Respons KPK Soal Fenomena PK Koruptor Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons fenomena para koruptor yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Teranyar, bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah serta eks Gubernur Jambi Zumi Zola mengajukan PK ke MA. Bahkan, untuk Zumi Zola, sidang perdana telah digelar pada Rabu (6/1) kemarin.

Baca Juga:

Gonjang-Ganjing KPK

"Zumi Zola hari ini (kemarin) sidang PK perdana, dilanjutkan tanggal 22 Januari 2021 dengan acara bukti dari pemohon dan dilanjutkan penyampaian pendapat jaksa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/1) kemarin.

Ali menegaskan, KPK siap menghadapi permohonan PK yang diajukan oleh Zumi Zola. Tim jaksa penuntut umum (JPU) akan menyusun pendapatnya dan menyerahkan kontra memori PK kepada MA melalui majelis hakim PK di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sebagai penegak hukum, Ali menuturkan, KPK tentu menghormati setiap putusan majelis hakim baik di tingkat pertama sampai upaya hukum luar biasa PK.

"Kami memahami bahwa PK adalah hak terpidana yang diatur dalam hukum acara pidana," imbuhnya.

Gedung Baru KPK
Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Meski begitu, Ali mengatakan, banyaknya para koruptor mengajukan upaya hukum PK belakangan ini, harus dibaca oleh MA sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus.

"PK yang diajukan napi korupsi sebagian besar pada akhirnya dikabulkan MA dengan mengkoreksi terhadap putusan sebelumnya baik pertimbangan fakta, penerapan hukum maupun amar putusannya," ujarnya.

Baca Juga:

Nyali Novel Belum Habis, Jangan Mundur KPK Masih Butuh Jasamu

Jika ini tetap berlanjut, KPK khawatir tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun, sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan tidak membuahkan hasil maksimal.

'Oleh karena itu jika memang banyak koreksi terhadap putusan perkara tipikor sebelumnya maka kami memandang bahwa soal pembinaan teknis peradilan bagi para hakim tipikor di tingkat bawahnya sudah seharusnya juga menjadi perhatian serius pihak MA," tutup Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat
Indonesia
Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat

237 pelanggaran prokes terjadi pada sepuluh hari pertama pelaksanaan kampanye Pilkada 2020

Jabatan Presiden Selama 8 Tahun Diklaim Dapat Dukungan Publik
Indonesia
Jabatan Presiden Selama 8 Tahun Diklaim Dapat Dukungan Publik

Opsi ini perlu dipertimbangkan oleh para pihak untuk dikaji lebih mendalam," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono.

Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY
Indonesia
Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY

Semuanya sudah diatur di dalam AD/ART

Bawaslu Ungkap Alasan Masyarakat Malah Disiplin Prokes Saat Pemungutan Suara
Indonesia
Bawaslu Ungkap Alasan Masyarakat Malah Disiplin Prokes Saat Pemungutan Suara

Namun, bukan berarti tidak ada pelanggaran prokes selama tahapan sebelum hari pemungutan

Dilaporkan Hadi, Polisi Janji Periksa Muannas
Indonesia
Dilaporkan Hadi, Polisi Janji Periksa Muannas

Pelapor musikus Erdian Aji Prihartanto alias Anji dengan seorang pria bernama Hadi Pranoto, yaitu Muannas Alaidid, dilaporkan balik ke polisi.

Wagub DKI Ungkap 'Komorbid' Saefullah
Indonesia
Wagub DKI Ungkap 'Komorbid' Saefullah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sebenarnya sudah mencarikan solusi terbaik untuk kesembuhan Saefullah

Bawaslu Beberkan 4 Potensi Pelanggaran Saat Verifikasi Faktual Calon Independen
Indonesia
Bawaslu Beberkan 4 Potensi Pelanggaran Saat Verifikasi Faktual Calon Independen

Para pengawas pilkada harus mencermati dan memastikan pendukung itu bukan dari kalangan TNI, Polri atau ASN

Air Bercampur Lumpur Turun dari Bukit, KEK Mandalika Banjir Semeter
Indonesia
Air Bercampur Lumpur Turun dari Bukit, KEK Mandalika Banjir Semeter

Terdapat 12 dusun di Desa Kuta yang terdampak banjir

Komisi II Agendakan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 Pekan Depan
Indonesia
Komisi II Agendakan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 Pekan Depan

Selain itu, berbagai persoalan dalam pelaksanaan pilkada akan dibahas

PAN Diprediksi Terbelah Gegara Loyalis Amien Rais
Indonesia
PAN Diprediksi Terbelah Gegara Loyalis Amien Rais

Yang menjadi kekuatan Amien Rais itu pendiri PAN dan juga mantan Ketum Muhammadiyah