Ridwan Kamil Minta Anies Ikut Investasi Penanggulangan Banjir di Bogor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja rombongan DPRD DKI Jakarta di Gedung Sate, Jumat (24/9) malam. (Foto: Rizal FS/Biro Adpim Jabar)

MerahPutih.com - Kerja sama Jawa Barat-DKI Jakarta diharapkan semakin kompak dalam segala hal. Apalagi Jabar merupakan provinsi penyangga dari DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Salah satu kerja sama yang diperlukan kekompakannya adalah dalam hal penanganan banjir.

Dalam menangani banjir pun, DKI Jakarta diharapkan ikut berinvestasi di Jawa Barat. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, peran Jakarta misalnya dengan menyisihkan sedikit APBD-nya untuk pengendalian banjir di Bogor.

"Termasuk urusan banjir, karena alam tidak ada KTP-nya, maka dia akan mengalir ikuti sejarah. Jadi penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri karena perlu biaya yang cukup besar. Perlu ada penanganan bersama untuk wilayah Bogor yang menjadi pengendalinya," jelas Ridwan Kamil, saat menerima kunjungan kerja lintas komisi DPRD DKI Jakarta, di Gedung Sate, Jumat (24/9).

Baca Juga:

Pemkot Jakpus Minta Warga Turun Tangan Kerja Bakti Atasi Banjir

Menurut Ridwan Kamil, kunjungan kerja lintas komisi DPRD DKI Jakarta tersebut bagian dari upaya membangun komunikasi.

Menurut Ridwan Kamil, ada dua urusan besar DKI Jakarta yang sangat tergantung Jabar. Pertama pemenuhan kebutuhan air minum untuk warga DKI Jakarta.

Kedua, urusan sampah di mana DKI Jakarta memanfaatkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang di Kabupaten Bekasi.

"Sebagai provinsi penyangga ibu kota negara, ada dua hajat Jakarta yang kami bantu. Mayoritas air minum yang datang dari pengolahan Jatiluhur," kata pria yang kerap disapa Kang Emil.

"Kemudian sampah di Bantar Gebang. Dengan dua hajat besar ibu kota negara tersebut, maka dua provinsi ini harus saling mendukung," imbuhnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) di gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Sabtu (25/9). (Foto: MP/Biro Adpim Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) di gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Sabtu (25/9). (Foto: MP/Biro Adpim Jabar)

Tak hanya dalam pemenuhan kebutuhan hidup, kata Ridwan Kamil, dari sisi kebijakan pun harus dilakukan secara selaras. Sebagai salah satu contohnya adalah dalam penanganan COVID-19.

Menurut Ridwan Kamil, COVID-19 tidak mengenal KTP dan wilayah administratif. Bodebek (Bogor–Depok–Bekasi) yang masuk aglomerasi DKI Jakarta, maka kebijakannya harus selaras.

“Dalam penanganan COVID-19 saya selalu minta agar wali kota/bupati Bodebek untuk menyesuaikan kebijakannya dengan Jakarta. Jika Jakarta A maka Bodebek A, jika Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) B maka Bodebek B. Ini agar terarah karena COVID-19 tidak mengenal batas politik," jelasnya.

Terakhir, Gubernur Ridwan Kamil berterima kasih kepada semua anggota rombongan DPRD DKI Jakarta yang berkunjung ke Jabar.

Baca Juga:

Antisipasi Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Bersihkan Got di Wilayah Padat Penduduk

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, kunjungan kerja kali ini diharapkan bisa memperkuat hubungan baik antara dua provinsi bertetangga, mulai bidang ekonomi, kebudayaan, hingga olahraga.

"Apalagi sebentar lagi ada kereta cepat, maka akan semakin dekat dan cepat antara Jakarta dan Jawa Barat," kata Suhaimi.

Suhaimi berharap kunjungan kali ini bisa mendapatkan banyak wawasan mengenai program Jabar yang dapat diimplementasikan di DKI Jakarta.

"Sekarang lagi ramai di Youtube tentang petani milenial. Cocok juga kayanya dibawa ke Jakarta," ucapnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Banjir Sorong Rendam Ratusan Rumah hingga Kantor Wali Kota

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Intimidasi Saksi Kasus Bansos, Penyidik KPK Dihukum Potong Gaji
Indonesia
Intimidasi Saksi Kasus Bansos, Penyidik KPK Dihukum Potong Gaji

Kedua penyidik KPK dinyatakan melakukan perundungan dan pelecehan terhadap pihak-pihak lain

Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus 4 Juta
Indonesia
Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus 4 Juta

Pembukaan kembali aktivitas masyarakat tetap harus dilakukan tahap demi tahap

Sosok Ini Dinilai Cocok Masuk di Kabinet Jokowi
Indonesia
Sosok Ini Dinilai Cocok Masuk di Kabinet Jokowi

Beliau juga pernah mengalami penganiayaan politik dari musuh demokrasi

Pasukan AS Tinggalkan Afghanistan, Pendukung Taliban Rayakan 'Kemerdekaan'
Dunia
Pasukan AS Tinggalkan Afghanistan, Pendukung Taliban Rayakan 'Kemerdekaan'

Massa pendukung Taliban merayakan 'kemerdekaan' setelah pasukan Amerika Serikat pergi dari Afghanistan pada Senin (30/8) waktu setempat.

Sidang Pendahuluan Perselisihan Pilkada Dimulai 26 Januari
Indonesia
Sidang Pendahuluan Perselisihan Pilkada Dimulai 26 Januari

Sidang pengucapan putusan akan dilakukan pada tanggal 15—16 Februari 2021 dan 19—24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.

Pasca-Kebrutalan KKB, Kondisi Warga Kabupaten Puncak Berangsur Kondusif
Indonesia
Pasca-Kebrutalan KKB, Kondisi Warga Kabupaten Puncak Berangsur Kondusif

Aktivitas masyarakat di Beoga, Kabupaten Puncak saat ini berangsur normal dan warga mulai menggelar dagangan.

Pengamat: MUI DKI tak Usah Ikut Campur Urusan Anies Diserang Buzzer
Indonesia
Pengamat: MUI DKI tak Usah Ikut Campur Urusan Anies Diserang Buzzer

"Tak bagus jika MUI DKI Jakarta cawe-cawe soal Anies yang sedang diserang buzzer. MUI DKI Jakarta tak usah ikut campur urusan Anies," ujar Ujang di Jakarta, Senin (22/11).

Kantor BPOM Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 600 Juta
Indonesia
Kantor BPOM Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 600 Juta

"Kerugian ditaksir Rp600 juta dengan luas area 8x25 meter atau 200 meter persegi," ucap Asril

Masuk Tahap III, Total 3.039 Sekolah Jakarta Sudah Tatap Muka
Indonesia
Masuk Tahap III, Total 3.039 Sekolah Jakarta Sudah Tatap Muka

PTM tahap satu berjumlah 610 sekolah, tahap dua 899 sekolah, dan tahap tiga 1.530 sekolah.

Anak Buah Anies Jelaskan Polemik Pembelian Makam COVID-19 Rp185 Miliar
Indonesia
Anak Buah Anies Jelaskan Polemik Pembelian Makam COVID-19 Rp185 Miliar

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzi Marsitawati angkat suara perihal polemik pembelian lahan pemakaman khusus COVID-19 yang mencapai Rp185 miliar.