Ribuan Tenaga Kesehatan Jabar Tertunda Divaksin COVID-19 di Tahap Pertama Vaksinasi COVID di Istana. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Sebanyak 11.000 orang tenaga kesehatan di Jawa Barat tertunda divaksin karena berbagai alasan seperti pernah terjangkit COVID-19, komorbid, hamil dan menyusui, tensi darah yang tinggi, serta sedang sakit.

Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, saat ini pihaknya berkejaran dengan tengat waktu pelaksanaan vaksinasi dosis pertama. Ditargetkan pemberian vaksin tahap pertama selesai akhir Februari 2021.

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?

"Vaksinasi dilakukan massal dengan menyiapkan beberapa tempat. Pemerintah ingin vaksinasi cepat selesai sehingga masyarakat memiliki kekebalan. Dengan adanya herd immunity ini, maka perekonomian akan bisa kembali bergerak,” katanya, Sabtu (6/2).

Ia mengatakan, setelah tahap pertama vaksinasi COVID di Jabar selesai, sasaran vaksinasi selanjutnya adalah pedagang di pasar. Hal itu dilakukan karena pedagang di pasar kerap berinteraksi dengan banyak orang sehingga dikhawatirkan terpapar dan menularkan COVID-19.

Jabar menargetkan 70 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 36,2 juta jiwa menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 pun ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan dengan catatan suplai vaksin dari pemerintah pusat tidak terhambat.

“Dengan target enam bulan, kita sudah mendidik lebih kurang 9.000 vaksinator yang akan disebar di 1094 puskesmas yang ada di Jabar,” tuturnya.

Vaksinasi Tenaga Kesehatan. (Foto: Antara)
Vaksinasi Tenaga Kesehatan. (Foto: Antara)

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk distribusi dan penyimpanan vaksin COVID-19. Sebab, pendistribusian dan penyimpanan vaksin membutuhkan penanganan khusus, seperti rantai dingin.

Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jabar Ipong Witono menyatakan, vaksinasi mau tidak mau harus berhasil karena berkorelasi dengan pemulihan ekonomi.

“Tidak ada pemulihan ekonomi tanpa pemulihan krisis Kesehatan,” ujar Ipong. (Iman HA/Bandung)

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Butuh 45 menit, Jabar Minta Pusat Bikin Aturan Realistis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut
Indonesia
Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut

Pemkot Jakarta Pusat mulai berbenah menata Pasar Tanah Abang menjelang bulan puasa, dengan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan.

Gus Yaqut: Memaksakan Atribut Agama Tertentu Kepada yang Beda Agama Bagian dari Pemahaman Simbolik
Indonesia
Gus Yaqut: Memaksakan Atribut Agama Tertentu Kepada yang Beda Agama Bagian dari Pemahaman Simbolik

Seharusnya, agama bukan menjadi justifikasi untuk bersikap tidak adil kepada orang lain yang berbeda keyakinan

DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan COVID-19

"Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini apakah Raperda tentang penanganan COVID-19 untuk ditetapkan menjadi Perda dapat disetujui?" tanya Prasetyo

DPRD Pertanyakan Kehadiran Jakarta Smart City Terkait Lonjakan Klaster Perkantoran
Indonesia
DPRD Pertanyakan Kehadiran Jakarta Smart City Terkait Lonjakan Klaster Perkantoran

DPRD DKI meminta kepada perusahaan di Jakarta untuk tidak bandel melanggar aturan pemerintah ihwal penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis
Indonesia
Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memutasi 136 perwira tinggi.

Polisi Persilakan Masyarakat Jawa Barat Jemput Rizieq di Bandara Soetta
Indonesia
Daya Tampung RS Darurat Wisma Atlet Lebih Dari 70 Persen
Indonesia
Daya Tampung RS Darurat Wisma Atlet Lebih Dari 70 Persen

Sejak beroperasi pada 23 Maret 2020 sampai 3 Januari 2021, RSD Wisma Atlet memiliki 40.336 pasien yang terdaftar melakukan perawatan COVID-19.

Dilantik Jadi Ketua DPD Gerindra DKI, Riza Patria akan Evaluasi Kinerja Partai
Indonesia
Dilantik Jadi Ketua DPD Gerindra DKI, Riza Patria akan Evaluasi Kinerja Partai

"Terus meningkat konsolidasi, doc PAC, anak ranting, sayang dan badan organisasi di tingkat provinsi. Buat program yang sudah ada selama ini, pro rakyat, revolusi putih, bansos dll," terangnya

Tak Bawa STRP, Sejumlah Pengendara Diputar Balik di Pos PPKM Daan Mogot
Indonesia
Tak Bawa STRP, Sejumlah Pengendara Diputar Balik di Pos PPKM Daan Mogot

Sejumlah pengendara yang hendak melintasi posko penyekatan Jalan Daan Mogot, Batuceper, Kota Tangerang, diputar balik. Mereka dilarang melintas karena belum memiliki surat tanda registrasi pekerja (STRP), Senin (12/7).

Tak Serius Jalankan PPKM Mikro, Kuwu Desa Bogor Diberhentikan Sementara
Indonesia
Tak Serius Jalankan PPKM Mikro, Kuwu Desa Bogor Diberhentikan Sementara

Kuwu Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Eni Suprapti diberhentikan sementara karena dinilai lamban dan tak serius dalam melaksanakan PPKM Mikro Desa.