Revisi UU Pemilu Dinilai Ganggu Demokrasi Indonesia yang Sedang Ditata Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid (Antaranews)

Merahputih.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai revisi UU Pemilu setiap menjelang pelaksanaan Pemilu dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas demokrasi.

"Pergantian UU Pemilu setiap jelang pemilu juga sering dirasakan mengganggu stabilitas demokrasi yang sedang ditata dan dikembangkan," kata Sodik dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Baca Juga:

NasDem Sebut Pilkada Bisa Berdampak Serius Jika Tetap Digelar pada 2024

Revisi UU Pemilu setiap menjelang pelaksanaan Pemilu juga akan memperkuat kesan bahwa penyusunan UU lebih didasarkan atas dasar pertimbangan jangka pendek.

Pertimbangan jangka pendek tersebut yaitu memenangkan dan lolos Pemilu, bukan atas dasar pertimbangan jangka panjang yang lebih prinsipil dan idealis.

"Bukan atas dasar pertimbangan jangka panjang yang lebih prinsipil dan idealis yaitu membangun demokrasi Pancasila di NKRI," tandas dia.

Menurut dia, UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada masih representatif dan akomodatif dijadikan pedoman pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Pemeriksaa suhu tubuh pemilih yang hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS pada Pilkada serentak, Rabu 9 Desember 2020. FOTO/Darwin Fatir.
Pemeriksaa suhu tubuh pemilih yang hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS pada Pilkada serentak, Rabu 9 Desember 2020. FOTO/Darwin Fatir.

Dia menilai saat ini lebih baik perhatian terkait Pemilu dan Pilkada difokuskan untuk perbaikan implementasi UU 7/2017 dan UU 10/2016.

"Perbaikan tersebut seperti data pemilih, kinerja KPU, Bawaslu, DKPP, pencegahan politik uang, penanganan sengketa, dan netralitas ASN," katanya.

Sodik menilai revisi UU Pemilu tidak perlu dilakukan karena saat ini bangsa Indonesia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga:

MK Gelar Sidang Lanjutan 22 Sengketa Pilkada

Karena itu menurut dia, energi yang besar untuk merevisi UU Pemilu lebih baik digunakan untuk menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

"Sekjen Gerindra sudah menyampaikan sikap ini (Gerindra menolak revisi UU Pemilu) artinya adalah hasil pembahasan DPP Gerindra dan hal ini akan menjadi pedoman semua kader partai termasuk yang berada di DPR," ujarnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Megawati Minta Anggota Polri Tak Egois Hanya Pikirkan Jabatan dan Kenaikan Pangkat
Indonesia
Megawati Minta Anggota Polri Tak Egois Hanya Pikirkan Jabatan dan Kenaikan Pangkat

Ia lantas meminta kepada seluruh anggota Polri untuk mengingat fungsi dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Umumkan Warga Bebas Masker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Umumkan Warga Bebas Masker

Video tersebut nampak sama dengan gambar tangkapan layar di Facebook

Warga KTP Non-DKI Bisa Ikut Mudik Gratis Selama Kuota Masih Ada
Indonesia
Warga KTP Non-DKI Bisa Ikut Mudik Gratis Selama Kuota Masih Ada

Kabar baiknya, warga non-KTP DKI diperbolehkan mendaftar mudik gratis tersebut.

 Din Syamsuddin: Tagar #BubarkanMUI Hadapi Dengan Senyum
Indonesia
Din Syamsuddin: Tagar #BubarkanMUI Hadapi Dengan Senyum

Desakan pembubaran MUI itu bisa jadi palsu. Hal itu hanya merupakan manuver untuk mengalihkan perhatian dari masalah besar yang sedang dihadapi bangsa.

Hakim Ultimatum Azis Syamsuddin: Jangan Berpikir Lakukan Pendekatan-Pendekatan
Indonesia
Hakim Ultimatum Azis Syamsuddin: Jangan Berpikir Lakukan Pendekatan-Pendekatan

Ketua Majelis Hakim Mochamad Damis mengultimatum mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Di Jakpus, Lima Gerai McDonald's Ditutup Gegara Kerumunan 'BTS Meal'
Indonesia
Di Jakpus, Lima Gerai McDonald's Ditutup Gegara Kerumunan 'BTS Meal'

Penyegelan 1x24 jam dan setelah itu apabila melanggar mereka akan dikenakan sanksi denda Rp 50 juta

Hilangnya Kata Madrasah Dalam Revisi UU Sisdiknas Tuai Kontroversi
Indonesia
Hilangnya Kata Madrasah Dalam Revisi UU Sisdiknas Tuai Kontroversi

Penamaan secara spesifik, seperti SD dan MI, SMP dan MTs, atau SMA, SMK, dan MA, akan dijelaskan dalam bagian penjelasan agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat UU.

Kasus Positif COVID-19 Bertambah di Atas 10 Ribu
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Bertambah di Atas 10 Ribu

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah. Tercatat pada 31 Agustus 2021 bertambah 10.534 kasus.

Eksepsi Munarman Ditolak, Hakim Minta Jaksa Hadirkan Saksi
Indonesia
Eksepsi Munarman Ditolak, Hakim Minta Jaksa Hadirkan Saksi

Memerintah penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Munarman

Ini Dugaan Sementara Motif Ledakan di Rumah Orang Tua Veronica Koman
Indonesia
Ini Dugaan Sementara Motif Ledakan di Rumah Orang Tua Veronica Koman

Dugaan tersebut menguat setelah polisi menemukan sebuah surat di garasi rumah orang tua Veronica yang mengatasnamakan Laskar Militan Pembela Tanah Air.