Respons KPK Bakal Digugat MAKI Soal Kasus BLBI Tersangka kasus BLBI Sjamsul Nursalim sampai saat ini masih berada di luar negeri (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai upaya praperadilan yang akan ditempuh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait penghentian perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Adapun surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ) diterbitkan atas nama tersangka sekaligus Obligor BLBI Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN).

"KPK hargai upaya yang akan dilakukan oleh sejumlah pihak diantaranya MAKI tersebut karena memang ketentuan hukumnya mengatur demikian," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (2/4).

Baca Juga:

KPK Tunggu Itikad Baik Sjamsul Nursalim

Ali memastikan SP3 perkara BLBI sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pasalnya, putusan akhir pada tingkat Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan ada perbuatan sebagaimana dakwaan tapi bukan tindak pidana.

"KPK telah berupaya maksimal sampai kemudian saat itu juga diajukan upaya hukum luar biasa PK dan ditolak oleh MA," ujar Ali.

Ali mengatakan, lantaran syarat unsur adanya perbuatan penyelenggara negara tidak terpenuhi, maka demi kepastian hukum KPK menghentikan penyidikan perkara dimaksud.

Pasalnya, Sjamsul dan Itjih sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama- sama dengan Syafruddin selaku penyelenggara negara.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Diketahui, MAKI bakal mengajukam gugatan praperadilan melawan KPK. Jalan itu ditempuh untuk membatalkan penghentian perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Adapun surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ) diterbitkan atas nama tersangka sekaligus Obligor BLBI Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN).

"MAKI berencana akan segera mengajukan gugatan Praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat (2/4).

Baca Juga:

Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Akui Kliennya Berada di Singapura

Boyamin mengatakan gugatan ini akan dilayangkan pada akhir bulan April 2021. Gugatan ini diajukan dalam rangka mengimbangi langkah April Mop oleh KPK .

"Tadinya Kami berharap SP3 ini adalah bentuk April Mop atau PRANK dari KPK namun ternyata April beneran karena SP3 benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK," ujarnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Minta Stigma Tidak Pancasilais Terhadap 75 Pegawai KPK Disetop
Indonesia
Komnas HAM Minta Stigma Tidak Pancasilais Terhadap 75 Pegawai KPK Disetop

Komnas HAM meminta setiap pihak untuk menghentikan stigmatisasi

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim
Indonesia
Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim

Solusi dari persoalan hukuman mati yang kontroversial dalam tindak pidana korupsi PT Asabri adalah dengan memaksimalkan hukuman penahanan atau penjara seumur hidup.

Menpora Sebut Pelaksanaan PON Papua Bukti Keberanian Jokowi
Indonesia
Menpora Sebut Pelaksanaan PON Papua Bukti Keberanian Jokowi

Zainudin Amali menyebut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua adalah bukti keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Bikin Kasus HIV/AIDS Meledak
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Bikin Kasus HIV/AIDS Meledak

Gambar yang diunggah adalah sebuah diagram yang berisi berbagai nama penyakit dan gangguan yang terjadi pada manusia, yang diklaim disebabkan oleh vaksin.

KY Kaji Putusan PT DKI Potong Hukuman Djoko Tjandra
Indonesia
KY Kaji Putusan PT DKI Potong Hukuman Djoko Tjandra

Komisi Yudisial (KY) bakal mengkaji putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI yang memotong hukuman Djoko Soegiarto Tjandra atas perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pengurusan red notice interpol Polri.

[Hoaks atau Fakta]: Menag Yaqut Tidak Lagi Anggarkan Dana Buat Pesantren
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Menag Yaqut Tidak Lagi Anggarkan Dana Buat Pesantren

ada yang memposting sebuah link artikel yang berjudul “DPR Kecewa Menag Yaqut Tak Lagi Anggarkan Dana untuk Pesantren

Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19
Indonesia
Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19

Tambahan vaksin tersebut, rencananya akan diperuntukkan untuk para seniman pemain wayang orang di Solo.

Pemkot Minta Warga Luar Kota Tak Datang ke Bandung
Indonesia
Pemkot Minta Warga Luar Kota Tak Datang ke Bandung

Saat ini Kota Bandung lebih fokus kepada penanganan di internal atau wilayah Kota Bandung.

Panggil Mahfud MD, Wapres Klaim Pembangunan di Papua Bakal Dimasifkan
Indonesia
Panggil Mahfud MD, Wapres Klaim Pembangunan di Papua Bakal Dimasifkan

Wapres Ma’ruf Amin menerima Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (9/6), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta.

Menilik Motif Kesaksian Soal Arahan Menteri dalam Kasus Bansos
Indonesia
Menilik Motif Kesaksian Soal Arahan Menteri dalam Kasus Bansos

Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 terus bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta.