Revisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAM Media Sosial. (Foto: Pixabay)

MerahPutih.com - Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memastikan, revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 teRevisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAMntang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memasuki babak baru saat ini dalam proses sinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Setelah proses sinkronisasi, proses revisi terbatas UU ITE segera masuk proses legislasi di DPR," ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/6).

Baca Juga:

DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Draf Revisi UU ITE

Ia menjelaskan, Tim Kajian UU ITE telah melakukan rangkaian diskusi panjang dan menerima masukan dari semua elemen masyarakat.

"Dari awal tim kajian sangat terbuka dengan semua masukan dari masyarakat," kata Mahfud MD

Meski telah masuk dalam proses sinkroninasi di Kemkumham, masukan terhadap revisi Undang-undang ITE masih bisa dilakukan oleh masyarakat dan ke DPR.

"Sekarang ini tim kajian telah selesai melakukan tugasnya, tetapi masukan-masukan dari masyarakat masih terbuka dan bisa disampaikan ke DPR," kata Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, revisi terhadap empat pasal yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 36, ditambah satu pasal baru 45 C. Tujuannya untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi.

Ketiga poin tersebut merupakan masukan yang disampaikan kelompok masyarakat sipil selama proses pengkajian rencana revisi UU ITE dilakukan beberapa waktu lalu.

Rapat Kemenko Polhukam dan DPR. (Polkam)
Rapat Kemenko Polhukam dan DPR. (Polkam)

Terkait dengan Omnibus law digital, Mahfud mengatakan, dalam penyusunannya akan membuka lebar masukan dari masyarakat. Omnibus law bidang digital nantinya mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik dalam bentuk uang, hingga transaksi berita. Namun demikian, pembentukan Omnibus law bidang digital akan masuk dalam rencana jangka panjang.

Koalisi Masyarakat Sipil, kata ia, telah memberikan masukan terkait dengan revisi UU ITE, termasuk meminta penjelasan terkait dengan Omnibus law digital.

"Soal Omnibuslaw digital juga masih tahap wacana, dan kami juga diharapkan untuk memberikan masukan", ungkap Nurina Saviteri dari Amnesty International Indonesia usai bertemu Menko Polhukam.

Baca Juga:

Pastikan UU ITE Tak Akan Dihilangkan, Mahfud MD: Bunuh Diri kalau Kita Cabut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Angka Kesembuhan Meningkat, Wagub Riza Tetap Meminta Warga di Rumah
Indonesia
Angka Kesembuhan Meningkat, Wagub Riza Tetap Meminta Warga di Rumah

"Tetap laksanakan protokol kesehatan sekalipun di rumah. Mari kita tuntaskan PPKM level 4 ini dengan disiplin dan tanggung jawab," ujarnya.

7 Kabupaten di Kalsel Dilanda Banjir, 112 Ribu Orang Jadi Pengungsi
Indonesia
7 Kabupaten di Kalsel Dilanda Banjir, 112 Ribu Orang Jadi Pengungsi

Berdasarkan pemantauan BMKG, Kalimantan Selatan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. BNPB menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga.

COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor
Indonesia
COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor

Kadisnakertrans DKI mengaku kewalahan mengawasi perusahaan di DKI yang jumlahnya lebih dari 43.000 kantor.

Pasien OTG dari Kudus Terus Berdatangan di Asrama Haji Donohudan, ASN Ikut Diisolasi
Indonesia
Pasien OTG dari Kudus Terus Berdatangan di Asrama Haji Donohudan, ASN Ikut Diisolasi

Total selama 2 hari ini atau mulai sejak Minggu kemarin sudah ada 99 pasien

Penyidik KPK Meninggal, Sempat Positif COVID-19
Indonesia
Penyidik KPK Meninggal, Sempat Positif COVID-19

Ia adalah penyidik asal kepolisian Kompol Pandu Hendra Sasmita yang wafat akibat sakit.

PKS Ingatkan Anies Soal Janji Program OK-OCE
Indonesia
PKS Ingatkan Anies Soal Janji Program OK-OCE

Pandemi menjadi momentum untuk lebih menggesah program Jakprenuer sebagai salah satu janji kampanye utama Gubernur yang dulu bernama program OK-OCE.

Asperkeu Pemprov DKI Positif COVID-19, Lantai 4 Blok G Balai Kota Ditutup
Indonesia
Asperkeu Pemprov DKI Positif COVID-19, Lantai 4 Blok G Balai Kota Ditutup

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati terkonfirmasi positif COVID-19.

Cerita Armuji Dapat Restu Megawati Dampingi Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya
Indonesia
Cerita Armuji Dapat Restu Megawati Dampingi Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya

Saya sendiri tak menyangka kalau saya direkomendasi. Dan, nggak ada firasat atau bahkan bocoran dari manapun. Bahkan, waktu itu saya lagi nyantai berkebun di rumah," ujar Armuji

Rektor UI Rangkap Jabatan, Legislator: Kasihan Pak Jokowi
Indonesia
Rektor UI Rangkap Jabatan, Legislator: Kasihan Pak Jokowi

Ari Kuncoro diangkat menjadi wakil komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ketika Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI masih berlaku

Tak Terima Kekalahan, Machfud-Mujiaman Gugat Hasil Pilkada Surabaya ke MK
Indonesia
Tak Terima Kekalahan, Machfud-Mujiaman Gugat Hasil Pilkada Surabaya ke MK

"Perjuangan belum selesai. Bagi saya, langkah hukum di MK tidak sekedar menang atau kalah dalam pemilihan kepala daerah," ujar Machfud Arifin