Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu).

MerahPutih.com - Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10/2016 tentang Pilkada masih terbuka untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 dan 2022. Alasanya, dua RUU ini, masih dibahas secara mendalam antara eksekutif dan legislatif.

Anggota Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar menilai, UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang yang secara spesifik berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan meskipun memungkinkan kedua UU tersebut bisa digabung.

"Masih memungkinkan dibuka untuk direvisi," kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Perludem Sayangkan DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Ia menegaskan, eksekutif dan legislatif bisa melakukan riset dan studi dari berbagai negara sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada dapat berjalan dengan baik meskipun di tengah pandemi COVID-19.

Indonesia, tegas ia, harus mulai belajar melakukan riset dan studi di berbagai negara dengan situasi yang mirip dengan Indonesia sehingga ada metode yang baik untuk digunakan, termasuk penghitungan kursi DPR.

"Saya mengusulkan agar elite politik, baik yang di eksekutif maupun legislatif, untuk duduk bersama membahas UU Pemilu dan UU Pilkada," ujarnya.

Politisi PKB Marwan Jafar. (Foto: Antara)
Politisi PKB Marwan Jafar. (Foto: Antara)

Selain itu, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak dalam situasi pandemi COVID-19.

"Dari sekarang harus ada regulasi dan simulasi yang matang, dan dibutuhkan infrastruktur yang memadai jika dilakukan pilkada, pemilu, dan pilpres secara serentak," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Golkar Ingin Suara Bulat Seluruh Fraksi Bahas RUU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini PN Jaktim Kembali Gelar Sidang Kasus Kerumunan Rizieq
Indonesia
Hari Ini PN Jaktim Kembali Gelar Sidang Kasus Kerumunan Rizieq

PN Jakarta Timur tidak menyiarkan langsung jalannya persidangan melalui internet

Dalih Pengacara Tolak Jerat Pidana Pada Rizieq
Indonesia
Dalih Pengacara Tolak Jerat Pidana Pada Rizieq

Penerapan Pasal 160, apalagi dengan Pasal 93 yang tidak ada unsurnya memenuhi kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta
Indonesia
Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta

Lebih-lebih kita berharap mudah-mudahan Jakarta ini, Allah angkat virus corona

[HOAKS atau FAKTA]: Corona adalah Penyakit Radiasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Corona adalah Penyakit Radiasi

Covid adalah tabir asap untuk penyakit radiasi"

Ormas Muslim Indonesia Geruduk Kedubes Prancis
Indonesia
Ormas Muslim Indonesia Geruduk Kedubes Prancis

"Umat Islam sedunia marah dengan Macron. Penghinaan ini bukan hanya sekali, tapi berkali-kali dan umat Islam selalu memaafkan. Kali ini tidak bisa memaafkan," jelas salah satu orator.

BIN Ungkap Cara Kelompok Teroris Rekrut Generasi Milenial
Indonesia
BIN Ungkap Cara Kelompok Teroris Rekrut Generasi Milenial

Dia menjelaskan, sasaran kelompok ini generasi milenial yang tidak memiliki tanggungan. Serta lebih mudah diiming-iming untuk mati masuk surga.

Ratusan Juta Data Penduduk Bocor, DPR Minta Polisi Bertindak
Indonesia
Ratusan Juta Data Penduduk Bocor, DPR Minta Polisi Bertindak

Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.

Kiprah Paulus Waterpauw Yang Bakal Menyandang Jenderal Bintang Tiga Polisi
Indonesia
Kiprah Paulus Waterpauw Yang Bakal Menyandang Jenderal Bintang Tiga Polisi

Upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata tak gampang. Hingga saat ini. Paulus menegaskan, tengah mencari strategi atau SOP yang baik.

Rumah Ketua KPU Muna Dilempari Bom Molotov
Indonesia
Rumah Ketua KPU Muna Dilempari Bom Molotov

Rumah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Kubais dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal.