Respons Laporan soal PLTU Suralaya, DPR Bicara Percepatan Transisi Menuju Energi Bersih

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 September 2023
Respons Laporan soal PLTU Suralaya, DPR Bicara Percepatan Transisi Menuju Energi Bersih

Eddy Suparno. Foto: Oji/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno merespons laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang menyebut dampak negatif PLTU Suralaya, Banten, terhadap warga sekitar.

Eddy menyampaikan temuan ini akan dibahas bersama PLN untuk bisa mendapatkan data selengkapnya tentang dampak negatif PLTU Suralaya bagi masyarakat sekitar.

Baca Juga

Industri di Tangerang Hentikan Penggunaan PLTU Buat Kurangi Polusi

"Yang kami pahami PLN telah menggunakan teknologi terbaru dan update untuk menangkap fly ash dan bottom ash di PLTU Suralaya," kata Eddy di Jakarta, Rabu (20/9).

"Apakah kemudian masih ada partikel emisi yang lolos dan menyebabkan resiko pernapasan bagi masyarakat sekitar? Nah ini yang akan kami komunikasikan ke PLN agar berimbang," lanjutnya.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa DPR terus mendorong akselerasi transisi energi PLN dari energi fosil menjadi energi terbarukan.

Baca Juga

PLTU Bukan Penyebab Utama Buruknya Udara Jakarta

"Namun memang PLTU Suralaya sampai saat ini berperan penting dalam penyediaan listrik untuk Jawa bagian Barat. Kalau PLTU Suralaya langsung dinonaktifkan dan PLTU berbasis energi terbarukan belum siap, maka akan menyebabkan pasokan listrik di Jawa bagian Barat terganggu," ujarnya.

Oleh karena itu, Komisi VII DPR dan Fraksi PAN terus meminta agar penyediaan gas ke daerah Jawa bagian Barat bisa lebih dipercepat lagi.

"Salah satunya dengan mengalirkan gas dari Jawa Timur melalui pipa Cirebon-Semarang ke Jawa Barat. Anggarannya pun sudah kami setujui di DPR dan terus kami pantau agar bisa lebih dipercepat," tutup Eddy. (Pon)

Baca Juga

Hadirnya 16 PLTU Diklaim Jadi Sumber Utama Buruknya Udara Jakarta

#Komisi VII DPR #PLTU
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Komisi VII DPR meminta pemerintah mengeluarkan batas harga tiket pesawat. Hal itu demi melindungi industri pariwisata akibat kenaikan harga avtur.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Indonesia
Harga Plastik Meroket, Komisi VII DPR Ingatkan Dampaknya ke UMKM dan Harga Pangan
Harga plastik kini meroket tinggi. Komisi VII DPR pun mengingatkan dampaknya ke UMKM dan harga pangan.
Soffi Amira - Rabu, 15 April 2026
Harga Plastik Meroket, Komisi VII DPR Ingatkan Dampaknya ke UMKM dan Harga Pangan
Indonesia
Rp 24,66 Triliun untuk Datangkan Mobil Pikap India, DPR: Impor Harus Jadi Opsi Terakhir
Anggota DPR Kaisar Abu Hanifah soroti impor 105 ribu pikap dari India senilai Rp24,66 triliun. Industri otomotif RI dinilai mampu penuhi kebutuhan Kopdes.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Rp 24,66 Triliun untuk Datangkan Mobil Pikap India, DPR: Impor Harus Jadi Opsi Terakhir
Indonesia
17 Persen Anak Muda Menganggur, DPR Soroti Lemahnya Industri Manufaktur
Anggota DPR RI Kaisar Abu Hanifah mendesak pemerintah menguatkan industri manufaktur untuk menekan risiko PHK massal pada 2026 di tengah tekanan ekonomi global.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
17 Persen Anak Muda Menganggur, DPR Soroti Lemahnya Industri Manufaktur
Indonesia
Listrik Kalbar Dijamin Aman Pasca-Kebakaran PLTU Gundul, Saksi Mata Dengar Ledakan Turbin
Operasional PLTU sempat dihentikan sementara demi keamanan dan pemeriksaan lanjutan, tetapi dijamin tidak akan mengganggu pasokan listrik di Kalimantan Barat.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Desember 2025
Listrik Kalbar Dijamin Aman Pasca-Kebakaran PLTU Gundul, Saksi Mata Dengar Ledakan Turbin
Berita Foto
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat raker dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 03 Desember 2025
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Indonesia
Dukung Penugasan TNI - BAIS Amankan Kilang Pertamina, DPR: Harus Akuntabel dan Terukur
Anggota DPR RI mendukung penugasan TNI dan BAIS mengamankan kilang Pertamina untuk memperkuat keamanan aset vital negara dan menjaga stabilitas energi nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Dukung Penugasan TNI - BAIS Amankan Kilang Pertamina, DPR: Harus Akuntabel dan Terukur
Indonesia
Imbas Larangan Impor Pakaian Bekas, DPR Minta Pemerintah Beri Solusi untuk Pedagang Thrifting Terdampak
Melihat imbas larangan impor pakaian bekas, Komisi VII DPR meminta pemerintah untuk memberikan solusi bagi para pedagang thrifting terdampak.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
Imbas Larangan Impor Pakaian Bekas, DPR Minta Pemerintah Beri Solusi untuk Pedagang Thrifting Terdampak
Indonesia
Viral Lift Rp 200 Miliar di Tebing Pantai Kelingking Nusa Penida, DPR Minta Proyek Tak Rusak Alam
Proyek pembangunan lift senilai Rp 200 miliar di tebing Pantai Kelingking tuai kontroversi, DPR RI meminta agar proyek tak merusak lingkungan dan dilakukan dengan sosialisasi terbuka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Viral Lift Rp 200 Miliar di Tebing Pantai Kelingking Nusa Penida, DPR Minta Proyek Tak Rusak Alam
Indonesia
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Proyek PLTU di Kalimantan Barat, Termasuk Eks Dirut PLN
Proyek PLTU itu mangkrak sejak awal dibangun pada 2008 dan telah merugikan negara Rp 1,3 triliun.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Proyek PLTU di Kalimantan Barat, Termasuk Eks Dirut PLN
Bagikan