Ridwan Kamil Cari Orang Yang Bisa Kelola Kawasan Cekungan Bandung Danau buatan Situ Sipatahunan yang terletak di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

MerahPutih.com - Wilayah Cekungan Bandung atau Bandung Raya selama ini menghadapi persoalan mulai dari pengelolaan tata ruang, sumber daya air, transportasi, dan persampahan. Cekungan Bandung sendiri terdiri dari Kota Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, dan Bupati Sumedang.

Dalam pengelolaan Cekungan Bandung, telah ada kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan lima kepala daerah aglomerasi Bandung Raya. Para kepala daerah tersebut menyepakati rencana kerja dan program percepatan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Baca Juga:

Di Bandung Harga Minyak Goreng Curah Capai Rp 25 Ribu Per Kilogram

Pemda Provinsi Jabar telah membentuk Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang mulai aktif sejak September 2021. Adapun Dewan Pengarah pada lembaga tersebut, yakni Gubernur Jabar, Wali Kota Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, dan Bupati Sumedang.

"Dengan hadirnya Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung untuk lima wilayah yang kurang koordinasi, misalnya urusan banjir sekarang mempunyai tempat formal untuk koordinasi. Hari ini penajaman rencana kerja ke depan," ujar Ridwan Kamil, di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Kamis (31/3).

Kang Emil, sapaan akrabnya optimistis, hadirnya badan pengelola akan memudahkan koordinasi lima wilayah aglomerasi dalam menyelesaikan permasalahan yang selama ini bekerja sendiri-sendiri karena terkendala wilayah administratif. Padahal dalam teori pembangunan ada tipe peradaban, yaitu aglomerasi yang selama ini terabaikan.

"Kalau kompak dan rutin, saya yakin semua warga di lima wilayah ini akan merasakan manfaatnya karena pengelolaannya tidak sendiri-sendiri," tuturnya.

Namun saat ini, Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dengan kesekretariatan di Kantor Bappeda Jabar belum memiliki pimpinan definitif. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jabar Taufik Budi Santoso ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas.

Kang Emil pun saat ini sedang mencari sosok kepala badan yang akan membawahi lima wilayah menjadi koordinator.

"Belum ada orang nomor satunya. Dicari orang yang mampu menjadi kepala badan yang membawahi lima wilayah untuk jadi koordinator," jelasnya.

Adapun kriteria yang dicari adalah berasal dari Bandung Raya, memiliki kapasitas planologi dan berkomunikasi politik yang baik.

Selain mengoordinasikan, tugas kepala Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung juga melakukan penganggaran dan eksekusi program. Urusan terdekat yang harus ditangani adalah masalah banjir, kemudian sampah, transportasi, dan terakhir tata ruang.

Kepala daerah di Bandung Raya menyepakati rencana kerja dan program percepatan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. (Humas Jabar)
Kepala daerah di Bandung Raya menyepakati rencana kerja dan program percepatan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. (Humas Jabar)

"Untuk porsi anggaran, operasional dari Pemdaprov tapi kalau ada program akan dilihat apa bisa sepenuhnya dari provinsi atau ada kontribusi dari kabupaten/kota. Yang penting urusan beres," ujar Kang Emil.

Ia menuturkan, badan ini semacam pemerintah daerah dalam versi kecil yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

"Badan ini di bawah Gubernur langsung dan Menteri PPN karena ada Perpresnya," ungkap Kang Emil.

Kehadiran Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung disambut baik oleh Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Diharapkan, segala permasalahan yang menyangkut antarwilayah di aglomerasi Bandung Raya bisa terselesaikan.

"Dengan badan ini masalah batas wilayah bisa cair," ucapnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Tak Ada Izin, Konser Tulus di Bandung Dibubarkan Satgas COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
OSO Sebut Pembangunan Ala Jokowi Memicu Konektivitas Ekonomi di Setiap Daerah
Indonesia
OSO Sebut Pembangunan Ala Jokowi Memicu Konektivitas Ekonomi di Setiap Daerah

OSO mengklarifikasi terkait dirinya mendukung salah satu bakal calon presiden pada Pemilu 2024.

Wapres Akui Kenaikan Harga BBM Berdampak Pada Harga Kebutuhan Pokok
Indonesia
Wapres Akui Kenaikan Harga BBM Berdampak Pada Harga Kebutuhan Pokok

Wapres tak menyangkal kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan harga untuk sejumlah bahan kebutuhan pokok penting.

[HOAKS atau FAKTA]: Mantan Pimpinan KPK Ditangkap Polisi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mantan Pimpinan KPK Ditangkap Polisi

Beredar informasi di media sosial Twitter yang menyebutkan bahwa mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap pihak kepolisian.

Tim Keamanan Pangan Solo Temukan Makanan Mengandung Pewarna Tekstil
Indonesia
Tim Keamanan Pangan Solo Temukan Makanan Mengandung Pewarna Tekstil

Ketua JKPD, Gatot Sutanto mengatakan, bahan makanan berpewarna tekstil tersebut ditemukan tim saat menggelar pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional. Makanan yang ditemukan mengandung bahan pewarna tekstil Rhodamin B di Pasar Gede Solo berupa mie basah dan kerupuk mentah.

Makan Siang dengan Elite NasDem, PKS dan Demokrat, Anies Akui Belum Tentukan Cawapres
Indonesia
Makan Siang dengan Elite NasDem, PKS dan Demokrat, Anies Akui Belum Tentukan Cawapres

Sampai saat ini, kata Anies, dirinya belum memutuskan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya di Pilpres 2024

[HOAKS atau FAKTA]: Sutradara Ukraina Buat Video Rusia Targetkan Warga Sipil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sutradara Ukraina Buat Video Rusia Targetkan Warga Sipil

Klaim tersebut menunjukkan seolah Ukraina membuat video rekayasa untuk ditunjukkan kepada dunia.

Pengusaha Bus Wonogiri-Jabodetabek Naikkan Harga Tiket
Indonesia
Pengusaha Bus Wonogiri-Jabodetabek Naikkan Harga Tiket

Naiknya harga BBM bersubsidi mulai berdampak pada transportasi umum di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

[HOAKS atau FAKTA]: Pertalite Berkadar RON 86
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Pertalite Berkadar RON 86

Pemerintah melalui Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) melakukan pengujian secara teknis menyoal standar dan mutu dari BBM jenis Pertalite

Branding Politik Bantu Kemenangan Parpol dan Caleg
Indonesia
Branding Politik Bantu Kemenangan Parpol dan Caleg

Konsultan Komunikasi harus bisa berperan sebagai success maker menciptakan branding personal para caleg hingga calon presiden.

Gula Pasir Hilang di Pasaran, La Nyalla: Ada Apa dengan Pemerintah?
Indonesia
Gula Pasir Hilang di Pasaran, La Nyalla: Ada Apa dengan Pemerintah?

"Hilangnya gula pasir di pasaran tentu sangat mengherankan. Sebenarnya ada apa dengan pemerintah? Bahan pokok yang justru mampu menggerakkan roda ekonomi domestik malah semakin hilang di pasaran. Ini sungguh mengherankan," kata La Nyalla.