Revisi UU ITE Harus Fokus Pada Pengaturan Teknologi Bukan Pemidanaan Media Sosial (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Revisi terhadap Undang-Undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mendapat dukungan anggota DPR. Bahkan, politisi Senayan menyebut revisi harus selaras dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi terkini.

"Teknologi informasi ini perubahannya sangat cepat. Tidak menunggu tahun, kadang perubahannya dalam hitungan pekan atau bulan," kata Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/2).

Baca Juga:

Pimpiman DPR Sambut Baik Usul Jokowi Revisi UU ITE

Revisi UU ITE, kata ia, harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi kontemporer, termasuk perkembangan media-media sosial, serta situasi pandemi di mana masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet.

Ia berpendapat, revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi (TI), bukan penekanan pada upaya pemidanaan karena aturan pidana sebaiknya diatur di dalam KUHP.

"Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih," ucapnya.

Saleh mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepedulian Presiden Joko Widodo merespons isu-isu aktual yang mencuat di masyarakat, termasuk penerapan UU ITE.

"Senang bila pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE karena kalau pemerintah yang mengusulkan, biasanya birokrasi lebih mudah," katanya.

Saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Bahkan, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan UU tersebut sebagai rujukan hukumnya.

Media Sosial. (Foto: Pixabay)
Media Sosial. (Foto: Pixabay)

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” kata Presiden.

Selain itu, tegas Jokowi, apabila keberadaan UU tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden bahkan menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” katanya. (Pon)

Baca Juga:

PAN Yakin Mayoritas Fraksi di Parlemen Dukung Revisi UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak
Indonesia
PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak

"Dari tujuh kader, Insya Allah semuanya menang. Tapi, minimalnya lima kader PKB sendiri bisa menang," ujar Syaiful Huda.

Pemkot Berlakukan Buka-Tutup Malioboro di Malam Tahun Baru
Indonesia
Pemkot Berlakukan Buka-Tutup Malioboro di Malam Tahun Baru

Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan manajemen buka-tutup lalu lintas di wilayah Malioboro pada Kamis.

Pertambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Selasa (22/12) Capai 1.311 Jiwa
Indonesia
Pertambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Selasa (22/12) Capai 1.311 Jiwa

Dengan positivity rate 10,4 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.311 jiwa.

Karena COVID-19, Tentara Korut Tembak Pria Korsel dan Bakar Mayatnya
Dunia
Karena COVID-19, Tentara Korut Tembak Pria Korsel dan Bakar Mayatnya

Pasukan Korea Utara menembak mati seorang pejabat perikanan Korea Selatan yang hilang awal pekan ini.

Pimpinan KPK Isi Sekolah Partai PDIP, Ingatkan Cakada Soal "4 No"
Indonesia
Pimpinan KPK Isi Sekolah Partai PDIP, Ingatkan Cakada Soal "4 No"

Kepada ratusan cakada yang diusung PDIP itu, KPK menyampaikan sejumlah prinsip yang harus dilaksanakan oleh calon pemimpin di daerah seandainya terpilih di Pilkada serentak 2020.

Hari Pertama Tatap Muka, 2 Siswa SMKN 2 Jakpus Nyasar ke Sekolah
Indonesia
Hari Pertama Tatap Muka, 2 Siswa SMKN 2 Jakpus Nyasar ke Sekolah

Dua siswa tersebut berasal dari luar Jakarta

Isi Surat Pengunduran Diri Febri Diansyah dari KPK
Indonesia
Isi Surat Pengunduran Diri Febri Diansyah dari KPK

Febri sebelumnya menjabat sebagai Juru Bicara KPK sejak 6 Desember 2016 hingga 26 Desember 2019

3 Eks Manager PT Dirgantara Indonesia Digarap KPK
Indonesia
3 Eks Manager PT Dirgantara Indonesia Digarap KPK

KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani sebagai tersangka

Ditemui Komjen Listyo, AHY Minta Polri Bertindak Adil
Indonesia
Ditemui Komjen Listyo, AHY Minta Polri Bertindak Adil

Calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yuhdoyono (AHY).

Anies Depak Juani di Tengah Upaya Penanganan Banjir Ibu Kota
Indonesia
Anies Depak Juani di Tengah Upaya Penanganan Banjir Ibu Kota

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak sebanyak 13 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI.