Headline
 Revisi UU KPK Dikritik, DPR 'Lempar Bola Panas' ke Jokowi Anggota DPR yang politisi PPP Arsul Sani. (Foto: MP/Fadli)

MerahPutih.Com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengungkapkan alasan para wakil rakyat kembali membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, salah satu yang mendasari hal tersebut adalah pernyataan Presiden Joko Widodo soal paradigma baru pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

Pimpinan KPK: Menyedihkan, DPR Membahas Revisi UU KPK Diam-Diam!

"Presiden kan menyampaikan bahwa ke depan yang perlu dibangun adalah sistem yang menutup terjadi peluang perbuatan korupsi, bukan sekadar menangkap atau melakukan OTT kepada pelakunya," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/9).

Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Presiden Jokowi, kata Asrul, juga menyampaikan jika orientasi pemberantasan korupsi jangan hanya berdasarkan kuantitas orang yang berhasil dijebloskan ke penjara, namun berapa banyak kerugian negara yang dapat dikembalikan.

Merujuk arahan Presiden Jokowi tersebut, lanjut Arsul, pembahasan revisi UU KPK akan mengarah dengan memaksimalkan fungsi-fungsi pencegahan.

"Contohnya, KPK bisa masuk dalam proyek-proyek pemerintahan yang besar, untuk melakukan pendampingan sehingga dari awal bisa dilakukan pencegahan," ujar dia.

Oleh sebab itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengklaim, revisi UU KPK tidak akan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Saya kira kalau persepsi teman-teman masyarakat sipil para pecinta KPK, itu kan mengatakan yang jadi latar belakang revisi untuk melemahkan KPK. Tapi kami tidak melihat seperti itu," pungkas Arsul.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan pihaknya menolak rencana DPR merevisi UU KPK. "Kami sudah sampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK," kata Laode saat dikonfirmasi wartasan, Kamis (5/9).

Menurut Laode, revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR dilakukan secara diam-diam. Dia menyesalkan langkah DPR membahas penyusunan revisi UU tersebut tanpa melibatkan KPK dan masyarakat.

Baca Juga:

Gerindra Tegaskan KPK Tak Berhak Tolak Revisi UU KPK

"Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam, menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat ‎yang diwakilinya. Sangat menyedihkan," tegasnya.

‎Sekadar informasi, DPR telah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU KPK tersebut dibahas oleh DPR melalui Rapat ‎Paripurna yang digelar pada hari ini.

Dalam Rapat Paripurna, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR. Nantinya, DPR akan menindaklanjuti usulan revisi UU KPK tersebut.(Pon)

Baca Juga:

Kewenangan Dewan Pengawas KPK: Beri Izin Penyadapan Hingga Evaluasi Pimpinan

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewi Tanjung Polisikan Pendukung Anies atas Peristiwa Demo Balai Kota
Indonesia
Dewi Tanjung Polisikan Pendukung Anies atas Peristiwa Demo Balai Kota

Dewi Tanjung kembali membuat laporan polisi. Dia kembali membuat laporan di Polda Metro Jaya.

Pemerintah Tepat Harga BBM Tak Diturunkan, Ekonom UI: Daripada Munculkan Gejolak
Indonesia
Pemerintah Tepat Harga BBM Tak Diturunkan, Ekonom UI: Daripada Munculkan Gejolak

Harga BBM sebaiknya memang dalam posisi wait and see saja

Pemeliharaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Pengendara Diminta Waspada
Indonesia
Pemeliharaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Pengendara Diminta Waspada

Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek mengaku telah melakukan sosialisasi

Belum Pikirkan Renovasi Gedung, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran
Indonesia
Belum Pikirkan Renovasi Gedung, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran

Pusat arsip sendiri terletak di lantai dasar gedung utama

Komnas HAM Tawarkan Cara Bikin Napi Asimilasi Residivis Kapok
Indonesia
Komnas HAM Tawarkan Cara Bikin Napi Asimilasi Residivis Kapok

Cabut status asimilasi beri hukuman maksimal

Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan
Indonesia
Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan

Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi

[HOAKS atau FAKTA]: Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Dipersulit Dapat Kerja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Dipersulit Dapat Kerja

Pelajar tersebut hanya didata agar tidak mengulangi tindakan serupa.

Ketum PB HMI MPO Akan Surati Jokowi Minta Menteri BUMN Erick Thohir Dipecat
Indonesia
Ketum PB HMI MPO Akan Surati Jokowi Minta Menteri BUMN Erick Thohir Dipecat

Untuk itu, dalam waktu dekat, Ahmad akan menyurati Presiden Jokowi terkait kinerja Erick sebagai Menteri BUMN tersebut.

MUI: Cukup Beralasan Pemerintah Nyatakan Indonesia Darurat Corona
Indonesia
MUI: Cukup Beralasan Pemerintah Nyatakan Indonesia Darurat Corona

Di Indonesia, Covid-19 telah menjangkiti 34 orang dan seorang meninggal

Pemerintah Dianggap Blunder Jika Longgarkan PSBB
Indonesia
Pemerintah Dianggap Blunder Jika Longgarkan PSBB

"Pemerintah tetap harus mewaspadai sejumlah potensi masalah yang dapat memicu kembali munculnya kasus baru," ujar Karyon