Ribut-Ribut PPDB di DKI Dominasi Aduan ke KPAI Demostrasi orang tua murid mengadakan aksi di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta pada Senin (29/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Merahputih.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 75 aduan terkait terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mereka keberatan dengan sistem kriteria usia, khususnya di DKI Jakarta.

Para orangtua yang menceritakan kesedihannya karena anak-anaknya terpukul secara psikologis karena tidak diterima di semua sekolah negeri pada jalur zonasi karena usianya muda.

"Padahal rumahnya sangat dekat dengan sekolah yang dituju," kata komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam kepada wartawan, Senin (29/6).

Baca Juga:

DPR Nilai PPDB Picu Ketidakadilan

Ratno menyebut berdasarkan penjelasan Disdik DKI, anak yang diterima pada wilayah terebut paling muda berusia 12 tahun 5 bulan 8 hari.

Dari penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diterima KPAI, bahwa anak yang diterima di zonasi SMP Cipinang Muara tertua 14 tahun 11 bulan, dan termuda 12 tahun 5 bulan 8 hari.

Sementara usia normal masuk SMP sesuai dengan wajib belajar SMP adalah tahun 13 tahun jadi usia yang diterima masih dalam batas normal. "Artinya, anak-anak yang diterima masih anak usia sekolah di bawah usia maksimal yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah," tuturnya.

KPAI menyebut telah menerima pengaduan PPDB dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan total 75 pengadu, sejak 27 Mei sampai dengan 28 Juni 2020.

Dari 75 pengaduan tersebut, 49 pengaduan (65,33%) berasal dari DKI Jakarta dan 34,67% berasal dari Jawa Barat (kota Bekasi, kabupaten Bekasi, kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan kota Depok), Jawa Timur (Pasuruan, Sidoardjo, dan Pasuruan), Jawa Tengah (Purwokerto), DI Yogjakarta (Bantul), Banten, Lampung (Bandar Lampung), Kalimantan Tengah (Palangkaraya), dan Sumatara Utara (Padang Sidempuan, kota Medan, dan Binjai).

Retno menuturkan, pengaduan masalah kebijakan selain soal usia di antaranya terkait dengan masalah jalur prestasi dan masih adanya sekolah yang tetap menggunakan kriteria nilai rapot. Sedangkan pada masalah teknis, terkait server lemot hingga adanya kecurigaan terkait transparansi panitia PPDB.

Pengaduan masalah teknis mencapai 21,33% dan pengaduan terkait kebijakan 78,67% dengan rincian: 6,67% terkait masalah domisi/KK, 2,67% tentang masalah jalur prestasi, 1,33% masalah perpindahan orangtua dan dugaan ketidak transparan PPDB di suatu sekolah dan ada laporan juga bahwa PPDB di kota Bogor tetap menggunakan kriteria kedua nilai raport, tidak sesuai dengan Permendikbud juga.

"Adapun yang tertinggi adalah terkait kebijakan usia dalam PPDB DKI Jakarta sebanyak 66,67%," tuturnya.

Demostrasi orang tua murid mengadakan aksi di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta pada Senin (29/6). (Foto: MP/Kanugrahan)
Demostrasi orang tua murid mengadakan aksi di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta pada Senin (29/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Persoalan teknis diantaranya adalah server lemot, sehingga berdampak pada keterlambatan verifikasi data. "Calon peserta didik salah mengisi data saat mendaftar online, ada yang mencurigai transparansi panitia PPDB, dan ada orangtua siswa yang melaporkan bahwa pendaftaran luring (luar jaringan) ternyata tidak menerapkan protocol kesehatan," sambungnya.

Menurut Retno, kuota jalur afirmasi berbeda dengan jalur zonasi, sehingga harus dipisahkan. Retno menjelaskan, dalam Permendikbud 44/2019 tertera minimal kuota 50 persen untuk seleksi PPDB jalur zonasi, bukan afirmasi.

Untuk itu, kuota zonasi tidak boleh kurang dari 50 persen. Pemerintah DKI boleh memodifikasi besaran kuota apabila lebih dari yang ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, Dinas Pendidikan tidak mengubah jumlah kuota zonasi.

"DKI tetap menyatakan bahwa mereka sudah membuka lebih dan kalau memang itu dianggap sebuah kekeliruan mereka akan perbaiki di tahun depan," jelas dia.

PPDB DKI tahun ini menjadi sorotan lantaran syarat usia menjadi polemik. Sejumlah orangtua murid memprotes syarat tersebut lantaran dianggap tidak adil bagi anak berusia muda. Hingga kini, Dinas Pendidikan tidak mengubah kebijakan PPDB 2020/2021.

Baca Juga:

Puluhan Pendaftar PPDB Online SMA/SMK di Solo Ketahuan Pakai SKD Palsu

Untuk itu, KPAI mendesak Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan tersebut dan membuka PPDB tahap 2 jalur zonasi dengan menambah jumlah kursi di tiap sekolah negeri antara 2-4 kursi per kelas.

Penambahan tersebut perlu diupayakan untuk mengakomodasi anak-anak yang rumahnya sangat dekat dari sekolah pada kelurahan tersebut tetapi tidak diterima karena usianya muda. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD Minta Aksi Kecam Presiden Prancis tak Dilakukan Anarkis
Indonesia
Mahfud MD Minta Aksi Kecam Presiden Prancis tak Dilakukan Anarkis

"Bisa melalui media-media yang tersedia. Karena di sini tidak ada yang boleh dirusak atau boleh diperlakukan secara anarkis," tegas Mahfud MD

Anies-Rizieq Shihab Cuma Minum Teh, Tak Bahas Politik
Indonesia
Anies-Rizieq Shihab Cuma Minum Teh, Tak Bahas Politik

Tengku mengaku dalam pertemuan tersebut mereka hanya melepas rindu sambil minum teh dan tidak ada pembicaraan yang mengarah ke unsur politik.

Puluhan Ribu Aparat Amankan Malam Tahun Baru di Jakarta
Indonesia
Puluhan Ribu Aparat Amankan Malam Tahun Baru di Jakarta

Aparat mengerahkan 10 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI guna mengamankan malam tahun baru.

Jual Kokain, Artis Film Air Terjun Pengantin Nanie Darham Dicokok Polisi
Indonesia
Jual Kokain, Artis Film Air Terjun Pengantin Nanie Darham Dicokok Polisi

Pemeran dalam film 'Air Terjun Pengantin' ini ditangkap di Apartemen Verde Tower Utara lantai 7 kamar 703, Setiabudi, Jakarta Selatan.

 Ratusan Karyawan PHK Akibat COVID-19, Disnakerperin Solo Arahkan ke Program Pra Kerja
Indonesia
Ratusan Karyawan PHK Akibat COVID-19, Disnakerperin Solo Arahkan ke Program Pra Kerja

"Kami masukkan ke program kartu prakerja. Selanjutnya mereka akan memperoleh pelatihan dan insentif," tutur dia.

Perppu Penanganan Corona Jangan Jadi Bancakan Pejabat untuk Korupsi
Indonesia
Perppu Penanganan Corona Jangan Jadi Bancakan Pejabat untuk Korupsi

Sejumlah analis politik pun memberikan pandangan dan masukannya agar Perppu ini tak jadi celah melakukan pelanggaran hukum.

Pasien Positif COVID-19 RSUD dr Moewardi Solo Melarikan Diri
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 RSUD dr Moewardi Solo Melarikan Diri

sebelum melarikan diri pasien yang tercatat sebagai warga Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, tersebut tampak terlebih dulu mengawasi situasi rumah sakit.

Pengguna KRL di Hari Kedua Lebaran Turun 90 Persen
Indonesia
Pengguna KRL di Hari Kedua Lebaran Turun 90 Persen

Pengguna tetap diwajibkan untuk selalu menggunakan masker

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi

"Perlu pengawasan yang ketat, kedua perlu ada pembatasan kapasitas," ucap Gembong

Pandemi COVID-19 Masih Panjang, WHO: Solidaritas, Solidaritas, Solidaritas!
Dunia
Pandemi COVID-19 Masih Panjang, WHO: Solidaritas, Solidaritas, Solidaritas!

WHO menyoroti banyak kasus COVID-19 yang tidak terlaporkan