Respons Wagub DKI soal Penggeledahan Kantor Dinas Pertamanan Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/1/2022) malam. (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta digeledah oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI terkait terkait penyelidikan dugaan korupsi pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2018.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria meyakini semua pejabat di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta paham ketentuan terkait pengadaan lahan.

Baca Juga

Kejati Geledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Terkait Pembebasan Lahan

"Terkait proses pengadaan lahan, proyek, dan lelang semua jajaran di Pemprov DKI sudah mengerti aturan dan ketentuannya," kata Riza di Jakarta, Sabtu (22/1).

Riza menegaskan, proses yang dilakukan Distamhut DKI sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pembelian lahan untuk taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Jakarta Timur tersebut.

"Jadi kami Insya Allah meyakini bahwa proses yang ada di Jakarta selama ini berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan," paparnya.

Menurutnya, proses pembebasan lahan di kawasan Kecamatan Cipayung yang diduga merugikan negara hingga Rp 26 miliar sudah dilakukan dengan baik.

"Semua proses melewati tahapan yang panjang, setidaknya ada 14 tahapan yang harus dipenuhi dan soal harga pengadaan lahan itu kan sudah ada ketentuannya," ujarnya.

Kejati DKI menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Foto: Kejati DKI
Kejati DKI menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Foto: Kejati DKI

Walau demikian, orang nomor dua di DKI menghargai proses penyelidikan yang tengah dilakukan Kejati DKI. Ia pun menginginkan agar kasus ini benar-benar diusut tuntas agar praktik mafia tanah di ibu kota bisa dihilangkan.

"Kami harap tidak ada masalah pengadaan lahan di DKI, selebihnya kami serahkan ke aparat hukum yang lebih mengerti dan memahami," tuturnya.

Baca Juga

Anies Beri Hibah Aset Senilai Rp 97 Miliar kepada Polda Metro dan Kejati DKI

Sebelumnya, Tim jaksa penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait kasus mafia tanah yang masuk kualifikasi dugaan korupsi pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2018.

Penggeledahan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti setelah kasus tersebut dinaikkan ke tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Abdul Qohar mengatakan, dalam penggeladahan tersebut, tim penyidik pidsus Kejati DKI melakukan penyitaan terhadap dokumen dan alat elektronik dalam perkara dugaan korupsi pembebasan lahan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Setelah mengumpulkan sejumlah barang dan alat bukti, tim jaksa penyidik pidsus Kejati DKI akan menetapkan tersangka. (Asp)

Baca Juga

Pam Jaya Gandeng Kejati DKI Akhiri Perjanjian Swastanisasi Air Bersih

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Reaksi Santai Munarman eks FPI Dituntut 8 Tahun Bui
Indonesia
Reaksi Santai Munarman eks FPI Dituntut 8 Tahun Bui

Munarwan awalnya berpikir jaksa akan mengajukan tuntutan hukuman mati.

Twitter Kemhan RI Unggah Selamat Ultah Prabowo, Hingga Minggu Siang Di-like 162
Indonesia
Twitter Kemhan RI Unggah Selamat Ultah Prabowo, Hingga Minggu Siang Di-like 162

Hingga berita ini diturunkan, tercatat status itu dikomentari 24 kali, dengan retweet 41 kali dan 162 like.

Ini Daftar 214 Koruptor Yang Dapat Remisi HUT RI
Indonesia
Ini Daftar 214 Koruptor Yang Dapat Remisi HUT RI

214 narapidana korupsi yang mendapat remisi hanya sekitar 6% dari total narapidana korupsi yang berjumlah 3.496 orang.

Mandek Sejak 2016, Politikus PKS Sambut MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Indonesia
Mandek Sejak 2016, Politikus PKS Sambut MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Terbitnya perlindungan PMI di Malaysia setelah mandek sejak 2016 adalah langkah baik, sebab perlindungan PMI adalah sebuah kewajiban negara dan pemerintah wajib mengusahakannya.

6 Mei Jadi Puncak Arus Balik di Stasiun Senen dan Gambir
Indonesia
6 Mei Jadi Puncak Arus Balik di Stasiun Senen dan Gambir

Berdasarkan data pada Selasa (3/5), jumlah tempat duduk yang dipesan sekitar 40-75 persen untuk keberangkatan 4 Mei hingga 7 Mei dari Stasiun Gambir dan Senen.

DKI Minta Pemerintah Pusat Antisipasi Bencana Hidrometrologi
Indonesia
DKI Minta Pemerintah Pusat Antisipasi Bencana Hidrometrologi

Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh kondisi cuaca dan perubahan iklim

Satu RT di Semper Jakut Mini Lockdown, Wagub DKI: Harus Jadi Pelajaran
Indonesia
Satu RT di Semper Jakut Mini Lockdown, Wagub DKI: Harus Jadi Pelajaran

Pemprov DKI Jakarta mengakui ada satu rukun tetangga (RT) di ibu kota dilakukan mini lockdown.

Wagub Riza Samakan Penyelenggaraan Formula E dengan Olimpiade Tokyo
Indonesia
Wagub Riza Samakan Penyelenggaraan Formula E dengan Olimpiade Tokyo

"Olimpiade di Tokyo kemarin kan berlangsung dengan baik dan event internasional lainnya juga banyak yang tetap dilaksanakan," ujar Riza.

Kemendag Larang DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, PKS: Ini Keterlaluan
Indonesia
Kemendag Larang DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, PKS: Ini Keterlaluan

"Ini sudah tidak wajar dan keterlaluan, kemudian akhirnya PKS meminta Pemprov DKI untuk tetap jalankan operasi pasar murah khususnya untuk minyak goreng bagi warga Jakarta,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani di Jakarta, Kamis (24/3).

Peretas Laman Setkab Dibekuk, Ternyata 650 Website Sudah Jadi Korban
Indonesia
Peretas Laman Setkab Dibekuk, Ternyata 650 Website Sudah Jadi Korban

Polisi menangkap dua remaja terduga peretas laman website Setkab https://setkab.go.id/.