Respons KPK Soal Telegram Panglima TNI Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Panglima TNI menerbitkan surat telegram mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. Dalam aturan itu, aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak bisa sembarangan memanggil prajurit TNI.

KPK buka suara merespons aturan yang tertuang dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 itu. Lembaga antirasuah menghormati aturan Panglima TNI terkait prosedur pemanggilan prajurit oleh aparat penegak hukum.

"Kami yakin, aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh APH termasuk KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Baca Juga:

Sowan ke Mabes Polri, Panglima TNI Bahas Sejumlah Hal dengan Kapolri

Apalagi, kata dia, dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime, komitmen, dukungan, dan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui peran dan tugas fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan.

Baik melalui pendekatan pencegahan, penindakan, maupun pendidikan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan antikorupsi.

"KPK dan TNI punya semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi," ujarnya.

Sebagai informasi, setidaknya terdapat empat poin yang diatur dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 ini.

Keempat poin tersebut di antaranya, pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui komandan/kepala satuan.

Baca Juga:

Tidak Ada Hubungan Dengan Institusi, TNI AD Harap Kasus Ibu Arteria Berujung Damai

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar komandan/kepala satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi perwira hukum atau perwira satuan.

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi perwira hukum. (Pon)

Baca Juga:

Datangi Mabes TNI AL, Panglima TNI Minta Penjelasan Soal Tugas-Tugas KSAL

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disdik DKI Tetap Lanjutkan PTM Meski Kasus COVID-19 Tinggi
Indonesia
Disdik DKI Tetap Lanjutkan PTM Meski Kasus COVID-19 Tinggi

Humas Disdik DKI, Taga Radja menegaskan, proses uji coba TPM tahap I maupun kedua, belum ditemukan adanya siswa dan pengajar yang terjangkit COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Dokumen Bank Dunia Tetapkan COVID-19 Sampai Tahun 2025
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dokumen Bank Dunia Tetapkan COVID-19 Sampai Tahun 2025

Dokumen Bank Dunia dibuat pada 2 April 2020, dan terdiri dari strategi yang disusun untuk COVID-19 yang ditetapkan sampai tahun 2025

Layanan Tur Setelah Umrah Kena PPN 0,55 Sampai 1,1 Persen
Indonesia
Layanan Tur Setelah Umrah Kena PPN 0,55 Sampai 1,1 Persen

Jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan tidak dipungut PPN.

Kebahagiaan Pemilik Sarana Hunian Pariwisata di Lombok Saat Ada Superbike
Indonesia
Kebahagiaan Pemilik Sarana Hunian Pariwisata di Lombok Saat Ada Superbike

Pelaksanaan pembangunan Sarhunta di KSPN Mandalika totalnya sebanyak 915 unit. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua yakni 300 unit di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung ajang MotoGP dan 98 unit di Kabupaten Lombok Utara.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Diberi Gelar Pahlawan Internasional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Diberi Gelar Pahlawan Internasional

eredar di media sosial Facebook sebuah foto yang menampilkan saat Anies Baswedan tengah bersalaman dengan Presiden Jokowi, disertakan pula narasi bahwa Anies meraih gelar Pahlawan Internasional.

Golkar Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Golkar Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden

"Saya dari pertama kali ditanya itu semua adalah hak prerogatif Presiden," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Ahmad Kurnia

Dirut BPJS Kesehatan Bakal Diperiksa Buntut Kebocoran Ratusan Juta Data Nasabah
Indonesia
Dirut BPJS Kesehatan Bakal Diperiksa Buntut Kebocoran Ratusan Juta Data Nasabah

Penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dirut BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Kinerja Tengah Melorot, Garuda Indonesia Gelar RUPS
Indonesia
Kinerja Tengah Melorot, Garuda Indonesia Gelar RUPS

Manajemen dinilai tidak fokus pada masalah fundamental bisnis untuk menciptakan laba, seperti dalam hal ketepatan memilih alat produksi, ketepatan memilih rute yang diterbangi, dan ketepatan people process technology yang dijalankan sehingga bisnis menjadi untung.

Peristiwa Desa Wadas, Demokrat Ungkit Kasus Kedung Ombo Era Soeharto
Indonesia
Peristiwa Desa Wadas, Demokrat Ungkit Kasus Kedung Ombo Era Soeharto

Partai Demokrat mengaku kecewa dengan ulah aparat kepolisian yang menangkap sebanyak 60 warga Desa Wadas karena menolak proyek waduk di daerah tersebut.

Erick Pastikan BUMN Ikuti Perintah Jokowi Amankan Pasokan Batu Bara untuk Listrik
Indonesia
Erick Pastikan BUMN Ikuti Perintah Jokowi Amankan Pasokan Batu Bara untuk Listrik

"Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyataan bapak presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut," kata Menteri BUMN Erick Thohir.