Revisi UU Cipta Kerja, DPR: Tidak Ada Alasan Untuk Ambil Langkah Mundur Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah telah menetapkan bakal mengajukan revisi UU Cipta Kerja dalan program legislasi nasional priorotas (Prolegas) 2022, setelah dinyatalan UU tersebut inkonstitusional bersayarat yang harus diperbaiki dalam 2 tahun.

Anggota Badan Legislasi DPR, Christina Aryani, mengatakan, DPR berkomitmen untuk mempercepat perbaikan UU Cipta Kerja menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:

Operasionalisasi UU Cipta Kerja Terus Berlanjut, Termasuk Soal Ketenagakerjaan

"Presiden saya rasa punya sikap dan arahan jelas terkait ini. Beliau minta agar ini dipercepat dan kami di DPR tentu punya semangat yang sama," ujar dia, di Jakarta, Selasa (30/11).

DPR optimistis perbaikan UU Cipta Kerja dapat selesai dalam waktu dua tahun, bahkan bisa pula lebih cepat dari tenggat waktu tersebut dan DPR mengapresiasi langkah cepat termasuk arahannya untuk memberikan kepastian kepada investor, baik dari dalam maupun luar negeri, bahwa investasi mereka yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

"Selain proses perbaikan dipercepat, presiden juga punya sikap jelas mengenai substansi putusan MK bahwa seluruh aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tetap berjalan," kata Aryani.

Ia meyakini, membuat masyarakat dan para pelaku usaha dapat memahami putusan MK secara tepat dan benar. Sejak awal, semangat UU Cipta Kerja adalah agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan mempermudah investasi berusaha di Tanah Air.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal, implementasi UU Cipta Kerja selama ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. Kenaikan realisasi investasi sejak Januari sampai September 2021 mencapai 7,8 persen year on year (yoy) yang nilainya mencapai Rp659 triliun.

Selain itu, jumlah penciptaan lapangan kerja yang terakumulasi dari triwulan I hingga triwulan III tercatat sebanyak 912.402 tenaga kerja. Ada pula perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) yang telah menerbitkan 379.051 perizinan untuk periode Agustus-Oktober. Di dalamnya, dominasi perizinan berusaha diberikan pada usaha mikro.

"Artinya, secara operasional ini sudah berjalan sangat baik dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil langkah mundur," katanya.

Sidang MK. (Foto: Antara)
Sidang MK. (Foto: Antara)

Dalam perkara gugatan UU Cipta Kerja, MK di amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya:

a. Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";

b. Menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

d. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;

e. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Asp)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP: Pertemuan Presiden dengan Ketum Parpol Perkuat Tradisi Demokrasi Pancasila
Indonesia
PDIP: Pertemuan Presiden dengan Ketum Parpol Perkuat Tradisi Demokrasi Pancasila

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum dan sekjen parpol pendukung pemerintah.

Satgas Beberkan Provinsi yang Alami Penurunan Pesat COVID-19
Indonesia
Satgas Beberkan Provinsi yang Alami Penurunan Pesat COVID-19

Data sederhana ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang terjalin

Kasus Omicron di Indonesia Bertambah 3, Total Jadi 8
Indonesia
Kasus Omicron di Indonesia Bertambah 3, Total Jadi 8

Dengan demikian, saat ini varian Omicron di tanah air menjadi delapan kasus.

Jelang Larangan Mudik, KAI Belum Tambah Frekuensi Perjalanan
Indonesia
Jelang Larangan Mudik, KAI Belum Tambah Frekuensi Perjalanan

Sejak pekan lalu hingga hari ini jumlah perjalanan pada masa pandemi tidak mengalami penambahan.

Berbekal Dukungan Warga, Wagub DKI Minta DPRD Setujui Penjualan Saham Miras
Indonesia
Berbekal Dukungan Warga, Wagub DKI Minta DPRD Setujui Penjualan Saham Miras

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberi dukungan atas penjualan saham bir di PT Delta Jakarta.

Ketua DPRD Sebut Anies Berbohong Soal Pembangunan Kampung Susun Bayam
Indonesia
Ketua DPRD Sebut Anies Berbohong Soal Pembangunan Kampung Susun Bayam

DPRD DKI Jakarta menyoroti realisasi pembangunan Kampung Susun atau Rumah Susun Bayam di Jakarta Utara.

Ruas Jalan Yang Disekat di Jakarta Diusulkan Ditambah
Indonesia
Ruas Jalan Yang Disekat di Jakarta Diusulkan Ditambah

Penyekatan jalan-jalan itu harus dilihat juga seberapa pentingnya. Hal ini yang menjadi pertimbangan untuk menutup yang sedang dikaji saat ini.

Djoko Tjandra Ajukan Justice Collaborator Terkait Dua Perkara
Indonesia
Djoko Tjandra Ajukan Justice Collaborator Terkait Dua Perkara

Permohonan JC itu disampaikan tim kuasa hukum Djoko Tjandra kepada Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/2).

Anies Minta Perusahaan di DKI Beri Libur Umat Hindu saat Hari Raya Deepavali
Indonesia
Anies Minta Perusahaan di DKI Beri Libur Umat Hindu saat Hari Raya Deepavali

Perusahaan dan lembaga di ibu kota diminta untuk memberikan libur Hari Raya Deepavali 5123 Kaliyuga kepada umat Hindu.

Wamenag Sebut PPKM Darurat Bentuk Ajaran Agama Menjaga Keselamatan Jiwa
Indonesia
Wamenag Sebut PPKM Darurat Bentuk Ajaran Agama Menjaga Keselamatan Jiwa

MUI yang melalui kajian fikih telah menerbitkan beberapa fatwa