Respons Yasonna Dituding Irjen Napoleon Hapus Red Notice Djoko Tjandra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ANTARA/Ho-Kementerian Hukum dan HAM)

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menanggapi nota pembelaan atau pledoi mantan Kadivhubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte yang menyeret nama dirinya dalam pusaran skandal Djoko Tjandra.

Yasonna menyebut, penghapusan nama terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra dari daftar red notice dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum (APH).

Menurut dia, hal itu berdasarkan prosedur tetap (protap) yang berlaku pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Minta Dipindahkan dari Rutan Bareskrim, Singgung Kematian Maaher At-Thuwailibi

"Protap di Imigrasi itu pencekalan maupun pencabutan pencekalan dilakukan atas permintaan APH, bukan suka-suka kita," kata Yasonna saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/2).

Dalam nota pembelaannya, Napoleon mengklaim tidak memiliki kewenangan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Napoleon pun menunjuk Menkumham Yasonna H Laoly dan Dirjen Imigrasi Kemkumham Jhoni Ginting sebagai pihak yang berwenang melakukan hal tersebut.

Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

Menurut Yasonna, penjelasan mengenai penghapusan red notice Djoko Tjandra telah disampaikan oleh Dirjen dan Sesditjen Imigrasi Kemenkumham kepada penyidik Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

"Dirjen imigrasi dan Sesditjend (mantan Dirwasdakim) sudah memberi keterangan dan penjelasan tentang hal tersebut di Bareskrim dan Kejaksaan Agung," katanya.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Seret Nama Menkumham di Sidang Red Notice Djoko Tjandra

Politikus PDI Perjuangan ini pun memastikan mekanisme penghapusan red notice dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum.

"Kalau APH minta cekal, kita cekal, kalau minta hapus, kita hapus. Itu ketentuan hukumnya," tegas Yasonna. (Pon)

Baca Juga:

Irjen Napoleon: Tommy Sumardi Karang Cerita Soal Red Notice Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kerja Sama Indonesia-Turki Diharap Dapat Segera Temukan Vaksin COVID-19
Indonesia
Kerja Sama Indonesia-Turki Diharap Dapat Segera Temukan Vaksin COVID-19

Menurut Puan, pembicaraan tersebut dalam rangka perayaan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki

Potong Penularan COVID-19, Anies Diberi 3 Mobil Lab PCR Corona
Indonesia
Potong Penularan COVID-19, Anies Diberi 3 Mobil Lab PCR Corona

Pemprov DKI Jakarta bersama Human Initiative hadirkan 3 unit mobile laboratorium polymerase chain reaction (PCR) test COVID-19 Biosafety Level (BSL) 2.

Jutaan Buruh Terancam Terkena PHK Jika Indonesia Alami Resesi Ekonomi
Indonesia
Jutaan Buruh Terancam Terkena PHK Jika Indonesia Alami Resesi Ekonomi

"Dua kali minus saja itu berarti nanti akan terjadi resesi, PHK besar-besaran," kata Said Iqbal

Kejagung Segera Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Segera Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Sejauh ini Jampidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka

Usai Dilantik, Kapolres Beri Jaminan Rasa Aman Bagi Seluruh warga Madiun
Indonesia
Mulai Hari Ini Transaksi GT Cibitung 1 dan 2 Dialihkan
Indonesia
Mulai Hari Ini Transaksi GT Cibitung 1 dan 2 Dialihkan

Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk tetap mengikuti arahan petugas

Cucu Keempat Jokowi Lahir, Namanya Belum Mau Diungkap
Indonesia
Cucu Keempat Jokowi Lahir, Namanya Belum Mau Diungkap

Bobby mengatakan proses kelahiran dilakukan secara cesar

Jokowi Kembali Ingatkan Pembantunya Punya Aura Tangani Krisis
Indonesia
Jokowi Kembali Ingatkan Pembantunya Punya Aura Tangani Krisis

Apabila persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran tersebut, maka regulasi tersebut harus direvisi,

Komnas HAM Layangkan Surat ke Kabareskrim Terkait Kasus Penembakan 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Layangkan Surat ke Kabareskrim Terkait Kasus Penembakan 6 Laskar FPI

Surat tersebut dikirim Komnas HAM dalam rangka meminta keterangan kepada jajaran Bareskrim Polri terkait barang bukti senjata tajam, senjata api, dan ponsel yang disita dalam perkara tersebut.

Hari Ini 2 Penyiram Novel Baswedan Ajukan Pembelaan
Indonesia
Hari Ini 2 Penyiram Novel Baswedan Ajukan Pembelaan

Pembelaan merupakan hak terdakwa