Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik, PAN: Sebaiknya Tidak Membahas Itu Zulkifli Hasan. (Antaranews/Rangga)

Merahputih.com - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menilai tidak ada jaminan langkah merevisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu akan membawa hasil yang lebih baik. Sehingga PAN menolak pembahasan revisi UU tersebut yang saat ini sedang proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Sebaiknya tidak membahas itu," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/1).

Baca Juga

Ketua MPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 6-7 Persen

Lebih baik saat ini energi bangsa Indonesia fokus dalam menyelesaikan persoalan yang lebih krusial. Misalnya, pandemik COVID-19 yang jumlahnya terus mengalami peningkatan signifikan.

Terkait masalah ekonomi juga menjadi persoalan yang harus diatasi. Khususnya dampak pandemik menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat tidak baik.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Antaranews)
Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan. (Antaranews)

Lalu, masalah persaudaraan bangsa yang menurutnya mulai goyah dari proses Pemilu Presiden (Pilpres) lalu hingga sekarang. "Bahkan melahirkan istilah 'cebong-kampret'. Kita perlu kebersamaan untuk merajut kembali merah-putih," ujarnya.

Dia menilai UU Pemilu yang ada saat ini dirancang untuk 4-5 kali pelaksanaan Pemilu dan proses penyusunannya dilakukan berbulan-bulan.

Baca Juga

PKB Tak Masalahkan Ambang Batas 'Parlementary Treshold' Ditingkatkan

Zulkifli menegaskan bahwa sikap PAN sudah berdasarkan kajian yang komprehensif sehingga disimpulkan belum tentu revisi UU Pemilu menghasilkan produk legislasi yang lebih baik.

"Hal yang ramai dibicarakan dalam revisi UU Pemilu tidak membicarakan substansi yang penting, misalnya, yang ramai dibahas seperti ambang batas parlemen naik, mantan anggota HTI dan FPI apakah boleh mencalonkan diri atau tidak," tutur dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Imbangi Thailand di Leg II Final, Ketua DPD Bangga dengan Perjuangan Asnawi Dkk
Indonesia
Imbangi Thailand di Leg II Final, Ketua DPD Bangga dengan Perjuangan Asnawi Dkk

Indonesia akhirnya gagal meraih trofi Piala AFF 2020. Skuad Garuda harus puas dengan hasil imbang 2-2 lawan Thailand pada leg II final.

Polisi Bersiap Amankan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalsel
Indonesia
Polisi Bersiap Amankan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalsel

Berdasarkan data KPU Kalsel, ada 827 TPS yang menggelar PSU. Terdiri dari 502 TPS di Kabupaten Banjar, 24 TPS di Kabupaten Tapin dan 301 TPS di Kota Banjarmasin yang menggelar PSU.

Polresta Surakarta Tahan 2 Tersangka Kasus Kematian Anggota Menwa
Indonesia
Polresta Surakarta Tahan 2 Tersangka Kasus Kematian Anggota Menwa

"Penahanan kedua tersangka ini dilakukan guna memudahkan proses penyidikan. Penahanan berlaku mulai Sabtu kemarin," kata Ade, Minggu (7/11).

Bandung Bakal Contoh Pengelolaan GBK Buat Optimalkan 18 Fasilitas Olahraga
Indonesia
Bandung Bakal Contoh Pengelolaan GBK Buat Optimalkan 18 Fasilitas Olahraga

Di kawasan GBK, tidak hanya terdapat sejumlah sarana dan prasarana olahraga saja. Namun terdapat cafe, minimarket, sentra kuliner, merchandise dan lokasi wisata sejarah.

Presiden Jokowi Dorong Sri Sultan HB X Percepat Realisasi Kekebalan Kelompok di DIY
Indonesia
Presiden Jokowi Dorong Sri Sultan HB X Percepat Realisasi Kekebalan Kelompok di DIY

Raja Yogyakarta ini berharap agar pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan jumlah penerima vaksin COVID-19

Klaim Isoman, Azis Syamsudddin Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan KPK
Indonesia
Klaim Isoman, Azis Syamsudddin Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan KPK

Diketahui, nama Azis Syamsuddin muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Politisi Pendukung Jokowi Minta Penarikan RUU Yang Bakal Kenakan PPN Sembako
Indonesia
Politisi Pendukung Jokowi Minta Penarikan RUU Yang Bakal Kenakan PPN Sembako

RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Kemenkeu gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi.

Syarat Naik KRL Diperketat, Pekerja Wajib Bawa STRP
Indonesia
Syarat Naik KRL Diperketat, Pekerja Wajib Bawa STRP

Adapun syarat naik KRL adalah harus merupakan pekerja sektor esensial atau kritikal dan menyertakan surat tanda registrasi pekerja (STRP).

Tangis Haru Warnai Kepergian Novel Baswedan Cs dari KPK
Indonesia
Tangis Haru Warnai Kepergian Novel Baswedan Cs dari KPK

Para pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu pamit dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB.

Arief Aceh Disebut Mulai 'Bermain' di KPK Sejak Lili Pintauli Jabat Komisioner
Indonesia
Arief Aceh Disebut Mulai 'Bermain' di KPK Sejak Lili Pintauli Jabat Komisioner

Rekomendasi dari Lili itu, agar Arief Aceh membantu Syahrial mengurus perkara dugaan suap jual beli jabatan