Respons KPK Dituding Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Cuma Pencitraan Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara menanggapi tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut gelar perkara skandal Djoko Tjandra bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung pada Jumat (11/9) lalu hanya pencitraan.

"Kami menghargai pandangan dari siapapun soal hal tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin (13/9).

Baca Juga

Din Syamsuddin Minta Jokowi Dukung Kebijakan PSBB Total Anies

ICW menyebut KPK belum berani mengambil alih perkara yang melibatkan Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari tersebut usai gelar perkara.

Ali menegaskan, pengambilalihan suatu kasus bukan atas dasar berani atau tidak. "Namun perlu kami sampaikan bahwa ini bukan soal berani atau tidak," ujarnya.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Akan tetapi, kata Ali, pengambilalihan kasus harus berdasarkan aturan hukum yang benar, yaitu merujuk Pasal 6, 8, dan 10A yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Namun bagaimana cara berhukum yang benar adalah tentu ikuti aturan UU yang berlaku yang dalam hal ini ketentuan Pasal 6, 8, dan 10A UU KPK," jelas Ali.

Sebelumnya, ICW menuding gelar perkara yang dilakukan di KPK itu merupakan ajang pencitraan.Gelar perkara kasus Djoko Tjandra yang melibatkan KPK, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Agung dihelat Jumat (11/9).

"Gelar perkara yang terkesan hanya dijadikan ajang pencitraan bagi KPK agar terlihat seolah-olah serius menanggapi perkara Djoko Tjandra," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Sabtu (12/9).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya sebatas menerima perkembangan penanganan perkara dari Bareskrim Polri dan Kejagung dalam ekspose pertama.

KPK memisahkan ekspose perkara Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri dengan Kejagung. KPK lebih dulu menggelar ekspose kasus dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri.

Baca Juga

COVID-19 Melonjak, Aturan dan Personil Penanganan Dinilai Bermasalah

Ekspose dilanjutkan dengan kasus dugaan penerimaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang ditangani Kejagung. (Pon)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAN Diprediksi Terbelah Gegara Loyalis Amien Rais
Indonesia
PAN Diprediksi Terbelah Gegara Loyalis Amien Rais

Yang menjadi kekuatan Amien Rais itu pendiri PAN dan juga mantan Ketum Muhammadiyah

Pengembangan Vaksin Merah Putih Capai 50 Persen
Indonesia
Pengembangan Vaksin Merah Putih Capai 50 Persen

Eijkman menyatakan proses pengembangan vaksin Merah Putih untuk COVID-19 sudah 50 persen selesai.

PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka
Indonesia
PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka

Pembukaan operasional panti pijat itu harus dilakukan dibarengi protokol kesehatan yang ketat.

Kelompok Paling Diuntungkan Dibalik Pengesahan UU Cipta Kerja Versi P3S
Indonesia
Kelompok Paling Diuntungkan Dibalik Pengesahan UU Cipta Kerja Versi P3S

Yang paling dirasakan dirugikan atas Omnibus Law Ciptaker ini adalah kaum buruh

 Dua Warga Depok Terpapar Corona, Anies Tak Bakal Keluarkan Izin Keramaian di Jakarta
Indonesia
Dua Warga Depok Terpapar Corona, Anies Tak Bakal Keluarkan Izin Keramaian di Jakarta

"Pemprov tidak akan mengeluarkan perizinan baru untuk kegiatan perkumpulan orang dalam jumlah yang besar," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/3).

PKS Diminta Pilih Satu Satu Cawagub dari Gerindra
Indonesia
PKS Diminta Pilih Satu Satu Cawagub dari Gerindra

"Bukan soal milik, bahwa saya kira gak apa apa, saya kan udah ngajuin empat tinggal dipilih saja," kata Taufik

 Iuran Tak Jadi Naik, BPJS Dituntut Kembalikan Kelebihan Pembayaran Masyarakat
Indonesia
Iuran Tak Jadi Naik, BPJS Dituntut Kembalikan Kelebihan Pembayaran Masyarakat

"Berarti BPJS Kesehatan juga harus mengembalikan kelebihan pembayaran masyarakat selama 3 bulan kenaikan," kata Azas

Ahok Laporkan Kasus Pencemaran Nama Baik ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Ahok Laporkan Kasus Pencemaran Nama Baik ke Polda Metro Jaya

Ramzy mengatakan bahwa kliennya mengadukan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Imbas Pernyataan Puan, PDIP Tarik Diri dari Pilgub Sumbar
Indonesia
Imbas Pernyataan Puan, PDIP Tarik Diri dari Pilgub Sumbar

Kemarin orang yang sama mewakili paslon mengembalikan B1KWK kepada kami. Dengan demikian drama yang ngalor-ngidul ini telah mencapai ujungnya. DPD PDI Perjuangan dalam hal ini bersikap untuk tidak lagi mengikuti Pilgub 2020.

Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 450, Meninggal 38
Indonesia
Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 450, Meninggal 38

Total kasus positif corona per Sabtu (21/3) pukul 12:00 WIB meningkat menjadi 450.