Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu).

MerahPutih.com - Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10/2016 tentang Pilkada masih terbuka untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 dan 2022. Alasanya, dua RUU ini, masih dibahas secara mendalam antara eksekutif dan legislatif.

Anggota Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar menilai, UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang yang secara spesifik berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan meskipun memungkinkan kedua UU tersebut bisa digabung.

"Masih memungkinkan dibuka untuk direvisi," kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Perludem Sayangkan DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Ia menegaskan, eksekutif dan legislatif bisa melakukan riset dan studi dari berbagai negara sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada dapat berjalan dengan baik meskipun di tengah pandemi COVID-19.

Indonesia, tegas ia, harus mulai belajar melakukan riset dan studi di berbagai negara dengan situasi yang mirip dengan Indonesia sehingga ada metode yang baik untuk digunakan, termasuk penghitungan kursi DPR.

"Saya mengusulkan agar elite politik, baik yang di eksekutif maupun legislatif, untuk duduk bersama membahas UU Pemilu dan UU Pilkada," ujarnya.

Politisi PKB Marwan Jafar. (Foto: Antara)
Politisi PKB Marwan Jafar. (Foto: Antara)

Selain itu, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak dalam situasi pandemi COVID-19.

"Dari sekarang harus ada regulasi dan simulasi yang matang, dan dibutuhkan infrastruktur yang memadai jika dilakukan pilkada, pemilu, dan pilpres secara serentak," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Golkar Ingin Suara Bulat Seluruh Fraksi Bahas RUU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE
Indonesia
Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE

Kapolri sudah memerintahkan pembentukan virtual police, yang nantinya, menegur orang yang diduga pelanggar UU ITE dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal di UU ITE sebelum memproses terduga pelanggar.

Elemen Buruh Bakal Geruduk DPR dan Kemenko Perekonomian
Indonesia
Elemen Buruh Bakal Geruduk DPR dan Kemenko Perekonomian

Aksi unjuk rasa itu berkaitan dengan penolakan rencana panitia kerja (panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan menggelar pembahasan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Polisi Bongkar Produksi Kosmetik Ilegal Setelah 20 Tahun Beroperasi
Indonesia
Polisi Bongkar Produksi Kosmetik Ilegal Setelah 20 Tahun Beroperasi

Dit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus produksi kosmetik tanpa izin edar yang beromzet hingga Rp400 juta/bulan.

DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

DPR mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk kembali bangkit melalui kontribusi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development.

Tujuh Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19
Indonesia
Tujuh Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19

Mereka ada yang melakukan perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19

Lebih dari 10 Bom Daya Ledak Tinggi Disiapkan Terduga Teroris Condet
Indonesia
Lebih dari 10 Bom Daya Ledak Tinggi Disiapkan Terduga Teroris Condet

Yusri tidak merinci lebih lanjut rencana atau lokasi peledakan yang dipersiapkan oleh para terduga teroris

COVID-19 Melonjak, Puan: Jangan Menutup-Nutupi
Indonesia
COVID-19 Melonjak, Puan: Jangan Menutup-Nutupi

"Kondisi sudah terlambat baru pemda melaporkan ke pemerintah pusat. Jangan seperti itu. Jika kondisi sudah parah, maka tidak bisa dilakukan antisipasi dan mitigasi lagi," papar dia.

Legislator PDIP Jimmy Ijie Akui Serahkan Uang Rp2 Miliar ke Pejabat Pengadilan
Indonesia
Legislator PDIP Jimmy Ijie Akui Serahkan Uang Rp2 Miliar ke Pejabat Pengadilan

Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Jimmy Demianus Ijie, mengakui pernah menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar ke pejabat pengadilan untuk mengurus perkara. Uang Rp2 miliar itu diduga sebagai uang pelicin agar Jimmy bebas dari kasus yang menjeratnya

Awal Mula Munculnya Klaster COVID-19 di Secapa AD
Indonesia
Awal Mula Munculnya Klaster COVID-19 di Secapa AD

1.280 personel positif COVID-19 di Secapa AD

Berhasil Kendalikan COVID-19, Papua Barat Diharap Jadi Percontohan Nasional
Indonesia
Berhasil Kendalikan COVID-19, Papua Barat Diharap Jadi Percontohan Nasional

Provinsi Papua Barat juga berhasil mempertahankan empat daerah pada zona hijau