Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil selesai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat dalam kasus kerumunan datangnya Rizieq Shihab ke Indonesia.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini, berpendapat bahwa kekisruhan ini dimulai sejak adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.

Baca Juga

KPK Didorong Jerat Mensos Juliari dengan Pasal 2 UU Tipikor

"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statemen dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan," kata Emil kepada wartawan di Polda Jabar, Rabu (16/12).

Ia menuturkan, dari situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara akibat ucapan 'selama tertib dan damai boleh'.

"Maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," tambah Emil.

Emil mengatakan, bahwa dalam Islam, adil itu menempatkan semua sesuai dengan tempatnya.

Ia mempertanyakan kenapa hanya Gubernur Jabar dan Gubernur DKI Jakarta saja yang dimintai keterangan, tapi seharusnya Mahfud pun, harus bertanggung jawab atas rentetan kekisruhan ini.

"Jadi beliau juga harus bertanggung jawab tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ucap Emil.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi Gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/12/2020). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi Gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/12/2020). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Emil mempertanyakan mengapa hanya dirinya dan kepala daerah lain yang dimintai keterangan. Padahal ada tiga lokasi kerumunan saat kedatangan Rizieq, yakni di Bandara, Jakarta, dan Bogor.

"Kalau sistem hukum mau pakai keadilan maka semua proses dari awal sampai peristiwa juga harus dilakukan hal yang sama. Ini opini pribadi ya," imbuhnya.

Alalagi, dampak rentetan kerumunan ini tidak hanya meminta keterangan para kepala daerah tapi juga pihak lain yang dinilainya harus bertanggung jawab.

Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Mahfud pada 9 November 2020, tepatnya sehari sebelum Habib Rizieq tiba di Indonesia. Melalui sebuah video, Mahfud berbicara perihal kepulangan Rizieq.

Menurut dia, Rizieq memiliki hak kembali ke Indonesia. Sebab, pentolan Front Pembela Islam (FPI) merupakan warga negara Indonesia (WNI).

"Sekarang mau pulang, kita berikan haknya untuk pulang, karena dia adalah warga negara yang hak-haknya harus dilindungi," lanjutnya.

Mahfud, dalam pernyataannya, kemudian mempersilakan jika ada masyarakat yang ingin menjemput Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Namun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengingatkan harus menjaga ketertiban. (Knu)

Baca Juga

Hina Jokowi dan Megawati, Wanita Paruh Baya Ditangkap Polisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Tangani 94 Kasus dan 199 Tersangka yang Libatkan FPI
Indonesia
Polri Tangani 94 Kasus dan 199 Tersangka yang Libatkan FPI

Setiap organisasi kemasyarakatan, baik terdaftar maupun tidak, harus mendasarkan setiap kegiatannya pada aturan hukum yang berlaku

KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Pencucian Uang TB Chaeri Wardana
Indonesia
KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Pencucian Uang TB Chaeri Wardana

Terdapat 970 lembar terkait korupsi pengadaan alat kesehatan dan pencucian uang yang dilakukan Wawan.

DPR: RUU Minol Tak Boleh Bertentangan dengan UU Ciptaker
Indonesia
DPR: RUU Minol Tak Boleh Bertentangan dengan UU Ciptaker

Politisi Golkar itu mengingatkan, dalam aspek perdagangan, pendapatan negara dari minuman beralkohol terbilang tinggi atau sekitar Rp5 triliun setiap tahun.

Anita Kolopaking Cabut Gugatan Praperadilan di PN Jaksel
Indonesia
Terlibat Kericuhan, Satu Simpatisan Rizieq Diciduk Polisi
Indonesia
Terlibat Kericuhan, Satu Simpatisan Rizieq Diciduk Polisi

Anggota juga telah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pembubaran

Calon Tunggal di Pilkada Buktikan Oligarki Partai Politik
Indonesia
Calon Tunggal di Pilkada Buktikan Oligarki Partai Politik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan terdapat 25 kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2020 dari total bakal pasangan calon yang mengikuti pilkada sebanyak 738 pasangan.

Anak Buah Anies yang Meninggal Diklaim Tak Terpapar COVID-19 Saat Rapim
Indonesia
Anak Buah Anies yang Meninggal Diklaim Tak Terpapar COVID-19 Saat Rapim

Penerapan protokol kesehatan yang ketat akan terus diberlakukan di lingkungan Pemprov DKI

Industri Kreatif Jadi Penyangga Ekonomi Indonesia
Indonesia
Industri Kreatif Jadi Penyangga Ekonomi Indonesia

Wastra nusantara setiap helai benang dan bubuhan motifnya adalah karya yang memiliki ciri khas, simbol, warna, ukuran, hingga material yang digunakan dari hulu hingga ke hilir.

Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Serang, Ditemukan Beragam Senjata dan Buku Imam Samudra
Indonesia
Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Serang, Ditemukan Beragam Senjata dan Buku Imam Samudra

Polisi masih mendalami kelompok jaringan tiga teroris yang diamankan.

Ridwan Kamil Klaim Tidak Ada Lagi Zona Merah COVID-19 di Jawa Barat
Indonesia
Ridwan Kamil Klaim Tidak Ada Lagi Zona Merah COVID-19 di Jawa Barat

Adapun pekan sebelumnya, Kota Depok menjadi satu-satunya daerah berstatus Zona Merah