Revisi UU ITE Tak Masuk di Prolegnas 2021, Pemerintah dan DPR Dinilai Tak Serius Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu (MP/Ponco)

Merahputih.com - Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan tidak dimasukkannya revisi UU ITE dalam 33 RUU Prioritas Prolegnas 2021 yang diputuskan pemerintah dan DPR dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Selasa (9/3).

Hal itu semakin menguatkan ketidakseriusan pemerintah dan DPR dalam merevisi UU ITE yang kerap menimbulkan kontroversi dalam penerapannya tersebut.

"Sekalipun sudah menduga memang pemerintah dan DPR tidak cukup serius ingin melakukan revisi UU ITE," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu dalam keterangannya, Rabu (10/3).

Baca Juga:

Deddy Corbuzier Hingga Ferdinand Hutahean Diminta Masukan Terkait UU ITE

Menurutnya, revisi UU ITE merupakan prioritas penting untuk memperbaiki sistem hukum pidana dan siber di Indonesia. "Serta menegakkan keadilan," tegas Erasmus.

Erasmus memaparkan pokok permasalahan pasal demi pasal di dalam UU ITE yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir.

Persoalan utama UU ITE terletak pada perumusan delik-deliknya, khususnya terkait delik tindak pidana konvensional yang ditarik masuk ke dalam UU ITE (cyber-enabled crime), seperti Pasal 27 (1), 27 (3), dan 28 (2) UU ITE beserta pemberatan ancaman pidana mencapi 12 tahun yg diatur dalam pasal 36 jo 51(2) UU ITE.

Badan Legislasi. (Foto: dpr.go.id)

"Tumpang tindih pengaturan, ketidaksesuaian unsur pidana, dan ancaman pidana tinggi menjadi masalah utama. Untuk itu, ICJR menyampaikan jalan utama adalah melakukan Revisi terhadap UU ITE," katanya.

Pendapat ICJR diperkuat lagi oleh Wahyudi Djafar selaku Direktur Eksekutif ELSAM dengan menegaskan bahwa persoalan-persoalan UU ITE tidak terbatas pada persoalan pidana saja, tetapi juga sejumlah pasal yang tidak sesuai dengan prinsip pengaturan internet dan perkembangan peran perusahaan teknologi.

Damar Juniarto selaku Direktur Eksekutif SAFEnet secara tegas menyatakan pembuktian ketidakadilan UU ITE bisa ditemukan dengan mudah oleh Tim Kajian Revisi UU ITE dan bahkan ketidakadilan dan ketidakpastian masih terjadi sampai hari ini.

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil Anggap UU ITE Sumber Ketidakadilan

Damar baru saja mendampingi dua orang korban ketidakadilan akibat UU ITE dari Tiku V Jorong Sumatera Barat, yaitu Andi Putera dan Ardiman yang harus berhadapan dengan Ketua KAN yang telah merampas hak-hak warga.

"UU ITE justru menjerat mereka berdua yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan keadilan dengan pasal ujaran kebencian. Pendekatan restorative justice yang dikumandangkan Kapolri Listyo Sigit tidak berjalan di Polda Sumbar," papar Damar. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AJI Surabaya Kecam Perampasan Telepon Genggam Milik Jurnalis Tempo
Indonesia
AJI Surabaya Kecam Perampasan Telepon Genggam Milik Jurnalis Tempo

Kukuh datang setelah ditugasi kantornya untuk melakukan peliputan dan bukan dalam kapasitas mewakili Tempo forum rapat.

7 Perusahaan Bakal Relokasi Pabrik ke Indonesia
Indonesia
7 Perusahaan Bakal Relokasi Pabrik ke Indonesia

Kecepatan untuk mengurus perizinan merupakan daya tarik yang paling dicari investor dan dunia usaha.

Sepekan Terakhir, Kasus Klaster Perkantoran di Jakarta Alami Penurunan
Indonesia
Sepekan Terakhir, Kasus Klaster Perkantoran di Jakarta Alami Penurunan

kasus positif di perkantoran pada tanggal 21-27 September hanya 4,1 persen atau 379 kasus dengan jumlah 51 kasus.

Jokowi Diminta Tertibkan Relawannya, PKS: Teriak Pancasila Tapi Masih Rasis
Indonesia
Jokowi Diminta Tertibkan Relawannya, PKS: Teriak Pancasila Tapi Masih Rasis

Karena sekecil apapun perilaku rasis ini merusak dan menghancurkan persatuan

Dukung Pariwisata Bali, Diagnos Lab luncurkan PCR Sameday
Lainnya
Dukung Pariwisata Bali, Diagnos Lab luncurkan PCR Sameday

Kehadiran Laboratorium PCR ini untuk mengembalikan kecepatan uji swab PCR di Bali

Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia
Indonesia
Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia

Perkumpulan Kinologi Indonesia (Perkin) menyelenggarakan Rakernas Ke-XIV di JHL Solitaire Hotel Serpong, Tangerang, 20 dan 21 Maret 2021.

Molor Berkali-kali, PDIP Janji Umumkan Jagoannya di Pilkada Surabaya Besok
Indonesia
Molor Berkali-kali, PDIP Janji Umumkan Jagoannya di Pilkada Surabaya Besok

Janji ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Ketum PBNU Said Aqil Siradj Kini Ngurus Kereta Api
Indonesia
Ketum PBNU Said Aqil Siradj Kini Ngurus Kereta Api

Ia menjabat Komisaris Utama merangkap sebagai Independen PT KAI.

Pejabat Bea Cukai Diciduk Saat Pesta Narkoba di Kepulauan Seribu
Indonesia
Pejabat Bea Cukai Diciduk Saat Pesta Narkoba di Kepulauan Seribu

Bea Cukai bisa memberikan sanksi kepada AP mengacu pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010. Mengutip PP 53 tahun 2010 hukuman disiplin dibagi menjadi tiga, yaitu hukuman ringan, sedang, hingga berat.

Penembakan Berujung Tewasnya Anggota TNI, Kapolri Langsung Keluarkan Instruksi Khusus
Indonesia
Penembakan Berujung Tewasnya Anggota TNI, Kapolri Langsung Keluarkan Instruksi Khusus

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan telegram pasca-aksi barbar Bripka CS yang menembak tiga orang hingga tewas di RM Cafe, salah satu di antaranya anggota TNI.