Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021? Ilustrasi Rapat DPR. (Foto: dpr.go.id)

Merahputih.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR terkait keputusan RUU mana saja yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Termasuk kemungkinan memasukkan revisi UU ITE.

"Baleg sudah menggelar Rapat Kerja dan memutuskan Prolegnas 2021. Semua tergantung Bamus DPR apakah dijadwalkan diambil keputusan (terkait Prolegnas Prioritas 2021) di Paripurna atau raker ulang," kata Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi dikutip Antara, Rabu (17/2).

Baca Juga

Kapolri: UU ITE Digunakan untuk Saling Lapor dan Berpotensi Timbulkan Polarisasi

Raker ulang tersebut terkait memasukkan atau mengeluarkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas Prioritas 2021. Hal itu termasuk kemungkinan memasukkan revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Peluangnya sama, memasukkan dan mengeluarkan RUU lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya bisa saja meminta kepada DPR untuk merevisi UU ITE jika penerapan produk legislasi tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin, yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (15/2) malam.

Baleg DPR
Baleg DPR. (Foto: dpr.go.id)

Presiden menekankan bahwa penerapan UU ITE harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Jika tidak dapat memberikan rasa keadilan, Presiden mengatakan akan meminta parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE. Sebab, menurut dia, pasal-pasal dalam UU ITE tersebut bisa menjadi hulu dari persoalan hukum.

Baca Juga

Agar tak Jadi Ajang Kriminalisasi, Kapolri Listyo akan Selektif Terapkan UU ITE

Baleg DPR RI telah mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang program legislasi nasional (RUU Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI pada Kamis (14/1). Sebanyak 33 RUU tersebut terdiri dari 21 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD RI.

Namun hingga Rapat Paripurna DPR pada Rabu (10/2) dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021, Prolegnas belum bisa diambil keputusan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jabar Jadi Tuan Rumah Gernas BBI
Indonesia
Jabar Jadi Tuan Rumah Gernas BBI

Jabar akan jadi tuan rumah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi UKM - Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, mulai April 2021.

Kapolres Tapanuli Tengah Bantah Laporkan Aktivis Ravio Patra
Indonesia
Kapolres Tapanuli Tengah Bantah Laporkan Aktivis Ravio Patra

Horas membantah telah membuat laporan secara resmi ke Polda Metro Jaya.

PDIP Anggap KAMI Hanya Tebar Intrik Tendensius
Indonesia
PDIP Anggap KAMI Hanya Tebar Intrik Tendensius

"KAMI diharapkan memberikan masukan argumentatif, solutif, khususnya terkait persoalan pandemi COVID-19. Ternyata tidak demikian" ujar Aria

Polisi Tangkap Tiga Anggota Gangster Pelaku Pembunuhan di Jakarta Pusat
Indonesia
Polisi Tangkap Tiga Anggota Gangster Pelaku Pembunuhan di Jakarta Pusat

"Kejadiannya Minggu (14/6) pagi, pukul 4.30 WIB," ujarnya

KPK Sita Rp3,7 Miliar dari Penyidikan Kasus Korupsi DPRD Sumut
Indonesia
KPK Sita Rp3,7 Miliar dari Penyidikan Kasus Korupsi DPRD Sumut

KPK hari ini baru saja menahan mantan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) 2009-2014 Nurhasanah

Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia
Indonesia
Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia

"Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Wapres Ungkap Subsidi LPG 65 Persen Dinikmati Masyarakat Mampu
Indonesia
Wapres Ungkap Subsidi LPG 65 Persen Dinikmati Masyarakat Mampu

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan adanya ketimpangan sasaran penerima manfaat subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG).

Selasa, 13 April Ditetapkan Jadi Awal Puasa Ramadan 2021
Indonesia
Selasa, 13 April Ditetapkan Jadi Awal Puasa Ramadan 2021

Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama menyatakan, ada referensi bahwa hilal awal Ramadan 1442 Hijriyah pada Senin, teramati di wilayah Indonesia.

PPDB Online, Pemkot Solo Prioritaskan Anak Tenaga Kesehatan Dapat Sekolah
Indonesia
PPDB Online, Pemkot Solo Prioritaskan Anak Tenaga Kesehatan Dapat Sekolah

Setelah dilakukan pendataan, anak dari nakes akan dapat memilih sekolah di zonasi terdekatnya.

PMI Lakukan Upaya Pencegahan Sebelum Vaksin COVID-19 Siap Didistribusikan
Indonesia
PMI Lakukan Upaya Pencegahan Sebelum Vaksin COVID-19 Siap Didistribusikan

Upaya mitigasi tetap harus dilakukan dengan menunggu kesiapan vaksin untuk masyarakat