Respons Yasonna Dituding Irjen Napoleon Hapus Red Notice Djoko Tjandra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ANTARA/Ho-Kementerian Hukum dan HAM)

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menanggapi nota pembelaan atau pledoi mantan Kadivhubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte yang menyeret nama dirinya dalam pusaran skandal Djoko Tjandra.

Yasonna menyebut, penghapusan nama terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra dari daftar red notice dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum (APH).

Menurut dia, hal itu berdasarkan prosedur tetap (protap) yang berlaku pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Minta Dipindahkan dari Rutan Bareskrim, Singgung Kematian Maaher At-Thuwailibi

"Protap di Imigrasi itu pencekalan maupun pencabutan pencekalan dilakukan atas permintaan APH, bukan suka-suka kita," kata Yasonna saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/2).

Dalam nota pembelaannya, Napoleon mengklaim tidak memiliki kewenangan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Napoleon pun menunjuk Menkumham Yasonna H Laoly dan Dirjen Imigrasi Kemkumham Jhoni Ginting sebagai pihak yang berwenang melakukan hal tersebut.

Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

Menurut Yasonna, penjelasan mengenai penghapusan red notice Djoko Tjandra telah disampaikan oleh Dirjen dan Sesditjen Imigrasi Kemenkumham kepada penyidik Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

"Dirjen imigrasi dan Sesditjend (mantan Dirwasdakim) sudah memberi keterangan dan penjelasan tentang hal tersebut di Bareskrim dan Kejaksaan Agung," katanya.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Seret Nama Menkumham di Sidang Red Notice Djoko Tjandra

Politikus PDI Perjuangan ini pun memastikan mekanisme penghapusan red notice dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum.

"Kalau APH minta cekal, kita cekal, kalau minta hapus, kita hapus. Itu ketentuan hukumnya," tegas Yasonna. (Pon)

Baca Juga:

Irjen Napoleon: Tommy Sumardi Karang Cerita Soal Red Notice Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Heru Hidayat: Saya Disebut Tukang Goreng Saham, di Persidangan Tidak Terbukti
Indonesia
Heru Hidayat: Saya Disebut Tukang Goreng Saham, di Persidangan Tidak Terbukti

Selama persidangan juga tidak terbukti bahwa kliennya terlibat dalam aktivitas goreng saham

Bareskrim Polri Gerebek Karaoke di BSD Diduga Perdagangkan Orang
Indonesia
Bareskrim Polri Gerebek Karaoke di BSD Diduga Perdagangkan Orang

Tempat karaoke itu diketahui telah beroperasi sejak awal Juni 2020 sampai dengan saat ini

Bio Farma Siapkan Tahapan Vaksinasi COVID-19 Mandiri
Indonesia
Bio Farma Siapkan Tahapan Vaksinasi COVID-19 Mandiri

Pada tahapan pertama, pasien melakukan registrasi dan pre order. Proses awal itu merupakan tahap penyaringan awal untuk menentukan apakah pasien tersebut memenuhi kriteria.

Masker Kumis Buatan Wali Kota Solo Viral, Begini Kisah Mulanya
Indonesia
Masker Kumis Buatan Wali Kota Solo Viral, Begini Kisah Mulanya

FX Rudyatmo selalu memakai masker bergambar kumis tebal dengan mulut tersenyum.

32 Sengketa Pilkada Lanjut ke Tahap Pembuktian
Indonesia
32 Sengketa Pilkada Lanjut ke Tahap Pembuktian

Dari 32 sengketa pilkada tersebut, terdapat 2 sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yakni Pilkada Kalimantan Selatan.

Positivity Rate 12,7 Persen, Penambahan Kasus DKI Kamis (10/9) 1.002 Positif
Indonesia
Positivity Rate 12,7 Persen, Penambahan Kasus DKI Kamis (10/9) 1.002 Positif

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan telah melakukan tes PCR sebanyak 7.979 spesimen.

Kasus Positif Naik Empat Kali Lipat, PKS Minta Anies Hati-hati Keluarkan Kebijakan
Indonesia
Kasus Positif Naik Empat Kali Lipat, PKS Minta Anies Hati-hati Keluarkan Kebijakan

Baru empat hari penerapan PSBB masa transisi, pasien corona mengalami lonjakan yang signifikan.

LPSK Persilakan Wahyu Setiawan Mengajukan Diri Sebagai JC
Indonesia
LPSK Persilakan Wahyu Setiawan Mengajukan Diri Sebagai JC

Ketentuan tentang Saksi Pelaku atau JC diatur dalam UU 31 Tahun 2014

Sektor Perumahan Berperan Besar Serap Tenaga Kerja Kala Pandemi
Indonesia
Sektor Perumahan Berperan Besar Serap Tenaga Kerja Kala Pandemi

Menteri Basuki menekankan peningkatan penggunaan produk lokal dalam pembangunan perumahan, guna mendorong peningkatan lapangan kerja dalam negeri.

Ini Tugas-Tugas Berat Jenderal Listyo Pimpin Polri
Indonesia
Ini Tugas-Tugas Berat Jenderal Listyo Pimpin Polri

Listyo Sigit Prabowo resmi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun.