Revisi UU KPK Pintu Masuk Intervensi Pemerintah Lemahkan KPK Gedung KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Anggota DPRD Fraksi Gerindra Provinsi Jawa Barat Ihsanudin menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan revisi itu, ia menilai pemerintah bisa dengan mudah melakukan intervensi terhadap KPK dalam melakukan penindakan korupsi.

Baca Juga

Mantan Cawapres Ini Sepakat Revisi UU KPK, tapi...

"Penunjukan oleh pemerintah itu rentan menjadi pintu masuk intervensi pemerintah untuk melemahkan KPK," kata Ihsanudin Minggu (15/9).

Pimpinan KPK. (MP/Ponco Sulaksono)
Pimpinan KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut dia, langkah revisi itu menandakan indikasi pelemahan terhadap lembaga antirasuah.

"Hal itu bisa dilihat dari daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah kepada DPR, memiliki kecenderungan untuk memperlemah kinerja KPK," jelas dia.

Baca Juga

KPK tak Diawasi, Pakar Hukum: Bisa Terjadi Abuse of Power

Ihsanudin menjelaskan, potensi pelemahan ini bisa dilihat dari DIM, bahwa anggota Dewan Pengawas KPK ditunjuk langsung oleh pemerintah.

"Seharusnya pembentukan dewan pengawas bagi KPK haruslah diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi," jelasnya. (Asp)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH