Rhoma Irama di RDPU Baleg DPR: Indonesia Kaya Seni, Tapi Pemerintah Belum Hadir Optimal

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 20 November 2025
Rhoma Irama di RDPU Baleg DPR: Indonesia Kaya Seni, Tapi Pemerintah Belum Hadir Optimal

Rhoma Irama. (Foto: dok/rhoma irama)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI), Rhoma Irama, menegaskan perlunya keterlibatan serius pemerintah dalam pengelolaan seni dan kebudayaan nasional.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).

Rhoma, yang dikenal sebagai “Raja Dangdut Indonesia”, menyampaikan keprihatinannya bahwa pemerintah hingga kini belum hadir secara optimal dalam pembangunan ekosistem seni di Tanah Air.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi seni yang luar biasa besar, namun belum dikelola secara strategis sebagai kekuatan ekonomi maupun diplomasi budaya.

“Saya melihat bahwa pemerintah belum hadir di dalam pengelolaan seni secara keseluruhan,” ujar pentolan Soneta Grup itu.

Baca juga:

Badan Legislasi DPR Rapat dengan Raja Dangdut Rhoma Irama, Bahas Revisi UU Hak Cipta

Rhoma mencontohkan Amerika Serikat yang sukses menjadikan industri seni sebagai salah satu sumber devisa utama, bahkan melampaui sektor sumber daya alam. Hal tersebut, kata dia, membuktikan bahwa seni dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola dengan visi yang jelas.

Ia juga menyoroti fenomena global Korean Wave, yang berhasil menembus pasar internasional lewat musik, drama, hingga budaya pop. Keberhasilan Korea Selatan itu, menurut Rhoma, tak lepas dari dukungan besar pemerintah terhadap industri seni.

“Dunia tengah kena fever Korea, itu karena keterlibatan pemerintah dalam berbagai aspek kesenian,” ungkapnya.

Baca juga:

Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025

Rhoma menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan seni yang jauh lebih beragam dan unik dibanding banyak negara lain. Mulai dari musik dangdut, tradisi daerah, hingga seni kontemporer, seluruhnya berpotensi menjadi kekuatan budaya nasional.

Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) itu berharap pemerintah hadir secara lebih serius dalam membangun ekosistem seni nasional, termasuk melalui regulasi, pendanaan, perlindungan karya, serta pengembangan talenta.

“Ke depan, bagaimana pemerintah secara sungguh-sungguh terlibat hadir dalam pengelolaan berbagai macam seni kebudayaan Indonesia,” tutup Rhoma. (Pon)

#Rhoma Irama #Badan Legislasi #DPR RI #RUU Hak Cipta #UU Hak Cipta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Karya 100 Persen AI Tidak Dapat Perlindungan dan Hak Cipta
Pemerintah perlu memastikan perkembangan AI tetap berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kreativitas manusia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Karya 100 Persen AI Tidak Dapat Perlindungan dan Hak Cipta
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Bagikan