Ribka Tjiptaning Pilih Bayar Denda Daripada Divaksin COVID-19 Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning menegaskan dirinya menolak untuk divaksin COVID-19.

Pernyataan itu disampaikan Ribka dalam Raker dan RDP dengan Kementerian Kesehatan, BPOM dan PT Bio Farma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Baca Juga

9 Efek Samping Vaksin COVID Sinovac Hasil Uji Klinis Bandung

"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap (engga mau divaksin)," kata Ribka di depan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.

"Misalnya pun hidup di DKI semua, anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," tegas Ribka.

PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning. Foto: Humas PDIP

Alasan Ribka menolak divaksin karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga.

"Orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," imbuhnya.

Ribka juga mengaku memiliki pengalaman pahit melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia. Hadirnya sejumlah vaksin tersebut, menurut Ribka justru memperburuk keadaan.

"Vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp1,3 triliun waktu saya ketua komisi (IX). Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tutup Ribka. (Pon)

Baca Juga

Besok Vaksinasi Jokowi Disiarkan Secara Live, Lokasinya Diinfokan Menyusul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Gubernur Anies Mengecat Atap Rumah Warga untuk Antisipasi Banjir
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gubernur Anies Mengecat Atap Rumah Warga untuk Antisipasi Banjir

Akun Facebook bernama Fitriani Habibah membuat posting dengan klaim yang menyatakan bahwa Anies Baswedan mengecat atap rumah warga untuk mengantisipasi banjir di Jakarta.

 Baju APD Buatan Indonesia Lolos ISO 16604 Class 3
Berita
Baju APD Buatan Indonesia Lolos ISO 16604 Class 3

Baju APD dengan standar tinggi atau ISO 16604 Class 3 merupakan spesifikasi yang wajib dikenakan para tenaga medis sehingga keamanan dan keselamatan terjamin.

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum
Indonesia
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum

Tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

Vaksinasi Gotong-Royong Sasar Karyawan, Pendataan Dilakukan Langsung Kemenkes
Indonesia
Vaksinasi Gotong-Royong Sasar Karyawan, Pendataan Dilakukan Langsung Kemenkes

"Vaksinasi corona di Jawa Tengah tersulit digenjot mulai dari nakes (tenaga kesehatan), lansia, pedagang dan ASN (Aparatur Sipil Negara). Tiba waktunya nanti juga menyasar karyawan perusahaan," kata Ganjar

KPK Sidik Dugaan Gratifikasi di Pemkab Lampung Utara
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Gratifikasi di Pemkab Lampung Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara.

Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Tuntutan
Indonesia
Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Tuntutan

Suharjito, penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI
Indonesia
Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI

Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening.

Mendagri Minta Calon Kepala Daerah Tandatangani Pakta Integritas
Indonesia
Mendagri Minta Calon Kepala Daerah Tandatangani Pakta Integritas

Salah satu poinnya memuat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Menurut Tito, pakta Integritas yang isinya bukan hanya siap menang dan siap kalah yang seperti selama ini.

Cium Bendera Merah Putih, Mantan Komandan KKB Kembali ke Pangkuan NKRI
Indonesia
Cium Bendera Merah Putih, Mantan Komandan KKB Kembali ke Pangkuan NKRI

Salah satu Komandan Sektor Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua Noak Orarei alias Noki Orarei menyatakan diri kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 Pengamat Ingatkan Para Menteri Jokowi Tidak Bikin Masyarakat Pusing
Indonesia
Pengamat Ingatkan Para Menteri Jokowi Tidak Bikin Masyarakat Pusing

"Masyarakat bingung. Awalnya diperbolehkan menggunakan surat keterangan RT/RW, tapi ternyata setelah sampai di terminal tidak diperbolehkan lantaran berbeda dengan Permenhub itu," katanya.