Ridwan Kamil Sebut Jabar Alami Ketidakadilan Fiskal Dari Pusat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: jabarprov.go.id)

MerahPutih.com - Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dinilai telalu sedikit. Hal ini berdampak pada kecilnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakadilan fiskal dana bagi hasil.

Baca Juga:

Ridwan Kamil Sebut Warga Pesantren Bisa Akses Rp 5 Juta Tanpa Agunan Lewat Kredit Mesra

Ridwan Kamil mengatakan, salah satu solusi untuk mencapai keadilan fiskal itu dengan cara pemekaran daerah di Provinsi Jawa Barat. Sehingga jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi bertambah.

"Kami perjuangkan adalah pemekaran kota/ kabupaten di Jabar yang jumlahnya terlalu sedikit, sehingga terjadi ketidakadilan fiskal dalam dana bagi hasil dari pusat ke daerah," kata Ridwan Kamil di Bandung.

Ridwan Kamil dan tokoh Sunda menyepakati pemekaran kabupaten/kota di Jabar menjadi agenda bersama untuk mendapatkan keadilan fiskal.

Pertemuan dengan tokoh Sunda itu dilakukan untuk menyikapi sebagian elemen yang mengatasnamakan Sunda, yang mengeluarkan Makloemat Sunda 2022 diprakarsai oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan.

Elemen ini mengusulkan untuk menggabungkan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten menjadi Provinsi Sunda. Namun para sesepuh Sunda sepakat menolak berdirinya Provinsi Sunda. (Imanha / Jawa Barat)

Baca Juga:

Ridwan Kamil Perintahkan Seluruh RS di Jawa Barat Siaga 1

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tujuan Kapolri Tinjau Langsung Pembangunan IKN
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Polda Jateng Jualan Kalender 2022 Buat Panti Jompo
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Polda Jateng Jualan Kalender 2022 Buat Panti Jompo

Kalender terkait juga memuat gambar Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi.

Polda Metro Agendakan Pemeriksaan Kalapas Tangerang Hari Ini
Indonesia
Polda Metro Agendakan Pemeriksaan Kalapas Tangerang Hari Ini

Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Kepala Lapas Klas I Tangerang, Viktor Teguh Prihartono pada Selasa (14/9). Dia diperiksa soal kebakaran Lapas beberapa waktu lalu.

Sufmi Dasco Ingatkan Anggota DPR Segera Laporkan LHKPN ke KPK
Indonesia
Sufmi Dasco Ingatkan Anggota DPR Segera Laporkan LHKPN ke KPK

Tercatat, sebanyak 55 persen anggota DPR masih belum melaporkan harta kekayaannya kepada mereka.

Kawasan Puncak Bogor Diberlakukan Ganjil-Genap pada Libur Nyepi
Indonesia
Kawasan Puncak Bogor Diberlakukan Ganjil-Genap pada Libur Nyepi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa kebijakan ganjil genap di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat tetap dilaksanakan pada Hari Raya Nyepi, Kamis (3/3).

Wagub DKI Pastikan Formula E Digelar di Jakarta Tahun Depan
Indonesia
Wagub DKI Pastikan Formula E Digelar di Jakarta Tahun Depan

"Insya Allah Formula E tetap dilaksanakan 2022, insya allah tidak ada kendala yang berarti. Mudah-mudahan juga tidak ada kasus yang luar biasa terkait covid di 2022," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Kamis (19/8).

Kasus Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Tak Kunjung Naik ke Penyidikan
Indonesia
Kasus Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Tak Kunjung Naik ke Penyidikan

Polisi masih mendalami kasus jebolnya tandon air atau bak penampungan air proyek Stasiun LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said.

[HOAKS atau FAKTA] Cacar Monyet Disebabkan dari Efek Samping Vaksin AstraZeneca
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Cacar Monyet Disebabkan dari Efek Samping Vaksin AstraZeneca

“Klaim bahwa cacar monyet adalah penyakit menular pernapasan adalah kebohongan untuk mengendalikan [orang] dan [cacar monyet] sangat mungkin menjadi efek samping yang ditunjukkan pada orang yang disuntik dengan vaksin AstraZeneca.”

Tanah Bekas Galian Sumur Resapan Dekat SMP 216 Bikin Resah, Ini Respons Pemkot Jakpus
Indonesia
Tanah Bekas Galian Sumur Resapan Dekat SMP 216 Bikin Resah, Ini Respons Pemkot Jakpus

Selain itu, tampak pula dahan pohon melintang di tengah jalan

Alasan Sahroni Tak Setuju Polri di Bawah Kementerian
Indonesia
Alasan Sahroni Tak Setuju Polri di Bawah Kementerian

Indonesia harus memastikan bahwa Polri menjadi lembaga profesional dan independen