Revisi UU PPP Pintu Masuk Perbaikan UU Cipta Kerja Ilustrasi: Gedung DPR/MPR (MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tidak bisa dilakukan DPR jika Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) belum direvisi. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul, dalam rapat Pleno Penyusunan Revisi UU PPP dengan Baleg DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2). Menurutnya, DPR harus merevisi UU PPP agar metode omnibus law diatur dalam UU PPP.

"Memang saran kami, perlu segera (revisi UU PPP) karena khusus untuk revisi kali ini ada kaitannya dengan nasibnya UU Cipta Kerja. Kalau ini cepat diselesaikan, maka UU Cipta Kerja bisa diproses. Tetapi kalau ini belum, maka UU Cipta Kerja juga belum bisa (diperbaiki)," ujar Inosentius.

Baca Juga:

Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK

Inosentius mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan rancangan revisi UU PPP yang dilakukan sangat terbatas.

Dalam rancangan yang dibuat Badan Keahlian DPR, ditambahkan dalam Pasal 1 angka 2a tentang definisi omnibus law, yakni metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menambah materi baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.

"Artinya undang-undang harus bisa diubah dengan undang-undang, lalu kemudian hierarkinya sama dengan menggabungkan ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu," ujarnya.

Selain itu, dua ayat dari Pasal 64 UU PPP juga akan direvisi untuk memasukkan metode omnibus law sebagai teknis penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian bunyi Pasal 64 UU PPP yang akan direvisi adalah: ayat (1) berbunyi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut

Pada ayat (2) penyusunan rancangan PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus. Ayat (3) menyebutkan ketentuan mengenai teknik penyusunan PPP sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Sementara ayat (4) berbunyi, ketentuan mengenai perubahan terhadap teknis penyusunan PPP sebagimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

"Jadi yang diubah dalam Pasal 64 ini adalah ayat (2) dan ayat (3), sedangkan ayat (1) dan (4) masih seperti aslinya. Sebenarnya hanya ayat (2), cuma karena dampak dari ayat (2) merembet ke ayat (3) itu karena sudah menggunakan metode omnibus," jelas dia.

Baca Juga:

Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK

Lebih lanjut Inosentius menambahkan, selain memasukkan metode omnibus law, revisi UU PPP ini juga akan mengatur beberapa hal seperti memperjelas partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU, perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama DPR dan pemerintah atau RUU, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik dan perubahan sistem pendukung yaitu melibatkan pejabat unsur lain yang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Kesimpulan bahwa memang UU PPP belum mengadopsi tentang metode omnibus, sementara dalam praktik ketatanegaraan membutuhkan suatu metode yang bisa memperbaiki banyak undang-undang melalui satu undang-undang karena itu saran kami perlu revisi UU PPP (untuk memasukkan metode omnibus law)," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Jalan di Kabupaten Bengkalis
Indonesia
KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Jalan di Kabupaten Bengkalis

Dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona di lingkungan KPK, maka para tersangka akan diisolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan Gedung lama KPK, selama 14 hari.

Tersangka Penembak Mantan PM Shinzo Abe Eks Pasukan Bela Diri Jepang
Indonesia
Tersangka Penembak Mantan PM Shinzo Abe Eks Pasukan Bela Diri Jepang

Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ditembak seorang pria berusia 41 tahun, saat menyampaikan pidato di Stasiun Yamatosaidaiji, Kota Nara, Jumat (8/7) pagi.

Wantimpres Desak Pemerintah Sosialisasikan Pembangunan Ibu Kota Baru
Indonesia
Wantimpres Desak Pemerintah Sosialisasikan Pembangunan Ibu Kota Baru

Segala persiapan membangun Ibu Kota Negara (IKN) terus dimatangkan.

Harga Kedelai Melonjak Tinggi, PKS Minta Kurangi Ketergantungan Impor
Indonesia
Harga Kedelai Melonjak Tinggi, PKS Minta Kurangi Ketergantungan Impor

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan harus proaktif mencarikan solusi dalam mengatasi mahalnya harga kedelai yang berimbas pada pasokan tahu dan tempe.

Perebutan Hak Cipta CFW Bentuk Pergeseran Aktivitas Budaya
Indonesia
Perebutan Hak Cipta CFW Bentuk Pergeseran Aktivitas Budaya

"Logika ekonomi yang lebih kapitalistik sedang berjalan di CFW. Artinya ada semacam proses kapitalisasi," ujarnya.

Elite Gerindra Tanggapi Kemungkinan Berkoalisi dengan PKS
Indonesia
Elite Gerindra Tanggapi Kemungkinan Berkoalisi dengan PKS

Partai Gerindra membuka diri berkoalisi dengan partai politik manapun dalam menyongsong Pilpres 2024.

BNN Bongkar Keberadaan Pabrik Narkoba di Batam
Indonesia
BNN Bongkar Keberadaan Pabrik Narkoba di Batam

BNN berhasil mengamankan sejumlah pelaku dalam pengungkapan kasus pabrik pembuatan narkoba di rumah sewaan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Soal Temuan Komnas HAM, KPK Janji Bakal Patuhi Hukum
Indonesia
Soal Temuan Komnas HAM, KPK Janji Bakal Patuhi Hukum

KPK berjanji akan mengikuti rekomendasi Komnas HAM

Polda Metro Jawab Kemungkinan Oknum Polisi Lain di Kasus Penolakan Laporan Warga
Indonesia
Polda Metro Jawab Kemungkinan Oknum Polisi Lain di Kasus Penolakan Laporan Warga

Polda Metro Jaya sudah memeriksa mantan anggota Polsek Pulogadung Aipda Rudi terkait penolakan laporan dari korban perampokan berinisial KM.

Penghapusan PCR dan Karantina Arab Saudi Bawa Angin Segar bagi Jemaah Haji-Umrah
Indonesia
Penghapusan PCR dan Karantina Arab Saudi Bawa Angin Segar bagi Jemaah Haji-Umrah

Pemerintah Arab Saudi telah mencabut sejumlah aturan yang selama ini diberlakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.