Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung DPR Massa Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) saat unras di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). (ANTARA/Andi Firdaus).

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah elemen buruh lain akan kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Rencananya, aksi dilakukan pada saat Rapat Paripurna pembukaan masa sidang DPR yang diagendakan pada awal November.

"KSPI memutuskan akan melakukan aksi besar-besaran secara nasional akan difokuskan di depan Gedung DPR, di daerah akan dipusatkan di kantor-kantor DPRD Provinsi," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (21/10).

Baca Juga

BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi

Menurut Said, aksi unjuk rasa juga akan dilakukan di sekitar 200 kabupaten/kota di 20 provinsi. Ia menegaskan aksi unjuk rasa yang direncanakan KSPI ini terukur, terarah, dan konstitusional.

Terukur, artinya sesuai dengan instruksi organisasi KSPI. Terarah, artinya fokus pada persoalan UU Cipta Kerja. Kemudian, konstitusional artinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Konstitusional melalui mekanisme melalui UU Nomor 9 Tahun 1998 dan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja," tutur Said

Salah satu tuntutan yang akan disampaikan KSPI dan kelompok buruh lainnya yaitu mendesak DPR melakukan mekanisme legislative review terhadap UU Cipta Kerja.

Adapun maksud terukur, lanjut dia, adalah bahwa aksi ini akan dikoordiasikan secara nasional oleh serikat buruh tanpa ada kepentingan politik lain, tanpa ada kerusuhan dan semata-mata digalakkan untuk menolak Omnibus Law UU Ciptaker.

Aliansi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) serta sejumlah mahasiswa bergerak menuju kawasan Istana Merdeka dengan berjalan kaki melintasi Jalan Salemba Raya, Selasa (20/10/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)
Aliansi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) serta sejumlah mahasiswa bergerak menuju kawasan Istana Merdeka dengan berjalan kaki melintasi Jalan Salemba Raya, Selasa (20/10/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)

Said Iqbal menekankan bahwa aksi ini dimaksudkan agar DPR RI mau mengajukan legislative review oleh DPR untuk UU Cipta Kerja, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 22a dan UU tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Ia mengatakan, KSPI Bersama serikat buruh telah menyurati seluruh anggota DPR RI untuk mengajukan permohonan legislative review. Said Iqbal belum mau memastikan kapan waktu aksi ini akan dilakukan.

Namun ia menyatakan, aksi ini akan digelar pada saat DPR RI memasuki masa sidang. Masa reses DPR RI ini akan berakhir pada 8 November 2020 mendatang.

Said mengatakan, aksi ini akan digelar di pusat maupun di daerah. Di pusat, titik aksi akan digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi ini diikuti pula oleh serikat buruh di daerah di mana aksi diarahkan ke Gedung DPRD.

"Aksi ini sekali lagi tidak rusuh, tidak anarkis, dan tidak merugikan pihak -pihka. fokus, tidak ada politik, tidak ada yang menunggangi aksi ini," ujar Said Iqbal.

Baca Juga

Pemerintahan Jokowi Dinilai Hanya Fokus Investasi

Said mengatakan telah mengirimkan surat permohonan legislative review kepada DPR pada Selasa (20/10). Ia berharap surat tersebut dapat ditindaklanjuti.

"Tuntutannya hanya satu, lakukan legislative review. Uji ulang, dengarkan suara rakyat yang begitu meluas," kata Said. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Minta RUU KUP Tidak Beri Dampak Negatif ke Masyarakat
Indonesia
Anggota DPR Minta RUU KUP Tidak Beri Dampak Negatif ke Masyarakat

"Tujuan untuk menuju sistem perpajakan yang sehat, adil dan berkesinambungan dapat tercapai dalam jangka menengah, namun tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan dunia usaha yang masih dalam situasi pandemi COVID-19," kata Anggota DPR RI Puteri Anetta.

Depok Berhasil Menyabet Penghargaan BPK Award 2021
Indonesia
Depok Berhasil Menyabet Penghargaan BPK Award 2021

Pemkot Depok sudah mempunyai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Gandeng TNI-Polri, Jasa Marga Lakukan Pembatasan dan Pemeriksaan di Jalan Tol
Indonesia
Gandeng TNI-Polri, Jasa Marga Lakukan Pembatasan dan Pemeriksaan di Jalan Tol

Untuk memastikan kelancaran, Jasa Marga Group menyiapkan rambu-rambu dan petugas

Bajo Raih 24 Suara, Gibran Menang Telak di TPS Keluarga Jokowi
Indonesia
Bajo Raih 24 Suara, Gibran Menang Telak di TPS Keluarga Jokowi

"Hasil perhitungan TPS 22 Manahan paslon Gibran-Teguh meraih 171 suara dan Bajo 24 suara. Jmlah DPT TPS 22 senyak 314 orang," kata dia

Teken UU Cipta Kerja, Komitmen Jokowi Terhadap Demokrasi Diragukan
Indonesia
Teken UU Cipta Kerja, Komitmen Jokowi Terhadap Demokrasi Diragukan

Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap demokrasi kembali diragukan.

Jokowi Tak Mau Lagi Jadi Presiden, PDIP: Tidak Elok Konstitusi Kita Dipermainkan
Indonesia
Jokowi Tak Mau Lagi Jadi Presiden, PDIP: Tidak Elok Konstitusi Kita Dipermainkan

PDIP menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode

Dinkes DKI Jamin Ketersediaan Tabung Oksigen untuk Pasien COVID-19
Indonesia
Dinkes DKI Jamin Ketersediaan Tabung Oksigen untuk Pasien COVID-19

"Pada intinya oksigen diproduksi dalam jumlah cukup," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Widyastuti

Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi
Indonesia
Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi

"Kami langsung tindak tegas pelajar yang nekat konvoi karena situasi masih pandemi dan mengganggu lalu lintas," kata dia.

Sertifikat Vaksin Ilegal Dijual Rp 500 Ribu oleh Petugas Kelurahan Kapuk Muara
Indonesia
Sertifikat Vaksin Ilegal Dijual Rp 500 Ribu oleh Petugas Kelurahan Kapuk Muara

Hasil pengakuan sementarasudah menjual 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi.

DPR Minta Rencana Penghapusan PLTU Batu Bara Jangan Hanya Jadi Wacana
Indonesia
DPR Minta Rencana Penghapusan PLTU Batu Bara Jangan Hanya Jadi Wacana

PLN menemui kendala dalam upaya mengejar target porsi bauran EBT 23 persen. Apalagi, lanjutnya, mayoritas kontrak dengan pengembang swasta