula Program English for Ulama yang bertujuan agar para pemuka agama memiliki keterampilan dakwah dengan menggunakan Bahasa Inggris.

"Kita titip dakwah digital karena sekarang anak-anak ngajinya tidak ke Masjid, melainkan cenderung di Youtube. Jangan sampai mereka salah (memilih) ustadz dan referensi karena tiba-tiba bisa saja menjelek-jelekkan orang lain. Sebelum hijrah menyalahkan diri sendiri, tapi setelah hijrah malah menyalahkan orang lain," ujarnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga

Ridwan Kamil Evaluasi PTM di Aglomerasi Bodebek dan Bandung Raya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Beberkan Penyebab Kecelakaan Bus Tewaskan Belasan Orang di Bantul
Indonesia
Polisi Beberkan Penyebab Kecelakaan Bus Tewaskan Belasan Orang di Bantul

Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta membeberkan penyebab utama bus wisata family Gathering asal Sukoharjo mengalami kecelakaan di wilayah Imogiri Bantul.

Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Bui
Indonesia
Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Bui

Perbuatan terdakwa Azis Syamsuddin juga dinilai telah merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR

Sopir Akui Pernah Antar AKP Robin Bertemu Azis dan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari
Indonesia
Sopir Akui Pernah Antar AKP Robin Bertemu Azis dan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

"Bapak asuhnya (Robin) itu Pak Azis Syamsuddin. Bertemu lebih dari 5 kali, di rumah dinas di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan," ungkap Agus.

Sufmi Dasco Sambut Baik Rencana Menag Undang Paus Fransiskus ke Indonesia
Indonesia
Sufmi Dasco Sambut Baik Rencana Menag Undang Paus Fransiskus ke Indonesia

"Saya pikir apa yang dilakukan oleh Menteri Agama juga tidak salah ya karena negara kita ini bukan hanya agama tertentu," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3).

Ganjar Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP, Penentuan Capres Hak Megawati
Indonesia
Ganjar Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP, Penentuan Capres Hak Megawati

Ganjar menyampaikan sebanyak tujuh rekomendasi, yang salah satunya adalah keputusan bahwa keputusan calon presiden (Capres) PDIP adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

Penempatan Kembali PMI di Malaysia Perlu Diawasi Ketat
Indonesia
Penempatan Kembali PMI di Malaysia Perlu Diawasi Ketat

Penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia perlu diawasi ketat, agar tetap berlandaskan pada komitmen Nota Kesepahaman (MoU) antara dua negara yang telah diteken pada 1 April dan 28 Juli 2022.

BNPT Temukan Ratusan Konten Propaganda Anti-Pancasila di Media Sosial
Indonesia
BNPT Temukan Ratusan Konten Propaganda Anti-Pancasila di Media Sosial

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan, telah menemukan ratusan konten yang menyebarkan propaganda anti-Pancasila.

Prabowo Sebut Gerindra-Demokrat Punya Persamaan Ideologi
Indonesia
Prabowo Sebut Gerindra-Demokrat Punya Persamaan Ideologi

"Kita sama-sama sangat komitmen sangat berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu kita sepakat untuk terus melanjutkan komunikasi ini dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo

Jokowi: Megawati Seperti Ibu Saya Sendiri, Ada Perbedaan Wajar
Indonesia
Jokowi: Megawati Seperti Ibu Saya Sendiri, Ada Perbedaan Wajar

“Kemudian kalau dalam perjalanan panjang, kadang-kadang ada perbedaan antara anak dan ibu, wajar saja. Biasa,”

Lulus Diklat Bela Negara, 18 Pegawai KPK Diusulkan Jadi ASN
Indonesia
Lulus Diklat Bela Negara, 18 Pegawai KPK Diusulkan Jadi ASN

Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan selesai dan lulus menjalani pendidikan dan pelatihan bela negara yang berlangsung di Universitas Pertahanan.