Respons Mabes Polri Diwacanakan Berada di Bawah Kementerian Analis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Mabes Polri akhirnya angkat suara terkait wacana dimasukkannya Polri di bawah naungan Kementerian.

Analis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, pihaknya sejauh ini bekerja dalam amanah Undang-Undang.

"Ini, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini tentang Kepolisian Republik Indonesia," tutur Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/1).

Baca Juga

Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian

Menurut Trunoyudo, dengan Undang-Undang tersebut maka Polri masih tetap bekerja sesuai isi amanat yang ada.

"Artinya Kapolri saat ini bekerja mendasari amanah Undang-Undang dan amanah Undang-Undang adalah amanah masyarakat, dan ini yang masih kita jalani," kata Trunoyudo.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan, pemerintah sama sekali tidak pernah membahas wacana itu dalam beberapa kesempatan.

Apalagi, wacana untuk membentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

"Di pemerintah tidak pernah ada diskusi apalagi agenda tentang itu (Polri gabung ke Kemendagri dan pembentukan lembaga baru), tidak ada," kata Mahfud kepada wartawan, Senin (3/1).

Mahfud mengatakan Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri adalah topik yang sudah lebih dari 20 tahun berlangsung.

Baca Juga

Pembekalan di Lemdiklat, Novel Dapat Ceramah Kebijakan Pembangunan Nasional

Mahfud pun tak berkomentar banyak terkait hal itu. Dia mempersilakan untuk bertanya ke DPR karena merupakan ranah legislatif.

"Itu wacana publik yang sudah lama, sudah lebih dari 20 tahun. Di pemerintah sendiri belum pernah ada pembicaraan tentang itu, saya tak punya tanggapan, silahkan saja, itu areanya di bidang legislatif," ucapnya.

Sebelumnya, wacana ini diungkapkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo.

Ia mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Dia mengusulkan agar nantinya Polri di bawah kementerian tersebut.

"Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," ujar Agus.

Baca Juga

Keyakinan Kapolri Terhadap Pengalaman Novel Baswedan Cs

Agus menyebut, usulan tersebut masih sebatas wacana. Pihaknya belum secara resmi mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, dia berpandangan Polri sebagai lembaga operasional seharusnya tidak bisa merumuskan kebijakan sendiri. Menurut Agus, jika usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sulit terwujud, maka bisa dibentuk kementerian baru. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Minta Pemerintah Lakukan Segala Upaya Cabut Sanksi WADA
Indonesia
Puan Minta Pemerintah Lakukan Segala Upaya Cabut Sanksi WADA

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jajaran pemerintah bekerja cepat menyelesaikan persoalan terkait sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA)

Ratusan Orang Terpapar COVID-19 Hasil Penyekatan Suramadu Dirawat di RSLI Indrapura
Indonesia
Ratusan Orang Terpapar COVID-19 Hasil Penyekatan Suramadu Dirawat di RSLI Indrapura

Penanggung Jawab RSLI Surabaya Laksma TNI Dewa Gede Nalendra mengatakan, dengan kondisi pasien sudah lebih dari 300 orang maka dilakukan upaya antisipatif.

Makna dan Harapan Besar Dalam Pembukaan PON XX Papua
Indonesia
Makna dan Harapan Besar Dalam Pembukaan PON XX Papua

Stadion yang sangat megah ini bukan satu-satunya simbol kemajuan Papua. Konektivitas laut, darat, dan udara, bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua, serta pengembangan sumber daya manusia Papua merupakan capaian-capaian lain Papua yang sangat membanggakan

Selama PPKM Lion Air Larang Penumpang di Bawah 18 Tahun
Indonesia
Selama PPKM Lion Air Larang Penumpang di Bawah 18 Tahun

Maskapai Lion Air Group memperbarui kebijakannya terkait adanya pemberlakuan PPKM.

Donny Priambodo Ingin Jadikan Orari Mendunia
Indonesia
Donny Priambodo Ingin Jadikan Orari Mendunia

Jebolan University of Liverpool Inggris ini mengusung visi untuk menjadikan Orari berkelas dunia, modern, dan melayani anggota dan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Surabaya Miliki Udara Terbersih Se-Asia Tenggara
Indonesia
Surabaya Miliki Udara Terbersih Se-Asia Tenggara

Kota Surabaya, Jawa Timur berhasil meraih penghargaan ASEAN Environtmentally Sustainable City (ESC) dengan kategori Udara Terbersih Kota Besar.

Datangi WHO, Prabowo Bahas Penanganan COVID-19 Sampai Pertahanan Nuklir
Indonesia
Datangi WHO, Prabowo Bahas Penanganan COVID-19 Sampai Pertahanan Nuklir

WHO mendukung dan memfasilitasi upaya Indonesia dalam memperkuat sektor kedaruratan kesehatan. Hal ini termasuk pemandaatan fasilitas dan aset kesehatan di Kementerian Pertahanan dan TNI.

Sri Sultan HB X Tutup Belasan Tambang Pasir di Lereng Merapi
Indonesia
Sri Sultan HB X Tutup Belasan Tambang Pasir di Lereng Merapi

Pemda DIY menutup belasan lokasi penambangan pasir ilegal di lereng Gunung Merapi.

PPP Dukung Rekrutmen Prajurit Tidak Lihat Riwayat Keluarga Terkait PKI
Indonesia
PPP Dukung Rekrutmen Prajurit Tidak Lihat Riwayat Keluarga Terkait PKI

Jenderal TNI Andika dalam sebuah rapat rekrutmen calon prajurit TNI 2022 mengoreksi salah satu poin persyaratan dalam rekrutmen prajurit TNI.

Mahfud MD Komentari Pernikahan Ketua MK dengan Adik Presiden Jokowi
Indonesia
Mahfud MD Komentari Pernikahan Ketua MK dengan Adik Presiden Jokowi

Rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ida Yati, menjadi sorotan publik.