Ridwan Kamil Pastikan Upah Buruh di Atas 1 Tahun Naik 5 Persen Demo buruh. (Foto: MP/ Rizky)

MerahPutih.com - Penentuan upah buruh provinsi dan kabupaten/ kota (UMP/UMK) di Jawa Barat masih terus bergulir. Pemrov Jawa Barat menegaskan tidak bisa mengubah kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memilih taat pada PP 36 tahun 2021 sebagai landasan hukum pengupahan. Namun, mengisyaratkan akan adanya kenaikan sebesar 3,27 hingga 5 persen bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Baca Juga:

Pengusaha Ngotot Jalankan Aturan UMP Naik Rp 37.749

Ridwan Kamil diklaim menjanjikan skema kenaikan upah bagi pekerja di atas 1 tahun, akan menggunakan struktur skala upah.

Ketua Umum DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto menyambut baik usulan Ridwan Kamil untuk memberikan kenaikan UMK kepada para pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun.

"Khusus untuk pekerja buruh yang masa kerjanya di atas satu tahun yang diatur melalui keputusan gubernur dengan pedoman range kenaikan 3,7 sampai 5 persen. Kita tentu mengapresiasi itu," ucap Roy, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (28/12).

Roy mengaku, akan menyampaikan dan mendiskusikan usulan tersebut dengan perwakilan serikat pekerja/buruh lainnya. Sambil menunggu mengenai redaksional aturan yang akan diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat.

"Dan kita akan rapatkan dengan teman-teman serikat pekerja keputusan skala upah ini. Kita akan lihat redaksionalnya, kemudian sanksi apabila tidak dilaksanakan, kemudian mengikat secara hukum kepada seluruh perusahaan," ucapnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, dirinya hanya memiliki tugas untuk menetapkan hasil usulan dari pemda kota/kabupaten. Jika tidak ada usulan perubahan, maka Gubernur tidak akan mengoreksi apa yang sudah ditetapkan.

"Jadi tidak ada kewenangan mengoreksi kalau surat dari bupati/wali kota tidak mengalami perubahan. Sampai hari ini kan surat dari bupati/wali kotanya semua seratus persen sesuai PP 36," katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Antara)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Antara)

Ridwan Kamil memberikan usulan inovasi untuk pengupahan buruh/pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Bagi mereka yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun sesusai dengan ketentuan perundang-undangan harus di atas upah minimum.

Ia menegaskan, upah minimum ini hanya untuk pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, yang jumlahnya di Jawa Barat, tidak lebih dari 5 persen. Sementara yang 95 persennya atau yang di atas satu tahun.

"Yang di atas satu tahun itu bisa dinegosiasikan dengan pengusaha, ada kenaikan dari 3,27 persen sampai 5 persen. Surat dari Apindo sudah masuk juga mengatakan akan mengikuti upah bagi buruh-buruh yang lewat satu tahun," imbuhnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Langkah Apindo Setelah Anies Resmi Naikkan UMP DKI 5,1 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akulaku Jalin Kerja Sama Kredit Sindikasi dengan 15 BPR
Indonesia
Akulaku Jalin Kerja Sama Kredit Sindikasi dengan 15 BPR

PT Akulaku Finance Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi dengan melibatkan 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

[HOAKS atau FAKTA]: Anggota Polisi Dimutasi Karena Hina Idol Kpop NCT Dream
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anggota Polisi Dimutasi Karena Hina Idol Kpop NCT Dream

Beredarnya suntingan tangkapan layar tersebut berawal dari keributan di Twitter, karena adanya seseorang yang menghina Idol Kpop NCT Dream hingga meraih atensi publik.

Hotel di Surabaya Serap Berbagai Produk UMKM
Indonesia
Hotel di Surabaya Serap Berbagai Produk UMKM

Sebanyak 46 hotel yang menandatangani NKB itu masih sebagian kecil dari jumlah total sekitar 240 hotel di Surabaya.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati Bungkam setelah Diperiksa Dewas KPK
Indonesia
Dirut Pertamina Nicke Widyawati Bungkam setelah Diperiksa Dewas KPK

Seusai menjalani pemeriksaan sekitar satu jam, Nicke enggan menjelaskan soal pemeriksaannya tersebut. Nicke bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media.

Bus Pariwisata Tabrak 4 Mobil di Wonosobo, 6 Orang Tewas
Indonesia
Bus Pariwisata Tabrak 4 Mobil di Wonosobo, 6 Orang Tewas

Enam orang tewas dalam insiden ini.

PSI Tolak Anggaran Pompa Kuras Sumur Resapan Pemprov DKI
Indonesia
PSI Tolak Anggaran Pompa Kuras Sumur Resapan Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk membeli pompa kuras untuk pemeliharaan sumur resapan. Namun, kebijakan ini mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI.

85 Juta Pemudik Berangkat Hampir Bersamaan, Skenario Operasi Lapangan Harus Cermat
Indonesia
85 Juta Pemudik Berangkat Hampir Bersamaan, Skenario Operasi Lapangan Harus Cermat

Kelaikan sarana transportasi tentu menjadi perhatian guna meminimalkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas

Anies Sebut Polarisasi saat Pemilu Hal yang Wajar
Indonesia
Anies Sebut Polarisasi saat Pemilu Hal yang Wajar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, polarisasi merupakan hal yang lumrah dan normal terjadi dalam pertarungan pemilu.

Wapres Soroti Kasus Perkosaan Santri Bikin Catatan Buruk Pesantren
Indonesia
Wapres Soroti Kasus Perkosaan Santri Bikin Catatan Buruk Pesantren

Ma'ruf menegaskan, agar seluruh pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah untuk dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat sekitar.

Korban Begal Jadi Tersangka, Kapolri Diminta Evaluasi Anak Buahnya
Indonesia
Korban Begal Jadi Tersangka, Kapolri Diminta Evaluasi Anak Buahnya

Pengamat Kepolisian Gardi Gazarin meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi anak buahnya di Polda NTB terkait kasus Amaq yang ditahan dan menjadi tersangka.