Revisi UU ITE Harus Sasar Frasa Multitafsir Ilustrasi UU ITE. ( (Foto: https://www.theindonesianinstitute.com)

MerahPutih.com - Rencana pemerintah untuk merevisi empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menuai apresiasi. Sebab, dengan revisi nantinya diharapkan dapat mengatasi masalah dan mencegah kriminalisasi dan multitafsir penerapan pidana.

"Termasuk ketidakjelasan dalam UU ITE," kata Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad, kepada wartawan, Jumat (11/6).

Suparji berharap, pemerintah tidak hanya fokus pada empat pasal. Karena masih banyak frasa dalam UU ITE yang cenderung multitafsir dan mengandung ketidakjelasan. Misalnya yang pertama tafsir tentang frasa 'tanpa hak'. Implementasi frasa tersebut belum ada kepastian hukum.

Baca Juga:

Rumus Kebebasan Berpendapat di Tengah Jeratan UU ITE

"Ketika 'tanpa hak' sebagai perbuatan melawan hukum, tafsir melawan hukum formil atau materiil? Ini perlu ada kejelasan," tuturnya.

Suparji menilai, perlu juga diperjelas tafsir tentang 'Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik' yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3). Rumusan frase tersebut masih sangat luas dan bias.

"Demikian pula dengan tafsir kata 'menimbulkan'. Harus dipertegas, pelanggaran ini sebagai delik formil atau materiil dan bagaimana konstruksi fakta tentang timbul tersebut," ulasnya.

Berkaitan dengan alat bukti elektronik, Suparji juga menganggap masih multi tafsir. Misalnya, ketentuan pasal 6 sering terjadi perbedaan penafsiran, misalnya terkait rumusan 'dapat diakses', 'ditampilkan' dan seterusnya.

"Ini menjadi penting karena berpengaruh pada teknis pembuktian ketentuan tersebut pada saat penyidikan dan persidangan," jelas Suparji.

Dia melihat, masih terdapat banyak frasa, kata dalam pasal-pasal UU ITE yang cenderung berpotensi menimbukan multitafsir dan ketidakjelasan dalam penerapannya. Seperti perlu pula memperjelas tafsir tentang “membuat dapat diaksesnya informasi eletronik dan/atau dokumen eletronik” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Rumusan norma dalam Pasal 27 ayat (3) masih terbilang amat luas dan bias.

"Itu sebab menjadi keharusan memperjelas tafsir frasa tersebut,"jelas pengajar ilmu hukum di Universitas Al Azhar ini.

Demikian pula tafsir kata “menimbulkan” yang dalam rumusan pasal semestinya dipertegas sebagai delik formil atau materil, serta bagaimana konstruksinya.

Selanjutnya berkaitan dengan alat bukti eletronik pun masih terjadi multitafsir implementasinya. Ketentuan Pasal 6 pun kerap terjadi perbedaan penafsiran. Misalnya, terkait rumusan “dapat diakses”, “ditampilkan”.

Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. (Foto:Pixabay)
Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. (Foto:Pixabay)

“Ini menjadi penting karena berpengaruh pada teknis pembuktian saat penyidikan dan persidangan,” ujar Suparji.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menyatakan revisi terbatas pada UU ITE untuk menghilangkan multitafsir.

"Itu semua untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet dan menghilangkan kriminalisasi," ujar Mahfud.

Pasal-pasal yang akan direvisi, yakni pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 serta pasal 45C. Revisi terhadap pasal-pasal merupakan masukan dari masyarakat. Namun, perubahan itu tak otomatis mencabut secara keseluruhan UU ITE. (Knu)

Baca Juga:

DPR Tunggu Keputusan Resmi Jokowi Soal Revisi UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya
Indonesia
Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut mengenal penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju lewat ajudannya yang sesama anggota Polri.

HUT ke-76, TNI Renovasi 10 Rumah Warga Kurang Mampu
Indonesia
HUT ke-76, TNI Renovasi 10 Rumah Warga Kurang Mampu

"Kami berikan kado rumah tidak layak huni yang telah direnovasi pada 10 warga. Biaya renovasi setiap rumah mencapai Rp 20 juta ini," kata dia.

Begini Prakiaraan Cuaca Jakarta Hari Ini
Indonesia
Begini Prakiaraan Cuaca Jakarta Hari Ini

Adapun Suhu di kawasan Jakarta sekitar 23 hingga 31 derajat celcius dan kelembapan berkisar 70 sampai 95 persen.

Makam Jenazah COVID-19 di Rorotan Ambles, Kadistamhut DKI: Hal Ini Lumrah
Indonesia
Makam Jenazah COVID-19 di Rorotan Ambles, Kadistamhut DKI: Hal Ini Lumrah

Pengecekan secara rutin juga dilakukan untuk mengantisipasi lahan makam kembali ambles

Polisi Periksa 20 Orang Petugas Lapas Tangerang
Indonesia
Polisi Periksa 20 Orang Petugas Lapas Tangerang

Petugas Puslabfor Polri sedang melakukan penyelidikan. Hasil sementara, ditemukan adanya potongan kabel yang menyebabkan kosleting listrik.

Megawati Minta Para Kepala Daerah PDIP Siapkan Peta Jalan Tanggap Bencana
Indonesia
Warga Diminta Antisipasi Cuaca Ekstrem Dampak Bibit Siklon Tropis
Indonesia
Warga Diminta Antisipasi Cuaca Ekstrem Dampak Bibit Siklon Tropis

Bibit siklon tropis ā€œ96Sā€ ini mengakibatkan pertumbuhan awan hujan yang signifikan di sekitar wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Kekhawatiran Terbukti, Jumlah Pasien COVID-19 RSHS Melonjak Setelah Lebaran
Indonesia
Kekhawatiran Terbukti, Jumlah Pasien COVID-19 RSHS Melonjak Setelah Lebaran

Kekhawatiran libur lebaran memicu lonjakan kasus COVID-19 terbukti. Pasien Corona di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada awal Juni ini melonjak tajam.

Reaksi Polisi Ditantang Roy Suryo Tangkap Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray
Indonesia
Reaksi Polisi Ditantang Roy Suryo Tangkap Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray

Eks Menpora Roy Suryo meminta polisi untuk segera menangkap Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks.

Kenaikan UMP DKI, Anies Mengacu PP Pada Aturan Jokowi
Indonesia
Kenaikan UMP DKI, Anies Mengacu PP Pada Aturan Jokowi

Jakarta mengadopsi kebijakan satu sisi bagi sektor yang tumbuh berkembang mengikuti UMP tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan PP 78/2015