Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung DPR Massa Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) saat unras di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). (ANTARA/Andi Firdaus).

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah elemen buruh lain akan kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Rencananya, aksi dilakukan pada saat Rapat Paripurna pembukaan masa sidang DPR yang diagendakan pada awal November.

"KSPI memutuskan akan melakukan aksi besar-besaran secara nasional akan difokuskan di depan Gedung DPR, di daerah akan dipusatkan di kantor-kantor DPRD Provinsi," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (21/10).

Baca Juga

BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi

Menurut Said, aksi unjuk rasa juga akan dilakukan di sekitar 200 kabupaten/kota di 20 provinsi. Ia menegaskan aksi unjuk rasa yang direncanakan KSPI ini terukur, terarah, dan konstitusional.

Terukur, artinya sesuai dengan instruksi organisasi KSPI. Terarah, artinya fokus pada persoalan UU Cipta Kerja. Kemudian, konstitusional artinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Konstitusional melalui mekanisme melalui UU Nomor 9 Tahun 1998 dan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja," tutur Said

Salah satu tuntutan yang akan disampaikan KSPI dan kelompok buruh lainnya yaitu mendesak DPR melakukan mekanisme legislative review terhadap UU Cipta Kerja.

Adapun maksud terukur, lanjut dia, adalah bahwa aksi ini akan dikoordiasikan secara nasional oleh serikat buruh tanpa ada kepentingan politik lain, tanpa ada kerusuhan dan semata-mata digalakkan untuk menolak Omnibus Law UU Ciptaker.

Aliansi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) serta sejumlah mahasiswa bergerak menuju kawasan Istana Merdeka dengan berjalan kaki melintasi Jalan Salemba Raya, Selasa (20/10/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)
Aliansi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) serta sejumlah mahasiswa bergerak menuju kawasan Istana Merdeka dengan berjalan kaki melintasi Jalan Salemba Raya, Selasa (20/10/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)

Said Iqbal menekankan bahwa aksi ini dimaksudkan agar DPR RI mau mengajukan legislative review oleh DPR untuk UU Cipta Kerja, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 22a dan UU tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Ia mengatakan, KSPI Bersama serikat buruh telah menyurati seluruh anggota DPR RI untuk mengajukan permohonan legislative review. Said Iqbal belum mau memastikan kapan waktu aksi ini akan dilakukan.

Namun ia menyatakan, aksi ini akan digelar pada saat DPR RI memasuki masa sidang. Masa reses DPR RI ini akan berakhir pada 8 November 2020 mendatang.

Said mengatakan, aksi ini akan digelar di pusat maupun di daerah. Di pusat, titik aksi akan digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi ini diikuti pula oleh serikat buruh di daerah di mana aksi diarahkan ke Gedung DPRD.

"Aksi ini sekali lagi tidak rusuh, tidak anarkis, dan tidak merugikan pihak -pihka. fokus, tidak ada politik, tidak ada yang menunggangi aksi ini," ujar Said Iqbal.

Baca Juga

Pemerintahan Jokowi Dinilai Hanya Fokus Investasi

Said mengatakan telah mengirimkan surat permohonan legislative review kepada DPR pada Selasa (20/10). Ia berharap surat tersebut dapat ditindaklanjuti.

"Tuntutannya hanya satu, lakukan legislative review. Uji ulang, dengarkan suara rakyat yang begitu meluas," kata Said. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Banjir Satu Meter Rendam Kebon Pala Akibat Luapan Kali Ciliwung
Indonesia
Banjir Satu Meter Rendam Kebon Pala Akibat Luapan Kali Ciliwung

Banjir dilaporkan menyergap kawasan berpenduduk sekitar 300 kepala keluarga itu sekitar pukul 01.00 WIB.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara

Hakim menyatakan Wahyu terbukti menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Acara Midodareni Diserang, Ini Perintah Ganjar Pranowo
Indonesia
Acara Midodareni Diserang, Ini Perintah Ganjar Pranowo

"Kita sayangkan, kenapa di bulan Agustus, di mana kita ber-Bhinneka Tunggal Ika, butuh persatuan, ada yang melakukan itu," kata Ganjar.

Jokowi Perintahkan Langsung Penangkapan Djoko Tjandra
Indonesia
Jokowi Perintahkan Langsung Penangkapan Djoko Tjandra

Penangkapan ini merupakan atensi langsung dari Presiden Joko Widodo.

Jelang Libur Panjang, Pengawasan Prokes di Terminal Kampung Rambutan Diperketat
Indonesia
MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin
Indonesia
MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin

Mahkamah Agung (MA) membantah kabar yang menyebut Djoko Tjandra memiliki hubungan dekat dengan Ketua MA M Syarifuddin.

Dipaksa Berbagi Cawagub DKI dengan Gerindra, Begini Reaksi PKS Jakarta
Indonesia
Dipaksa Berbagi Cawagub DKI dengan Gerindra, Begini Reaksi PKS Jakarta

Dua nama tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan Politikus PKS Nurmansyah Lubis.

Tidak Etis Pemerintah Bahas Pemindahan Ibu Kota di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Tidak Etis Pemerintah Bahas Pemindahan Ibu Kota di Tengah Pandemi COVID-19

“Wacana dan praksis terkait pindah ibukota hendaknya ditunda sebentar,” kata Hikam

MA Korting Hukuman Eks Wali Kota Cilegon
Indonesia
MA Korting Hukuman Eks Wali Kota Cilegon

Iman Ariyadi diketahui terbukti menerima suap sebesar Rp 700 juta dari PT KIEC

Pemerintah Waspadai Potensi Kerawanan Saat Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Pemerintah Waspadai Potensi Kerawanan Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Gangguan keamanan dan ketertiban meningkat tahun ini