Ribuan Pelanggar PSBB di Jakarta Didominasi Pengendara Motor Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo. ANTARA/Fianda Rassat

MerahPutih.Com - Pasca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 41 Tahun 2020 yang mengatur sanksi terhadap warga yang melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, diketahui pada (12/5) kemarin masih ada ribuan pelanggaran PSBB terjadi di Ibu Kota.

Karena polisi tidak memiliki kewenangan memberi sanksi denda, maka mereka hanya memberi teguran.

Baca Juga:

Update Corona DKI Selasa (12/5): Kasus Sembuh Bertambah 427 Orang dari Hari Sebelumnya

Diketahui pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang punya hak memberi sanksi denda menurut Pergub tersebut.

Pihak kepolisian dalam hal ini hanya mendampingi guna mengantisipasi adanya pelanggar yang melawan petugas. Jika pelanggar melawan, maka mereka bisa dikenakan pidana oleh polisi.

Ilustrasi PSBB
Ilustrasi PSBB (Foto: antaranews)

"Sebanyak 2.364 (pelanggar) di DKI Jakarta," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (13/5).

Jika dirinci, sebanyak 667 pelanggar mengendarai sepeda motor dengan boncengan tapi alamat tempat tinggalnya tidak sama berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektroniknya.

Kemudian, sebanyak 550 pelanggar melakukan pelanggaran tidak melakukan pembatasan jarak penumpang saat mengendarai roda empat.

Artinya penumpang duduk bersebelahan dengan sopir.

Lalu untuk jenis pelanggaran pengendara roda dua maupun empat yang tidak memakai masker ada sebanyak 463 pelanggar.

Pelanggaran roda empat jumlah penumpangnya melebihi 50 persen sebanyak 317 pelanggar.

Pelanggaran pengendara roda dua tak mengenakan sarung tangan sebanyak 199 pelanggar. Untuk pelanggaran jam operasional ada 150 pelanggar.

"Kemudian pengendara bersuhu tubuh di atas normal sebanyak 13 pelanggar dan terakhir pelanggaran ojek online berpenumpang sebanyak lima pelanggar," ucap Sambodo.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 41 Tahun 2020 yang mengatur sanksi terhadap warga yang melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Baca Juga:

Pemprov DKI Imbau THR Direksi, Komisaris dan Karyawan BUMD Dialokasikan Tangani Corona

Salah satu sanksi yang diatur yaitu denda dengan nilai maksimal Rp250 ribu terhadap warga yang tidak memakai masker di luar rumah.

"Sanksi denda administratif paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp250 ribu," dikutip dari ayat 1 poin (c) pasal 4 Pergub DKI.

Sanksi denda dikenakan jika aparat, yaitu petugas Satpol PP DKI, juga kepolisian, menemukan warga terbukti melanggar aturan.(Knu)

Baca Juga:

Anies Tunggu Kemensos Beberkan Jumlah Penerima Paket Sembako

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Massal Tenaga Kesehatan di Istora Senayan Dijaga Ketat
Indonesia
Vaksinasi Massal Tenaga Kesehatan di Istora Senayan Dijaga Ketat

Sebanyak enam ribu tenaga kesehatan (nakes), Kamis (4/2), melakukan vaksinasi massal di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI
Indonesia
Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI

Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening.

Kapolri Ungkap Alasan Perbanyak Tilang Elektronik
Indonesia
Kapolri Ungkap Alasan Perbanyak Tilang Elektronik

Penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) dapat mencegah penyalahgunaan wewenang polisi lalu lintas.

Setuju Konser di Pilkada Ditiadakan, Kemendagri: Aneh Kalau Masih Mengizinkan
Indonesia
Polisi Dalami Pengakuan Kekasih Yodi Prabowo
Indonesia
Polisi Dalami Pengakuan Kekasih Yodi Prabowo

"Kita dalami semuanya. Tapi, belum bisa dipastikan, kita melakukan penyelidikan semuanya," jelas Yusri

Jawa Tengah Sumbang Angka Pertambahan Kasus COVID-19 Terbanyak
Indonesia
Jawa Tengah Sumbang Angka Pertambahan Kasus COVID-19 Terbanyak

Provinsi dengan kasus baru cukup tinggi berikutnya adalah Sumatra Utara dengan 99 orang kasus baru.

Kota Bogor Diberlakukan Ganjil-Genap saat Libur Panjang Imlek
Indonesia
Kota Bogor Diberlakukan Ganjil-Genap saat Libur Panjang Imlek

Pemkot Bogor memperketat kunjungan warga dari luar saat libur panjang Imlek, 12-14 Februari.

Mendagri Tetapkan 3 Indikator Penentu Suksesnya Pilkada
Indonesia
Mendagri Tetapkan 3 Indikator Penentu Suksesnya Pilkada

Menurut data per tanggal 23 November, daerah penyelenggara pilkada yang dinyatakan masih zona merah tersisa tinggal 12 daerah.

Atasi Kelangkaan Tahu Tempe, Pemprov DKI Ganti Kedelai Impor dengan Lokal
Indonesia
Atasi Kelangkaan Tahu Tempe, Pemprov DKI Ganti Kedelai Impor dengan Lokal

Pemerintah DKI langsung mengambil langkah terkait kelangkaan tahu dan tempe di pasar-pasar Jakarta akibat tingginya harga kedelai impor.

Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam
Indonesia
Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam

VP Corporate Communication KCI, Anne Purba mengatakan, mulai 20 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021, Commuter Line Jabodetabek akan beroperasi pukul 04:00 hingga 22:00 WIB.