Ridwan Kamil Pastikan Upah Buruh di Atas 1 Tahun Naik 5 Persen Demo buruh. (Foto: MP/ Rizky)

MerahPutih.com - Penentuan upah buruh provinsi dan kabupaten/ kota (UMP/UMK) di Jawa Barat masih terus bergulir. Pemrov Jawa Barat menegaskan tidak bisa mengubah kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memilih taat pada PP 36 tahun 2021 sebagai landasan hukum pengupahan. Namun, mengisyaratkan akan adanya kenaikan sebesar 3,27 hingga 5 persen bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Baca Juga:

Pengusaha Ngotot Jalankan Aturan UMP Naik Rp 37.749

Ridwan Kamil diklaim menjanjikan skema kenaikan upah bagi pekerja di atas 1 tahun, akan menggunakan struktur skala upah.

Ketua Umum DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto menyambut baik usulan Ridwan Kamil untuk memberikan kenaikan UMK kepada para pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun.

"Khusus untuk pekerja buruh yang masa kerjanya di atas satu tahun yang diatur melalui keputusan gubernur dengan pedoman range kenaikan 3,7 sampai 5 persen. Kita tentu mengapresiasi itu," ucap Roy, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (28/12).

Roy mengaku, akan menyampaikan dan mendiskusikan usulan tersebut dengan perwakilan serikat pekerja/buruh lainnya. Sambil menunggu mengenai redaksional aturan yang akan diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat.

"Dan kita akan rapatkan dengan teman-teman serikat pekerja keputusan skala upah ini. Kita akan lihat redaksionalnya, kemudian sanksi apabila tidak dilaksanakan, kemudian mengikat secara hukum kepada seluruh perusahaan," ucapnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, dirinya hanya memiliki tugas untuk menetapkan hasil usulan dari pemda kota/kabupaten. Jika tidak ada usulan perubahan, maka Gubernur tidak akan mengoreksi apa yang sudah ditetapkan.

"Jadi tidak ada kewenangan mengoreksi kalau surat dari bupati/wali kota tidak mengalami perubahan. Sampai hari ini kan surat dari bupati/wali kotanya semua seratus persen sesuai PP 36," katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Antara)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Antara)

Ridwan Kamil memberikan usulan inovasi untuk pengupahan buruh/pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Bagi mereka yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun sesusai dengan ketentuan perundang-undangan harus di atas upah minimum.

Ia menegaskan, upah minimum ini hanya untuk pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, yang jumlahnya di Jawa Barat, tidak lebih dari 5 persen. Sementara yang 95 persennya atau yang di atas satu tahun.

"Yang di atas satu tahun itu bisa dinegosiasikan dengan pengusaha, ada kenaikan dari 3,27 persen sampai 5 persen. Surat dari Apindo sudah masuk juga mengatakan akan mengikuti upah bagi buruh-buruh yang lewat satu tahun," imbuhnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Langkah Apindo Setelah Anies Resmi Naikkan UMP DKI 5,1 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPIP Ajak Tingkatkan Solidaritas Kemanusiaan dalam Penanganan Omicron
Indonesia
BPIP Ajak Tingkatkan Solidaritas Kemanusiaan dalam Penanganan Omicron

Munculnya varian COVID-19 Omicron di Indonesia jadi momentum warga untuk memperkuat persatuan.

Indonesia Butuh  17,5 Juta Ahli Digital Sampai Tahun 2035
Indonesia
Indonesia Butuh 17,5 Juta Ahli Digital Sampai Tahun 2035

Menteri BUMN terus mendorong generasi muda memiliki perusahaan-perusahaan besar yang menjadi unicorn-unicorn baru.

Bandara Soetta Perketat Pengawasan Pelaku Perjalanan Internasional
Indonesia
Bandara Soetta Perketat Pengawasan Pelaku Perjalanan Internasional

Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) memperketat pengawasan pelaku perjalanan internasional guna mencegah kasus importasi COVID-19 varian baru Omicron, dengan menerapkan ketentuan di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 102 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19.

Gunung Anak Krakatau Masih Berstatus Level III
Indonesia
Gunung Anak Krakatau Masih Berstatus Level III

Hingga kini, GAK masih berstatus Level III dengan radius bahaya lima kilometer dari kawah aktif.

Azis Syamsuddin: Kalau Mau Bertanya Perkara di KPK, Saya Cukup ke Komisioner
Indonesia
Azis Syamsuddin: Kalau Mau Bertanya Perkara di KPK, Saya Cukup ke Komisioner

Pernyataan itu disampaikan Azis menanggapi pertanyaan Jaksa KPK Lie Putra Setiawan.

Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok
Indonesia
Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok

Tersangka melakukan aksinya bulan Agustus 2021 dan mereka sudah berada di Indonesia sejak enam bulan yang lalu.

Jokowi Sebar 300 Ribu Paket Obat COVID-19, Ini Isinya
Indonesia
Jokowi Sebar 300 Ribu Paket Obat COVID-19, Ini Isinya

Ada tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang akan dibagikan untuk 7 hari.

Jakarta Turun ke Level 3, Anies Ancang-ancang Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Jakarta Turun ke Level 3, Anies Ancang-ancang Sekolah Tatap Muka

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku bersyukur dengan keputusan pemerintah pusat yang menurunkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di ibu kota dari Level 4 ke Level 3.

Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20 Hasilkan 14 Komunike
Indonesia
Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20 Hasilkan 14 Komunike

Indonesia menggelar Pertemuan Pertama Para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 atau the 1st Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.

Sekolah Tatap Muka Terbatas di Bandung Dimulai 8 September 2021
Indonesia
Sekolah Tatap Muka Terbatas di Bandung Dimulai 8 September 2021

Sebanyak 330 sekolah dari semua jenjang pendidikan di Kota Bandung akan melaksanakan Pembelajatan Tatap Muka Terbatas (PTMT) pada 8 September 2021.