Respons Wakil Ketua Komisi II DPR soal Kabinda Sulteng jadi Pj Bupati Seram Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Foto: Gerladi/Man

MerahPutih.com - Penunjukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen Andi Chandra As'aduddin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat, menuai kritik.

Kritik itu dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil lantaran Chandra masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif. Penunjukannya sebagai Pj kepala daerah dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Baca Juga

Irjen Fadil Imran soal Pj Gubernur DKI: Saya Tidak Berminat, Catat Itu!

Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang punya pendapat berbeda. Menurutnya, tidak ada larangan yang mengatur bahwa perwira TNI/Polri aktif tidak boleh menjadi Pj kepala daerah.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 diatur bahwa Pj Bupati/Wali kota berasal dari pejabat di Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Gubernur Maluku Murad Ismail melantik empat penjabat Bupati dan Wali Kota yang telah berakhir masa jabatan pada tanggal 22 Mei 2022, di lapangan Merdeka Ambon, Selasa (24/5). ANTARA/Penina F Mayaut.
Gubernur Maluku Murad Ismail melantik empat penjabat Bupati dan Wali Kota yang telah berakhir masa jabatan pada tanggal 22 Mei 2022, di lapangan Merdeka Ambon, Selasa (24/5). ANTARA/Penina F Mayaut.

Sehingga berdasarkan aturan tersebut, perwira TNI/Polri aktif yang bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dan menjabat sebagai JPT Pratama boleh ditunjuk sebagai Pj.

"Yang dilarang itu apabila dia (perwira TNI/Polri) itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI/Polri, ini yang dimaksud dalam pertimbangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Junimart dalam keterangannya, Selasa (24/5).

Baca Juga

Pimpinan DPD Minta Penunjukan Pj Kepala Daerah Utamakan Putra Daerah

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meminta agar masyarakat tidak salah dalam memahami putusan MK terkait penunjukan Pj kepala daerah.

Pasalnya, kata Junimart, sebagian orang menilai putusan MK tersebut mengatur agar setiap perwira TNI/Polri aktif yang akan ditunjuk menjadi Pj kepala daerah harus terlebih dahulu pensiun.

"Jadi terkait putusan MK ini, jangan salah memahami. Di mana sebagian orang beranggapan TNI/Polri aktif harus pensiun dulu baru bisa ditunjuk menjadi Pj Kepala Daerah. Kalau sudah pensiun ya malah ngga bisa karena bukan lagi pejabat pimpinan tinggi madya atau pratama," tegasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perludem, Kode Inisiatif, Pusako Andalas, dan Puskapol UI meminta Kemendagri membatalkan penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Barat.

Pasalnya, Chandra masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif sampai saat ini. Karenanya, penunjukan jenderal bintang satu itu sebagai Pj kepala daerah dianggap bertentangan dengan UU 34/2004 tentang TNI.

Diketahui, UU TNI menyebutkan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. (Pon)

Baca Juga

Gubernur Sultra Tolak Lantik Pj Bupati, PKS: Imbas Pemerintah Abai Pertimbangan MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Tengah Persiapkan Proses Perekrutan Novel Baswedan Cs Jadi ASN
Indonesia
Mabes Polri Tengah Persiapkan Proses Perekrutan Novel Baswedan Cs Jadi ASN

Mabes Polri berencana akan menjadikan Novel Baswedan dan 52 rekannya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan KPK menjadi aparatur sipil negara Polri.

40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022
Indonesia
40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Presiden Jokowi juga dijadwalkan memberikan bantuan

BOR COVID-19 di DKI 45 Persen, Pemerintah Perlu Siapkan Penanganan Pasien Isoman
Indonesia
BOR COVID-19 di DKI 45 Persen, Pemerintah Perlu Siapkan Penanganan Pasien Isoman

Angka keterisian rumah sakit bed occupancy rate (BOR) COVID-19 di Jakarta yang menyentuh angka 45 persen.

Polda Metro Instruksikan Polsek Data dan Pantau Rumah yang Ditinggal Mudik
Indonesia
Polda Metro Instruksikan Polsek Data dan Pantau Rumah yang Ditinggal Mudik

Aparat kepolisian di Jakarta bakal mendata rumah-rumah kosong karena ditinggal pemiliknya mudik Lebaran 2022. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, institusinya telah menginstruksikan kepada seluruh Polsek di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mendata serta mengawasi rumah yang ditinggal mudik oleh penghuninya.

85 Juta Pemudik Berangkat Hampir Bersamaan, Skenario Operasi Lapangan Harus Cermat
Indonesia
85 Juta Pemudik Berangkat Hampir Bersamaan, Skenario Operasi Lapangan Harus Cermat

Kelaikan sarana transportasi tentu menjadi perhatian guna meminimalkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Karantina Bagi Jemaah Haji yang Sehat
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Karantina Bagi Jemaah Haji yang Sehat

Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) Haji, Budi Sylvana menegaskan, bahwa bagi jemaah yang dalam kondisi sehat dapat langsung kembali ke daerahnya masing-masing.

Jokowi Sebut yang Senang Berjalan Kaki Cocok Pindah ke Ibu Kota Baru
Indonesia
Jokowi Sebut yang Senang Berjalan Kaki Cocok Pindah ke Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo berbicara soal proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat menghadiri acara peresmian kantor DPP NasDem di Jakarta.

Ogah Telusuri Harta Jenderal Andika, DPR Dinilai Abaikan Prinsip Demokrasi
Indonesia
Ogah Telusuri Harta Jenderal Andika, DPR Dinilai Abaikan Prinsip Demokrasi

"Adanya keengganan para anggota DPR tersebut merupakan bentuk pengabaian atas dua prinsip dasar dalam demokrasi itu," kata Wasisto kepada MerahPutih.com, Senin (8/11).

Gempa Landa Jember, Getaran Terasa Sampai Kuta Bali
Indonesia
Gempa Landa Jember, Getaran Terasa Sampai Kuta Bali

Gempa ini dirasakan di Denpasar, Kuta, Legian, Banyuwangi, Jimbaran, Puger, Karangkates, Lumajang dan Bondowoso. Belum ada laporan kerusakan akibat gempa.

Muhammad Kece Bonyok Dihajar Jenderal Polisi, Polri Didorong Tanggung Jawab
Indonesia
Muhammad Kece Bonyok Dihajar Jenderal Polisi, Polri Didorong Tanggung Jawab

Kompolnas juga berharap sistem pengamanan di sel atau rutan Bareskrim Polri ini diperketat