Revisi UU Cipta Kerja, DPR: Tidak Ada Alasan Untuk Ambil Langkah Mundur Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah telah menetapkan bakal mengajukan revisi UU Cipta Kerja dalan program legislasi nasional priorotas (Prolegas) 2022, setelah dinyatalan UU tersebut inkonstitusional bersayarat yang harus diperbaiki dalam 2 tahun.

Anggota Badan Legislasi DPR, Christina Aryani, mengatakan, DPR berkomitmen untuk mempercepat perbaikan UU Cipta Kerja menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:

Operasionalisasi UU Cipta Kerja Terus Berlanjut, Termasuk Soal Ketenagakerjaan

"Presiden saya rasa punya sikap dan arahan jelas terkait ini. Beliau minta agar ini dipercepat dan kami di DPR tentu punya semangat yang sama," ujar dia, di Jakarta, Selasa (30/11).

DPR optimistis perbaikan UU Cipta Kerja dapat selesai dalam waktu dua tahun, bahkan bisa pula lebih cepat dari tenggat waktu tersebut dan DPR mengapresiasi langkah cepat termasuk arahannya untuk memberikan kepastian kepada investor, baik dari dalam maupun luar negeri, bahwa investasi mereka yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

"Selain proses perbaikan dipercepat, presiden juga punya sikap jelas mengenai substansi putusan MK bahwa seluruh aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tetap berjalan," kata Aryani.

Ia meyakini, membuat masyarakat dan para pelaku usaha dapat memahami putusan MK secara tepat dan benar. Sejak awal, semangat UU Cipta Kerja adalah agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan mempermudah investasi berusaha di Tanah Air.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal, implementasi UU Cipta Kerja selama ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. Kenaikan realisasi investasi sejak Januari sampai September 2021 mencapai 7,8 persen year on year (yoy) yang nilainya mencapai Rp659 triliun.

Selain itu, jumlah penciptaan lapangan kerja yang terakumulasi dari triwulan I hingga triwulan III tercatat sebanyak 912.402 tenaga kerja. Ada pula perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) yang telah menerbitkan 379.051 perizinan untuk periode Agustus-Oktober. Di dalamnya, dominasi perizinan berusaha diberikan pada usaha mikro.

"Artinya, secara operasional ini sudah berjalan sangat baik dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil langkah mundur," katanya.

Sidang MK. (Foto: Antara)
Sidang MK. (Foto: Antara)

Dalam perkara gugatan UU Cipta Kerja, MK di amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya:

a. Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";

b. Menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

d. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;

e. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Asp)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Umat Kurang Enak Badan Disarankan Tak Beribadah Natal Langsung di Gereja
Indonesia
Umat Kurang Enak Badan Disarankan Tak Beribadah Natal Langsung di Gereja

Momen perayaan Natal 2021 berlangsung secara hybrid. Artinya, ada umat yang berada langsung di gereja dan hadir secara offline.

Kapolri Gandeng Dewan Pers Cegah Polarisasi Pemilu 2024
Indonesia
Kapolri Gandeng Dewan Pers Cegah Polarisasi Pemilu 2024

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Dewan Pers Indonesia di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/6).

Pemerintah Segera Kirimkan Supres Calon Panglima TNI ke DPR
Indonesia
Pemerintah Segera Kirimkan Supres Calon Panglima TNI ke DPR

Pemerintah segera mengajukan surat presiden (Surpres) yang berisi sosok calon Panglima TNI.

DPR Akan Bahas RUU TPKS pada Masa Reses
Indonesia
DPR Akan Bahas RUU TPKS pada Masa Reses

DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada masa reses.

348 Sekolah di Jakarta Masih Ditutup Akibat Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
348 Sekolah di Jakarta Masih Ditutup Akibat Lonjakan Kasus COVID-19

"Sekolah yang masih tutup 348 itu kan dari kemarin 706 sekolah yang ditutup," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

PDIP Ingatkan Menteri Tidak Miliki Pendapat Berbeda Menyangkut Pemilu 2024
Indonesia
PDIP Ingatkan Menteri Tidak Miliki Pendapat Berbeda Menyangkut Pemilu 2024

Big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan, misalnya terkait minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Ratusan, Pemudik Diminta Tetap Waspada
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Ratusan, Pemudik Diminta Tetap Waspada

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, Sabtu (23/4), terdapat penambahan kasus harian COVID-19 sebanyak 522.

Banyak Kasus Mangkrak, Hukuman Mati Koruptor Cuma Wacana Jaksa Agung
Indonesia
Banyak Kasus Mangkrak, Hukuman Mati Koruptor Cuma Wacana Jaksa Agung

Kinerja Kejaksaan Agung tidak maksimal, meskipun dalam kasus tertentu mendapatkan apresiasi karena inisiatifnya untuk menangani korupsi.

PKS Sebut Bahas Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi Dinilai tidak Etis
Indonesia
PKS Sebut Bahas Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi Dinilai tidak Etis

Wacana membahas rencana Amandemen Konstitusi UUD 1945 tidaklah tepat. Sebab, kondisi saat ini rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan.

PPKM Level 3 Jawa-Bali, Makan di Restoran Maksimal 30 Menit dan Bioskop Ditutup
Indonesia
PPKM Level 3 Jawa-Bali, Makan di Restoran Maksimal 30 Menit dan Bioskop Ditutup

Lalu bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan atau mal ditutup