Ribka Tjiptaning Pilih Bayar Denda Daripada Divaksin COVID-19 Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning menegaskan dirinya menolak untuk divaksin COVID-19.

Pernyataan itu disampaikan Ribka dalam Raker dan RDP dengan Kementerian Kesehatan, BPOM dan PT Bio Farma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Baca Juga

9 Efek Samping Vaksin COVID Sinovac Hasil Uji Klinis Bandung

"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap (engga mau divaksin)," kata Ribka di depan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.

"Misalnya pun hidup di DKI semua, anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," tegas Ribka.

PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning. Foto: Humas PDIP

Alasan Ribka menolak divaksin karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga.

"Orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," imbuhnya.

Ribka juga mengaku memiliki pengalaman pahit melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia. Hadirnya sejumlah vaksin tersebut, menurut Ribka justru memperburuk keadaan.

"Vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp1,3 triliun waktu saya ketua komisi (IX). Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tutup Ribka. (Pon)

Baca Juga

Besok Vaksinasi Jokowi Disiarkan Secara Live, Lokasinya Diinfokan Menyusul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 di Jakarta Terus Meroket, 5 Ribu Aparat Gabungan Diturunkan Disiplinkan Warga
Indonesia
COVID-19 di Jakarta Terus Meroket, 5 Ribu Aparat Gabungan Diturunkan Disiplinkan Warga

Kementerian Keuangan RI mencatat jumlah terbanyak pegawai yang terpapar COVID-19, yakni 25 kasus

Jakarta Masuki Masa Transisi, Pemeriksaan di Pos PSBB Dikendurkan?
Indonesia
Jakarta Masuki Masa Transisi, Pemeriksaan di Pos PSBB Dikendurkan?

Pemeriksaan di 67 lokasi tersebut tetap dilakukan

Pemkot Solo Perketat Aturan Keramaian Acara Pernikahan dan Kampanye Terbuka
Indonesia
Pemkot Solo Perketat Aturan Keramaian Acara Pernikahan dan Kampanye Terbuka

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19 Solo lebih memperketat aturan yang mengatur keramaian atau kegiatan yang melibatkan banyak massa,

Mainkan Isu PKI, Gatot Nurmantyo Dinilai Tengah 'Jualan' Politik dan 'Playing Victims'
Indonesia
Mainkan Isu PKI, Gatot Nurmantyo Dinilai Tengah 'Jualan' Politik dan 'Playing Victims'

Gatot dinilai tengah membangun opini publik seolah menjadi pihak yang teraniaya

Kasus Jiwasraya, Bos PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto Divonis Seumur Hidup
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Bos PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto Divonis Seumur Hidup

Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

KPK Terima Laporan Rumah Sakit Potong Insentif Tenaga Kesehatan hingga 70 Persen
Indonesia
KPK Terima Laporan Rumah Sakit Potong Insentif Tenaga Kesehatan hingga 70 Persen

Pernyataan itu dilontarkan setelah lembaga antirasuah menerima informasi adanya pemotongan insentif nakes oleh manajemen rumah sakit dengan besaran 50-70 persen.

DPR Desak Kedubes Malaysia Ungkap Aktor di Balik Parodi Lagu Indonesia Raya
Indonesia
DPR Desak Kedubes Malaysia Ungkap Aktor di Balik Parodi Lagu Indonesia Raya

Politisi Partai Golkar itu mendesak Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia untuk mengungkap aktor di balik pelecehan lagu kebangsaan Indonesia itu.

ICW Ingatkan Firli Bahuri: KPK Bukan Kantor Polisi!
Indonesia
ICW Ingatkan Firli Bahuri: KPK Bukan Kantor Polisi!

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik terpilihnya enam anggota Polri dalam seleksi jabatan struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejaksaan Agung Terbakar, Pemprov DKI Ingatkan Pengelola Gedung
Indonesia
Kejaksaan Agung Terbakar, Pemprov DKI Ingatkan Pengelola Gedung

Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut menjadi langkah awal untuk mencegah meluasnya kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Publik Figur Ikut Acara Tak Disiplin Prokes, Sanksi Hukum Harus Ditegakkan
Indonesia
Publik Figur Ikut Acara Tak Disiplin Prokes, Sanksi Hukum Harus Ditegakkan

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad mengatakan bahwa semestinya pelanggaran tersebut ditegakkan dengan aturan yang ada.