Revisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAM Media Sosial. (Foto: Pixabay)

MerahPutih.com - Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memastikan, revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 teRevisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAMntang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memasuki babak baru saat ini dalam proses sinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Setelah proses sinkronisasi, proses revisi terbatas UU ITE segera masuk proses legislasi di DPR," ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/6).

Baca Juga:

DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Draf Revisi UU ITE

Ia menjelaskan, Tim Kajian UU ITE telah melakukan rangkaian diskusi panjang dan menerima masukan dari semua elemen masyarakat.

"Dari awal tim kajian sangat terbuka dengan semua masukan dari masyarakat," kata Mahfud MD

Meski telah masuk dalam proses sinkroninasi di Kemkumham, masukan terhadap revisi Undang-undang ITE masih bisa dilakukan oleh masyarakat dan ke DPR.

"Sekarang ini tim kajian telah selesai melakukan tugasnya, tetapi masukan-masukan dari masyarakat masih terbuka dan bisa disampaikan ke DPR," kata Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, revisi terhadap empat pasal yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 36, ditambah satu pasal baru 45 C. Tujuannya untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi.

Ketiga poin tersebut merupakan masukan yang disampaikan kelompok masyarakat sipil selama proses pengkajian rencana revisi UU ITE dilakukan beberapa waktu lalu.

Rapat Kemenko Polhukam dan DPR. (Polkam)
Rapat Kemenko Polhukam dan DPR. (Polkam)

Terkait dengan Omnibus law digital, Mahfud mengatakan, dalam penyusunannya akan membuka lebar masukan dari masyarakat. Omnibus law bidang digital nantinya mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik dalam bentuk uang, hingga transaksi berita. Namun demikian, pembentukan Omnibus law bidang digital akan masuk dalam rencana jangka panjang.

Koalisi Masyarakat Sipil, kata ia, telah memberikan masukan terkait dengan revisi UU ITE, termasuk meminta penjelasan terkait dengan Omnibus law digital.

"Soal Omnibuslaw digital juga masih tahap wacana, dan kami juga diharapkan untuk memberikan masukan", ungkap Nurina Saviteri dari Amnesty International Indonesia usai bertemu Menko Polhukam.

Baca Juga:

Pastikan UU ITE Tak Akan Dihilangkan, Mahfud MD: Bunuh Diri kalau Kita Cabut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kubu AHY Tantang Anak Buah Moeldoko Buktikan Bukti Baru Kasus Hambalang
Indonesia
Kubu AHY Tantang Anak Buah Moeldoko Buktikan Bukti Baru Kasus Hambalang

"Silakan jika para penegak hukum ingin membuka kasus ini kembali," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra

Kompolnas Sebut Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Bisa Selesaikan Masalah
Indonesia
Kompolnas Sebut Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Bisa Selesaikan Masalah

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan, pihaknya menyambut baik hal ini karena sekaligus sebagai upaya penyelesaian masalah.

Bandung Kembali Zona Merah, Begini Kata Wakil Wali Kota
Indonesia
Bandung Kembali Zona Merah, Begini Kata Wakil Wali Kota

Kota Bandung kembali masuk ke zona merah level kewaspadaan COVID-19.

Pemprov DKI Manfaatkan Taman Benyamin Sueb Jadi Pengembangan Betawi
Indonesia
Pemprov DKI Manfaatkan Taman Benyamin Sueb Jadi Pengembangan Betawi

Tujuan dari kolaborasi ini adalah sebagai landasan hukum para pihak dalam penggunaan ruangan di Taman Benyamin Sueb untuk pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya Betawi.

Masjid Raya Al-Azhom Batasi Kapasitas Hanya 1.000 Orang
Indonesia
Masjid Raya Al-Azhom Batasi Kapasitas Hanya 1.000 Orang

Kapasitas Masjid Raya Al-Azhom dibatasi hanya untuk 1.000 orang selama Ramadan.

Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat
Dunia
Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

Politisi Amerika Serikat Joe Biden akhirnya sah menjadi Presiden ke-46 Amerika Serika, setelah bersumpah di Capitol Hill, Washington, DC, Amerika Serikat, Rabu (20/1)

Sidak 3 Restoran Jakarta, Anies Sebut Ada yang Kena Denda Rp 50 Juta
Indonesia
Sidak 3 Restoran Jakarta, Anies Sebut Ada yang Kena Denda Rp 50 Juta

Sidak dilaksanakan oleh Gubernur Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan Pangdam Jaya Mulyo Aji.

Anies Minta Pedagang yang Terdata Mau Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Anies Minta Pedagang yang Terdata Mau Disuntik Vaksin COVID-19

Tahapan kedua pun sudah dimulai hari ini Rabu (17/2)

Pemprov DIY Bersiap Gelar Vaksinasi COVID-19 untuk Remaja
Indonesia
Pemprov DIY Bersiap Gelar Vaksinasi COVID-19 untuk Remaja

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan pihaknya akan menggelar vaksinasi massal pada remaja di sekolah.

Telanjur Ada Kegiatan Lain, Ayu Ting-Ting Minta Pemeriksaannya Ditunda
Indonesia
Telanjur Ada Kegiatan Lain, Ayu Ting-Ting Minta Pemeriksaannya Ditunda

Sejatinya, Ayu Ting Ting menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya