Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Jangan Ceroboh Rapat di DPR. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat menuai beragam respon pro dan kontra, salah satunya terkait produk hukum turunan yang sudah dilarang MK untuk diterbitkan.

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat meminta Pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak. Putusan dan perintah Mahkamah Konstitusi kepada para pembuat undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR, sudah sangat jelas. Yaitu menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis maupun berdampak luas.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Kenapa Tetap Berlaku?

"Artinya, terkait dengan keberadaan Peraturan Pemerintah yang telah terlanjur diterbitkan dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, harus dibatalkan," jelas Mirah dalam keteranganya, Jumat (26/11).

Mirah menuturkan, Pemerintah perlu membatalkan empat Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Keempatnya yaitu PP No.34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing (PP TKA), PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK), PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan PP No.37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP JKP).

"Keempat Peraturan Pemerintah tersebut telah berdampak langsung pada hilangnya jaminan kepastian pekerjaan, jaminan upah dan jaminan sosial, yang sebelum adanya UU Cipta Kerja, telah diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," jelas Mirah.

Demo buruh. (Foto: MP / Patricia Vicka)
Demo Buruh. (Foto: MP / Patricia Vicka)

Mirah melihat, pasal-pasal yang terdapat dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah turunannya yang mempermudah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), bersifat strategis dan berdampak luas meskipun PHK itu kasus individu.

Hal ini, kata ia, karena kemudahan PHK akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran, melemahnya daya beli dam menurunnya angka konsumsi rumah tangga.

"Sehingga berujung pada penurunan perputaran ekonomi nasional dan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi nasional," imbuh Mirah.

Mirah mengingatkan Pemerintah untuk lebih berpihak kepada rakyat. Apalagi setelah Hakim MK juga telah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Pemerintah dan DPR jangan bertindak ceroboh dalam proses pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja, " katanya. (Knu)

Baca Juga:

Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyebab Meroketnya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI
Indonesia
Penyebab Meroketnya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI

Dinas Perhubungan sendiri mengatakan bahwa angka kemacetan Jakarta saat ini, sudah hampir sama seperti sebelum PSBB dahulu.

Kasus COVID-19 Indonesia Bertambah 45.416, Lebih Baik di Rumah Saja
Indonesia
Kasus COVID-19 Indonesia Bertambah 45.416, Lebih Baik di Rumah Saja

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kasus harian terkonfirmasi positif COVID-19 pada Sabtu (24/7) bertambah sebanyak 45.416 sehingga secara akumulasi mencapai 3.127.826.

Dua Tersangka Dugaan Korupsi Asabri Pembobol Jiwasraya
Indonesia
Dua Tersangka Dugaan Korupsi Asabri Pembobol Jiwasraya

Para tersangka itu langsung ditahan oleh jaksa tim penyidik selama 20 hari ke depan sejak Senin 1 Februari 2021 hingga Sabtu 20 Februari 2021

Kabaintelkam Polri Sebut Hanya dengan Cara Ini KKB Dapat Dihilangkan
Indonesia
Kabaintelkam Polri Sebut Hanya dengan Cara Ini KKB Dapat Dihilangkan

Sepak terjang kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap mengancam keselamatan warga Papua dinilai perlu ditindak melalui pendekatan hukum.

Biden Jadi Presiden, Hubungan Tiongkok-AS Tetap Panas
Dunia
Biden Jadi Presiden, Hubungan Tiongkok-AS Tetap Panas

Banyak negara-negara sekutu AS menghendaki adanya perimbangan kekuatan (balance of power) dalam bentuk rivalitas AS-China daripada kemesraan kedua negara.

Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI
Indonesia
Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI

Terkait dana hibah itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani buka suara. Ia menegaskan, anggaran itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk keperluan para pengajar di tingkat PAUD.

MRT Kembali Alami Gangguan Listrik, Jam Operasional Dikurangi
Indonesia
MRT Kembali Alami Gangguan Listrik, Jam Operasional Dikurangi

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keamanan

KPK Panggil 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Barang Tanggap Darurat COVID-19
Indonesia
KPK Panggil 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Barang Tanggap Darurat COVID-19

Selain Aa Umbara, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya

Usai Tetapkan Sopir Bus Maut Tersangka, Polisi Langsung Keluarkan SP3
Indonesia
Usai Tetapkan Sopir Bus Maut Tersangka, Polisi Langsung Keluarkan SP3

Total korban tewas insiden kecelakaan ini berjumlah 29 orang