Ridwan Kamil Sebut Pernyataan Edy Mulyadi Cederai Nilai Kebhinekaan Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil. ANTARA/HO-Humas Pemprov Jawa Barat

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil turut menanggapi pernyataan kontroversial pegiat media sosial, Edy Mulyadi yang dianggap menyinggung perasaan masyaratkat Kalimantan.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menilai pernyataan Edy Mulyadi tentang ibukota baru negara di Kalimantan dengan narasi yang tidak tepat itu mencederai nilai kebhinekaan.

Baca Juga

Setelah Kasus Arteria, Ridwan Kamil Berharap Tidak Ada Lagi Upaya Mengoyak Kebinekaan

"Tentunya saya menyesalkan dalam waktu yang berdekatan, kita diributkan dengan tindakan atau ucapan dari mereka secara terang-terangan di ruang publik. Dan akhirnya menyakiti perasaan kelompok masyarakat yang menjadi sebuah bagian dari yang namanya rumah kebhinekaan Indonesia," katanya di Bandung, Selasa (25/1).

Bekas Wali Kota Bandung ini menyebut pernyataan Mulyadi seharusnya tidak keluar setelah ada fenomena sebelumnya, saat anggota DPR dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, meminta Jaksa Agung untuk mencopot seorang kepala Kejaksaan Tinggi hanya karena yang bersangkutan menggunakan bahasa Sunda saat rapat.

Baca Juga

Polisi Langsung Proses Laporan Terhadap Edy Mulyadi

Kamil mengatakan ada sebuah hadits yang menyatakan agar berbicara yang baik atau diam dan adapun jika harus berbicara maka harus yang baik-baik, dan itu merupakan pilihan.

Akan tetapi, lanjut dia, pada akhirnya narasi yang disampaikan bisa dengan bahasa yang tidak baik dan dengan bahasa yang baik.

"Saya mohon kita edukasi anak dan cucu, kita menyampaikan argumen gunakanlah bahasa yang baik dan tidak menyinggung sehingga mudah-mudahan masalah ini bisa tuntas," sambung Emil

Ia berharap nilai kebhinekaan harus tetap diutamakan seluruh masyarakat sehingga jangan sampai pernyataan yang disampaikan pada publik menyakiti banyak orang atau golongan tertentu.

"Jika ada aspek hukum harus dihadapi dan aspek psikologisnya menjadi pelajaran bahwa meminta maaf itu penting, dan mengakui kesalahan itu penting, dan jangan diulangi," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Bareskrim Ambil Alih Kasus Pidana Edy Mulyadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perwira Polisi di Sulsel Diduga Perkosa dan Perbudak Gadis Remaja
Indonesia
Perwira Polisi di Sulsel Diduga Perkosa dan Perbudak Gadis Remaja

Polda Sulawesi Selatan mencopot jabatan oknum perwira polisi AKBP M.

KPK Periksa 3 Ketua DPC Partai Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU
Indonesia
KPK Periksa 3 Ketua DPC Partai Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga Ketua DPC Partai Demokrat sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Bareskrim Awasi Distribusi BBM: Pantau 24 Jam, Jangan Sampai Ada yang Ditimbun
Indonesia
Bareskrim Awasi Distribusi BBM: Pantau 24 Jam, Jangan Sampai Ada yang Ditimbun

"Itu yang nanti dipantau selama 24 jam selama bulan Ramadan," ucapnya.

Air Zam-zam Dilarang Masuk Bagasi Jemaah
Indonesia
Air Zam-zam Dilarang Masuk Bagasi Jemaah

Kepala Daerah Kerja Bandara, Haryanto mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk tidak memasukkan air Zam-zam ke dalam koper bagasi saat akan pulang ke Tanah Air.

PDIP DKI Klaim Kantongi 3 Nama Pengganti Anies
Indonesia
PDIP DKI Klaim Kantongi 3 Nama Pengganti Anies

"Kalau (calon Pj Gubernur) itu, PDIP sudah, kita sudah punya 3 nama. Cuma, siapanya ya nanti," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono di Jakarta, Jumat (2/9).

Dijemput Paksa Penyidik, Wali Kota Ambon Tiba di Gedung KPK
Indonesia
Dijemput Paksa Penyidik, Wali Kota Ambon Tiba di Gedung KPK

Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (13/5), setelah dijemput paksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

Angkut Pemudik, Pelni Minta Dispensasi Tambahan Kapasitas Penumpang 25 Persen
Indonesia
Angkut Pemudik, Pelni Minta Dispensasi Tambahan Kapasitas Penumpang 25 Persen

Kapal yang dimiliki PT Pelni yang dioperasikan di Pelabuhan Sampit umumnya berkapasitas 920 penumpang.

Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron
Indonesia
Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron

Kasus tersebut disebut akibat adanya celah kebijakan hingga peraturan yang tidak sesuai antar pemangku kepentingan.

 Kota Bandung Alami Masalah Pengangkutan Sampah
Indonesia
Kota Bandung Alami Masalah Pengangkutan Sampah

Kendala akibat permasalahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Jakarta dan Jatim Masih Mendominasi Sebaran Subvarian BA.4 dan BA.5
Indonesia
Jakarta dan Jatim Masih Mendominasi Sebaran Subvarian BA.4 dan BA.5

Meski menyebabkan kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air, gejala yang timbul tidak seberat varian sebelumnya yakni Delta.