Revisi UU ITE Harus Fokus Pada Pengaturan Teknologi Bukan Pemidanaan Media Sosial (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Revisi terhadap Undang-Undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mendapat dukungan anggota DPR. Bahkan, politisi Senayan menyebut revisi harus selaras dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi terkini.

"Teknologi informasi ini perubahannya sangat cepat. Tidak menunggu tahun, kadang perubahannya dalam hitungan pekan atau bulan," kata Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/2).

Baca Juga:

Pimpiman DPR Sambut Baik Usul Jokowi Revisi UU ITE

Revisi UU ITE, kata ia, harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi kontemporer, termasuk perkembangan media-media sosial, serta situasi pandemi di mana masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet.

Ia berpendapat, revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi (TI), bukan penekanan pada upaya pemidanaan karena aturan pidana sebaiknya diatur di dalam KUHP.

"Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih," ucapnya.

Saleh mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepedulian Presiden Joko Widodo merespons isu-isu aktual yang mencuat di masyarakat, termasuk penerapan UU ITE.

"Senang bila pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE karena kalau pemerintah yang mengusulkan, biasanya birokrasi lebih mudah," katanya.

Saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Bahkan, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan UU tersebut sebagai rujukan hukumnya.

Media Sosial. (Foto: Pixabay)
Media Sosial. (Foto: Pixabay)

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” kata Presiden.

Selain itu, tegas Jokowi, apabila keberadaan UU tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden bahkan menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” katanya. (Pon)

Baca Juga:

PAN Yakin Mayoritas Fraksi di Parlemen Dukung Revisi UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Pemakaman Raja Mangkunegara IX, Gending Ketawang dan Mongang Dibunyikan
Indonesia
Jelang Pemakaman Raja Mangkunegara IX, Gending Ketawang dan Mongang Dibunyikan

Hal ini sesuai dengan adat prosesi pemakaman Mataram Islam yang merupakan trah keturunan Adipati Mangkunegaran pertama sampai sembilan. Gending Ketawang dan Gending Mongang pun mulai dibunyikan sejak pukul 09.00 WIB.

Orang Tak Ber-KTP DKI Bisa Terima Vaksin Booster di Jakarta
Indonesia
Orang Tak Ber-KTP DKI Bisa Terima Vaksin Booster di Jakarta

Jika ingin divaksin Booster tidak harus di faskes yang sama saat vaksin dosis pertama dan kedua

Pemerintah Diminta Dengar Ahli Kesehatan dan Epidemiolog Terkait Kelanjutan PPKM Level 4
Indonesia
Pemerintah Diminta Dengar Ahli Kesehatan dan Epidemiolog Terkait Kelanjutan PPKM Level 4

"PPP berharap agar pemerintah mendengarkan para ahli kesehatan masyarakat dan epidemiolog," kata Wakil Ketua PPP, Arsul Sani

Kasus Sumbangan Akidi Tio Picu Kontroversi, Publik Diminta tak Perkeruh Suasana
Indonesia
Kasus Sumbangan Akidi Tio Picu Kontroversi, Publik Diminta tak Perkeruh Suasana

Pengamat Kepolisian, Sahat Dio berharap publik tak terburu-buru mengambil kesimpulan atas persoalan yang sejak awal ramai diperbincangkan ini.

Ketua KPK Sebut Jabar 'Juara' Korupsi, Sumbang Kasus Paling Banyak
Indonesia
Ketua KPK Sebut Jabar 'Juara' Korupsi, Sumbang Kasus Paling Banyak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat jadi provinsi terbanyak penyumbang kasus korupsi. Hal tersebut sesuai dengan data korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2004 hingga 2020.

Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat
Indonesia
Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat

Padahal, setelah hakim mengetok palu baru denda tilang yang harus dibayar

Vaksinasi Modal Besar Dukung PTM, Tetapi Bukan Sebagai Syarat
Indonesia
Vaksinasi Modal Besar Dukung PTM, Tetapi Bukan Sebagai Syarat

Ia menilai bahwa terjadi penurunan capaian belajar pada anak selama kurun waktu tersebut

DPD Usulkan Lima RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022
Indonesia
DPD Usulkan Lima RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022

DPD mengusulkan lima RUU baru untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022.

Kabareskrim Pastikan Paspor Jozeph Paul Zhang Bakal Dicabut
Indonesia
Kabareskrim Pastikan Paspor Jozeph Paul Zhang Bakal Dicabut

Menurut Agus, jika paspor Jozeph nantinya telah dicabut maka akan mempersempit geraknya.

Amien Rais Disarankan Langsung Temui Jokowi, Biar Enggak Dikira 'Ayam Sayur'
Indonesia
Amien Rais Disarankan Langsung Temui Jokowi, Biar Enggak Dikira 'Ayam Sayur'

Menurut Ngabalin, seharusnya Amien ingat bahwa ucapannya berpotensi mempengaruhi ruang publik