Rezim Jokowi Dinilai Tabrak UU Tempatkan Jenderal Polisi Aktif di Kementerian Ilustrasi polisi. Foto: NTMC Polri

MerahPutih.com - Pengamat Kepolisian Neta S Pane menilai, fenomena rangkap jabatan oleh TNI-Polri aktif di posisi sipil makin menggelisahkan aparatur sipil negara. Selain menjadi komisaris, setidaknya ada tiga jenderal polisi aktif duduk di kementerian.

Mereka adalah Komjen Andap Budhi Revianto yang diangkat menjadi Inspektur Jenderal Kemenkumham yang masa aktifnya di Polri masih lima tahun lagi.

Baca Juga

Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Ini Langkah KPU Daerah Yogyakarta

Irjen Reinhard Silitonga yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang masa pensiunnya di Polri masih sangat panjang, yakni enam tahun lagi. Sementara Komjen Antam Novambar yang diangkat plt Sekjen KPP

"Kami mendesak, ketiganya segera pensiun dini. Jika tidak, ya segera mundur dari jabatannya di kementerian maupun komisaris," kata Neta kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (23/6)

"Kami berharap Presiden Jokowi dan kabinetnya jangan mengulang kebobrokan rezim Orde Baru dan bertingkah seenaknya melanggar UU," tambahnya.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane
Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Foto: MP/Kanu

Presidium Indonesia Police Watch ini mengingatkan, soal rangkap jabatan ini telah diatur di UU TNI Nomor 34/2004. Misalnya di pasal 47 ayat 1 menyebutkan, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keperajuritan.

Berkaitan dengan itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 yang melarang TNI dan Polri duduk di jabatan pimpinan tinggi (JPT) aparatur sipil negara (ASN).

Ia berharap pejabat TNI Polri bisa taat UU. Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas-tugas kepolisian, apalagi jika anggota polisi itu masih jenderal aktif.

Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian".

"Saya lihat Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Kelautan dan Perikanan sudah menabrak UU ini. Sebab keduanya mengangkat perwira Polri aktif menjadi pejabat di kementeriannya. Perwira tinggi Polri itu tak mundur dari institusinya dan dibiarkan tidak beralih status menjadi ASN," imbuh Neta.

Baca Juga

Tolak RUU HIP, FPI Cs bakal Geruduk DPR Besok

Neta melihat, Jokowi sangat memanjakan jenderal polisi. Sepertinya strategi dwifungsi ini adalah strategi balas jasa. Jika Soeharto balas jasa ke kalangan militer, Jokowi melakukan balas jasa ke kalangan polri.

"Jokowi boleh saja menerapkan politik balas jasa seperti Soeharto, tapi tetap harus patuh dengan UU. Untuk itu jenderal polisi yang menjadi menteri ataupun komisaris BUMN harus mundur dari Polri, seperti yang diamanatkan UU dan mereka jangan mau seenaknya saja di negeri demokrasi ini," tutup Neta. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Bantuan PCR Pemerintah Republik Korea Berkapasitas 32.200 Tes
Indonesia
Bantuan PCR Pemerintah Republik Korea Berkapasitas 32.200 Tes

“Bantuan alat tes ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Korea Selatan untuk memprioritaskan Indonesia dalam kerja sama penanganan COVID – 19,” kata Kim

Mahasiswa UGM Terdampak COVID-19 Dapat Keringanan Biaya Kuliah, Begini Prosedurnya
Indonesia
Mahasiswa UGM Terdampak COVID-19 Dapat Keringanan Biaya Kuliah, Begini Prosedurnya

Cara mudah, mahasiswa tinggal mengajukan permohonan keringanan UKT secara daring melalui Simaster.

MUI DKI: Salat Id di Rumah tidak Kurangi Pahala
Indonesia
MUI DKI: Salat Id di Rumah tidak Kurangi Pahala

Meskipun situasi penyebaran COVID-19 di DKI sedang dalam kondisi baik karena adanya penurunan kasus.

Polri Selidiki Alasan Anies Temui Rizieq
Indonesia
Polri Selidiki Alasan Anies Temui Rizieq

“Di situlah penyidik juga mau tahu. Ada apa? Pasti ditanya itu. Yang jelas Gubernur kan mengeluarkan Pergub,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono

Dalam Kurun Waktu 2 Bulan, Pariwisata NTT Rugi Rp5 Miliar
Indonesia
Dalam Kurun Waktu 2 Bulan, Pariwisata NTT Rugi Rp5 Miliar

Pandemi COVID-19 membuat semua sektor usaha terutama pariwisata mengalami kerugian karena ditutup untuk dikunjungi wisatawan.

Temui Kardinal Suharyo Jelang Natal, Kepala BNPT Bahas Radikalisme
Indonesia
Temui Kardinal Suharyo Jelang Natal, Kepala BNPT Bahas Radikalisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar menemui Kardinal Ignatius Suharyo.

Polresta Surakarta Waspadai Gerakan Terorisme
Indonesia
Polresta Surakarta Waspadai Gerakan Terorisme

Polresta Surakarta, Jawa Tengah, mengantisipasi adanya gerakan terorisme pada saat pergantian tahun.

Seorang Remaja Isolasi Diri Setelah Seluruh Anggota Keluarganya Positif COVID-19
Indonesia
Seorang Remaja Isolasi Diri Setelah Seluruh Anggota Keluarganya Positif COVID-19

Sang ayah dari remaja tersebut, JS, sudah meninggal akibat penyakit mematikan itu.

Anggota DPRD DKI Diduga Terpapar Virus Corona Saat Kunker Luar Kota
Indonesia
Anggota DPRD DKI Diduga Terpapar Virus Corona Saat Kunker Luar Kota

Hal itu dibenarkan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak.

Wagub DKI Minta DPRD Revisi Perda COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Minta DPRD Revisi Perda COVID-19

"Kita terus akan melakukan evaluasi terkait peraturan regulasi di masa pandemi ini," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria