Respons KPK soal Permintaan Bupati Banyumas yang Minta 'Dipanggil Sebelum OTT' Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan kepala daerah dahulu jika mau melakukan operasi tangkap tangan mendapatkan respons dari lembaga antirasuah tersebut. KPK menyebut kepala daerah tidak perlu takut OTT sepanjang tidak melanggar hukum.

"Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip good governance, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Senin (15/11).

Baca Juga

KPK Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E Tidak Dihentikan

Ipi mengatakan pihaknya mendorong kepala daerah berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintah daerah. KPK telah merangkum delapan area yang merupakan sektor rawan korupsi sebagai fokus penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).

Kedelapan area tersebut adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

"Setiap area intervensi tersebut telah diturunkan ke dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang implementasi dan kemajuannya dievaluasi oleh KPK secara berkala," ujar Ipi.

Berdasarkan data KPK, rata-rata capaian MCP wilayah Jawa Tengah per 11 November 2021 mencapai 63 persen. Khususnya, Kabupaten Banyumas mencapai 73 persen.

Oleh karena itu, KPK mendorong komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran OPD untuk memenuhi indikator dan subindikator MCP sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah.

"Keberhasilan upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan kepala daerah beserta jajarannya untuk secara konsisten menerapkan rencana aksi yang telah disusun. Jika langkah-langkah pencegahan tersebut dilakukan, maka akan terbangun sistem yang baik yang tidak ramah terhadap korupsi," kata Ipi.

Baca Juga

KPK Harap Perguruan Tinggi Cetak Calon Pemimpin Berintegritas dan Profesional

Di sisi lain, KPK menyebut perbaikan sistem juga harus diimbangi dengan pembangunan budaya antikorupsi demi menjaga integritas para pejabat publik. Pasalnya, kata Ipi, kekuasaan besar yang dimiliki kepala daerah tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas akan menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi.

"Atau, dengan kata lain korupsi dapat terjadi karena kekuasaan didukung adanya kesempatan, namun tidak disertai integritas," pungkas Ipi.

Diketahui, dalam cuplikan video yang viral tersebut, Bupati Banyumas Achmad Husein meminta KPK memanggil kepala daerah yang melakukan kesalahan terlebih dulu, alih-alih melakukan OTT.

“Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak,” ujar Husein dalam video berdurasi 24 detik itu.

Menuai respons beragam dari warganet, Achmad Husein lantas mengklarifikasi cuplikan video melalui akun Instagram @ir_achmadhusein.

Menurutnya, kabupaten yang kepala daerahnya pernah di-OTT berujung pada lambatnya kemajuan daerah. Sebab, kata Husein, ada ketakutan untuk berinovasi, suasananya mencekam, ketakutan meski tidak korupsi.

“Sehingga saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara kalau perlu lima kali lipat,” ujarnya. (Pon)

Baca Juga

Pakar Sarankan KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sekolah di Yogyakarta Berikan Bimbel Tambahan pada Siswa
Indonesia
Sekolah di Yogyakarta Berikan Bimbel Tambahan pada Siswa

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budhi Asrori, tak menampik kualitas pendidikan mengalami penurunan akibat COVID-19.

Inspeksi di Rutan Solo, Kemenkumham Minta Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Indonesia
Inspeksi di Rutan Solo, Kemenkumham Minta Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Rumah Tahanan Kelas 1 Surakarta menjadi salah satu rutan yang masuk predikat penilaian baik dengan angka 82,86 dalam hal pelayanan.

Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Dekati 4 Juta
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Dekati 4 Juta

Indonesia juga menempati posisi enam besar di dunia dalam jumlah suntikan

COVID-19 Varian India Masuk DKI, Gerindra Khawatir Timbul Klaster Sekolah
Indonesia
COVID-19 Varian India Masuk DKI, Gerindra Khawatir Timbul Klaster Sekolah

Ketua Fraksi Gerindra DKI, Rani Mauliani mengaku masih khawatir akan terjadinya klaster sekolah

Deretan Nama Pembalap Red Bull di MotoGP yang Ikut Ramaikan Parade di Jakarta
Indonesia
Deretan Nama Pembalap Red Bull di MotoGP yang Ikut Ramaikan Parade di Jakarta

Pemegang hak komersial MotoGP menyatakan kehadiran pebalap-pebalap ini di Jakarta sebelum bertolak ke Mandalika menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan MotoGP Indonesia.

Resmikan Bendungan Pidekso, Jokowi: Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Tercapai
Indonesia
Resmikan Bendungan Pidekso, Jokowi: Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Tercapai

Waduk Pidekso, kata Jokowi, bisa mengairi 1.500 hektar sawah di Wonogiri. Ia menegaskan jika ingin kemandirian pangan tercapai dan kedaulatan pangan tercapai, waduk adalah sebagai kuncinya.

Golkar Usul Masa Kampanye Selama 75 sampai 90 Hari
Indonesia
Golkar Usul Masa Kampanye Selama 75 sampai 90 Hari

Apabila tahapan Pemilu 2024 dipersingkat maka akan banyak waktu digunakan untuk urusan pemerintahan.

Sehari Jelang Pembukaan, PON XX Papua Perebutkan 24 Mendali Emas
Indonesia
Sehari Jelang Pembukaan, PON XX Papua Perebutkan 24 Mendali Emas

Sisi keamanan kegiatan pembukaan PON Papua sudah disiapkan dengan baik. Kemudian, masyarakat dan undangan yang akan menghadiri kegiatan pembukaan akan diperiksa secara ketat oleh petugas keamanan.

Dari Sumbar, Wapres Lanjut Kunjungan Kerja 2 Hari di Aceh
Indonesia
Dari Sumbar, Wapres Lanjut Kunjungan Kerja 2 Hari di Aceh

Pada malam hari, Wapres dijadwalkan berbaur dengan masyarakat Aceh melaksanakan shalat Tarawih berjamaah di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, dan melanjutkan bermalam di provinsi tersebut.