Ridwan Kamil Minta Warga Salat Idulfitri di Rumah Gubernur Jabar Ridwan Kamil menggelar konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/5). (Foto: Humas Jabar)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 akan melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam skala proporsional dan merekomendasikan salat Idulfitri di rumah.

Gubernur Jabar sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil mengatakan, keputusan itu merujuk hasil evaluasi PSBB Jabar yang berlangsung mulai Rabu 6 Mei 2020 dan akan berakhir pada Rabu 20 Mei mendatang.

Baca Juga:

Calon Penumpang Bisa Ikut Rapid Test di Bandara YIA

“(PSBB) tidak lagi berbasis maksimal di 27 kabupaten/kota, tapi akan menjadi PSBB Provinsi dengan proporsional di mana yang masih Zona Merah itu (PSBB) akan dilanjutkan,” kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/5/20).

Dari hasil evaluasi secara ilmiah, Kang Emil pun menegaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar merekomendasikan agar salat Idulfitri 1441 H diselenggarakan di rumah masing-masing.

"(Salat Idulfitri) tidak dilakukan di (tempat) kerumunan, tempat umum, mengacu kepada level kewaspadaan di 27 kabupaten/kota," ucap Kang Emil.

Ilustrasi  - Warga shalat di masjid. ANTARA Jatim/ dokumen
Ilustrasi - Warga shalat di masjid. ANTARA Jatim/ dokumen

Selain itu, Kang Emil berujar keberhasilan PSBB Jabar dalam menekan COVID-19 sejauh ini ditunjukkan dari penurunan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hingga 50 persen, penurunan jumlah pasien di rumah sakit hingga 50 persen, serta hanya 30 persen dari total kapasitas kasur atau fasilitas di Jabar yang digunakan untuk merawat pasien.

Adapun hingga Senin (18/5) pukul 15:43 WIB, tercatat 1.652 kasus positif, 320 orang sembuh, dan 110 meninggal dunia.

“Semua angka-angka yang ada di Jawa Barat membaik secara signifikan. Biasanya dari sisi jumlah kasus kita (Jabar) selalu nomor dua setelah DKI (Jakarta), sudah seminggu ini kita tidak lagi di nomor dua,” tutur Kang Emil.

“Kemudian secara persentase jumlah kasus di Jawa Barat ranking 23 dari 34 provinsi. Jadi, untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang terbesar se-Indonesia, menempati persentase di urutan 23, ini adalah keberhasilan dari semua tim di Gugus Tugas dalam menekan COVID-19,” ucapnya.

Baca Juga:

Tahun Ajaran Baru Sekolah Perlu Diundur Karena Terlalu Riskan

Kang Emil pun mengapresiasi kerja keras para dokter dan tenaga kesehatan sehingga tingkat kesembuhan meningkat dua kali lipat.

Meski begitu, Kang Emil meminta Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi untuk memberlakukan Siaga 1 jelang Lebaran 2020, terutama merujuk peningkatan kondisi lalu lintas dari 20 persen menjadi 30 persen bahkan mendekati angka 40 persen dalam tiga hari terakhir.

“Karena potensi lalu lintas akan naik dalam satu atau dua hari, orang berbelanja berbondong-bondong di berbagai tempat (jelang Lebaran). Jangan sampai keberhasilan (PSBB) Jabar ini terganggu oleh dinamika menjelang Lebaran,” ujar Kang Emil. (Mauritz)

Baca Juga:

Awal Juni Mal Jakarta Buka, DPRD: Pengunjung Harus Rapid Test

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun
Indonesia
Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun

Mantan Kapolri ini berharap, angka kasus COVID-19 usai 2 Agustus dapat melandai. Dengan begitu, dapat berdampak pada berbagai sektor, misalnya pada penurunan keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR).

Minimalkan Risiko, TNI dan Brimob Dinilai Perlu Dikerahkan Bantu Tangkap Rizieq
Indonesia
Minimalkan Risiko, TNI dan Brimob Dinilai Perlu Dikerahkan Bantu Tangkap Rizieq

Polri juga diminta harus tegas dan juga harus cermat

Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers
Indonesia
Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers

“Hal ini merupakan ancaman atas kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang, dalam hal ini Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

Ditangkap Polisi, 17 Pengedar Narkoba Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Ditangkap Polisi, 17 Pengedar Narkoba Terancam Hukuman Mati

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Indrawienny Panjiyoga, mengatakan para pelaku dapat diancam hukuman mati.

ITB Gelar Acara Virtual Sambut Ulang Tahun ke-101 Selama 4 Hari
Indonesia
ITB Gelar Acara Virtual Sambut Ulang Tahun ke-101 Selama 4 Hari

Untuk virtual exhibition P101 akan menghadirkan 220 karya riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat dari dosen ITB yang dikelompokkan dalam 12 tema yang dilaksanakan selama 4 hari, 1-4 Juli 2021.

Pembangunan 3 Rusunawa di Jakarta Segera Rampung, Begini Cara Sewa Unitnya
Indonesia
Pembangunan 3 Rusunawa di Jakarta Segera Rampung, Begini Cara Sewa Unitnya

3 Rusunawa itu di antaranya Rusunawa PIK Pulo Gadung dan Rusunawa Inpeksi BKT di Jakarta Timur dan Rusunawa Karang Anyar di Jakarta Pusat.

MUI Minta Umat Patuhi Larangan Salat Idul Adha Berjamaah di Masjid
Indonesia
MUI Minta Umat Patuhi Larangan Salat Idul Adha Berjamaah di Masjid

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta umat Islam agar mematuhi larangan pelaksanaan Salat Idul Adha berjamaah di masjid dan lapangan di zona merah serta oranye.

Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir
Indonesia
Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir

Total ada 300 petugas gabungan di lokasi

Kapolri Minta Pengawasan Prokes di Bandara Soetta Diperketat
Indonesia
Kapolri Minta Pengawasan Prokes di Bandara Soetta Diperketat

Listyo meminta pengawasan protokol kesehatan di bandara diperketat. Yang melintas di bandara harus bisa ditekan seminimal mungkin agar mereka tidak menjadi carrier.

Repatriasi 155 ABK dari Tiongkok, LPSK Siap Beri Perlindungan
Indonesia
Repatriasi 155 ABK dari Tiongkok, LPSK Siap Beri Perlindungan

"Pemeriksaan dimaksudkan untuk memastikan apakah para ABK menjadi korban praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau tidak," kata Wakil Ketua LPSK, Antonius Wibowo