Revisi Aturan JHT Bikin Kelompok Buruh Girang Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, di sela aksi depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2022). ANTARA/Walda

MerahPutih.com - Adanya revisi pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) menuai respons dari sejumlah kalangan. Salah satunya kelompok buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal mengatakan, semua aspirasi dari organisasi buruh telah terakomodir.

"Aspirasi dari organisasi buruh telah dipenuhi 100 persen plus," ucap Said kepada awak media, Rabu (16/3).

Baca Juga:

Permenaker 2/2022 Direvisi, Pekerja Resign dan PHK Lebih Mudah Klaim JHT

Said mengapresiasi kebijakan yang kini memperbolehkan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan pekerja bukan penerima upah dapat mengambil manfaat dari JHT langsung, sama seperti karyawan tetap.

Said menyebutkan, revisi yang dilakukan Menaker adalah pengembalian peraturan ke Permenaker No 19 Tahun 2015.

Hal ini berarti manfaat JHT dapat diambil secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu sebulan. Sehingga, peserta tidak perlu menunggu sampai usia peserta 56 tahun.

Menurut Said, poin revisi kedua yang merupakan penyempurnaan terhadap beberapa pasal juga menguntungkan buruh.

"Penyempurnaannya ya itu tadi, yang semula syaratnya tiga, tinggal dua. Lalu PKWT atau karyawan kontrak yang biasanya harus nunggu 56 tahun baru mencairkan JHT sekarang bisa langsung mencairkan, pekerja bukan penerima upah juga boleh," urai dia.

Baca Juga:

Pencairan JHT Dikembalikan Pada Aturan Lama, Serikat Buruh Solo Sambut Positif

Said Iqbal sempat memenuhi undangan Kemenaker untuk membahas masalah ini.

Langkah ini disebutnya merupakan bentuk dari perwakilan buruh yang tidak anti-diskusi dan siap untuk dimintai masukan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan pekerja.

Said Iqbal menambahkan, masalah aturan JHT yang sempat menimbulkan polemik sudah selesai.

Lalu dapat diterima oleh kedua belah pihak, antara pemerintah selaku regulator dan para pekerja sebagai objek dari regulasi.

"Dengan demikian sudah clear dari kami serikat buruh, justru peningkatan perbaikan," kata Said Iqbal.

Sekadar informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akhirnya melakukan revisi terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam revisi Permenaker tentang JHT itu, mekanisme pencairan JHT dikembalikan ke aturan sebelumya di mana pencairan JHT tak perlu menunggu usia 56 tahun. (Knu)

Baca Juga:

Balik ke Aturan Lama, Pencairan JHT Bisa Cair sebelum Usia 56 Tahun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Gunakan Water Cannon Selamatkan Ade Armando dari Aniaya Massa
Indonesia
Polisi Gunakan Water Cannon Selamatkan Ade Armando dari Aniaya Massa

Dosen Universitas Indonesia (UI), Ade Armando dipukuli massa saat ikut mengawal aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

G20 di Solo, Gibran Bakal Hibur Delegasi dengan City Tour
Indonesia
G20 di Solo, Gibran Bakal Hibur Delegasi dengan City Tour

Ia menambahkan setelah acara G20 selesai semua delegasi akan dihibur dengan City Tour dengan tujuan Museum Batik Danar Hadi dan mengikuti Royal Dinner di Pura Mangkunegaran.

Belasan Pegawai Kena COVID-19, Kejati DKI Jakarta Lockdown
Indonesia
Belasan Pegawai Kena COVID-19, Kejati DKI Jakarta Lockdown

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penutupan sementara atau lockdown terhadap kantornya pada Jumat (4/2).

Kasus Benda Diduga Bom, FKUB Sebut Ada Pihak Sengaja Buat Solo Tidak Kondusif
Indonesia
Kasus Benda Diduga Bom, FKUB Sebut Ada Pihak Sengaja Buat Solo Tidak Kondusif

Benda diduga bom menggegerkan warga Kampung Kebalen, Kelurahan Kampung Sewu, Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah, Rabu (30/3).

Jokowi Sebut Selalu Tunduk pada Konstitusi dalam Pembuatan Kebijakan
Indonesia
Jokowi Sebut Selalu Tunduk pada Konstitusi dalam Pembuatan Kebijakan

Pemerintah berupaya untuk tidak menempuh langkah dan cara yang bersifat inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Jepang Ungkap Indonesia Rawan Serangan Teroris, BIN Minta Masyarakat tak Panik
Indonesia
Jepang Ungkap Indonesia Rawan Serangan Teroris, BIN Minta Masyarakat tak Panik

Wawan meminta masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dengan peringatan dari pemerintah Jepang itu.

Situs KPU Jatim Diretas, Sistem Keamanan IT Harus Dibangun Sebelum Tahapan Pemilu
Indonesia
Situs KPU Jatim Diretas, Sistem Keamanan IT Harus Dibangun Sebelum Tahapan Pemilu

Sebagai penyelenggara pemilu, sistem teknologi informasi yang dimiliki KPU harus bisa dipastikan aman dari berbagai bentuk serangan.

Aktor Utama Pembobolan Dana Nasabah Lewat Skimming ATM Berasal dari Luar Negeri
Indonesia
Aktor Utama Pembobolan Dana Nasabah Lewat Skimming ATM Berasal dari Luar Negeri

Polisi masih memburu aktor intelektual dalam kasus skimming ATM milik nasabah salah satu bank BUMN yang melibatkan warga negara asing (WNA).

Jadi Presidensi G20, Jokowi Sedih Masih Ada WNI Minder Ketemu Bule
Indonesia
Jadi Presidensi G20, Jokowi Sedih Masih Ada WNI Minder Ketemu Bule

Indonesia harus membangun rasa percaya diri dan optimistis

Menpora Sebut Pelaksanaan PON Papua Bukti Keberanian Jokowi
Indonesia
Menpora Sebut Pelaksanaan PON Papua Bukti Keberanian Jokowi

Zainudin Amali menyebut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua adalah bukti keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi).