Respons Ketua KPK Soal Pidato Korupsi Presiden Jokowi Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri). (MP/Teresa Ika)

MerahPutih.Com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo merespons pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR pada Jumat (16/8). Menurut Agus hal yang diamanatkan Jokowi itu sudah dijalankan oleh lembaga antirasuah.

Jokowi dalam pidatonya mengatakan semua pihak harus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Jokowi juga menyatakan aparat penegak hukum harus melakukan penindakan yang tegas, serta pencegahan yang menghasilkan penyelamatan keuangan negara.

Baca Juga: Suap Dana Hibah KONI, Deputi IV Kemenpora Dituntut Tujuh Tahun Penjara

"Menurut saya, dua-duanya sudah dijalankan KPK hari ini dan juga yang akan datang," kata Agus saat dikonfirmasi, wartawan, Jumat (16/8).

Ketua KPK tanggapi pidato Jokowi soal korupsi di Tanah Air
Ketua KPK Agus Rahardjo. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Agus menegaskan dalam hal penindakan, langkah yang tegas tanpa pandang bulu wajib dilaksanakan oleh KPK dalam memberantas korupsi. Disamping itu, kata dia, penjegahan juga harus tetap dilakukan.

Pencegahan, kata Agus, harus menyasar sektor-sektor yang strategis. Menurutnya, dalam hal pencegahan jumlah uang negara yang diselamatkan oleh KPK jauh lebih besar dibanding dengan yang dirampas dalam penindakan.

"Dalam hal pencegahan jumlah uang negara yg diselamatkan oleh KPK memang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dirampas dalam penindakan. Nilainya triliunan. Detail angkanya nanti akan dirilis," ungkap Agus.

"Dalam waktu yang sama KPK juga mendorong dan mendampingi supaya terjadi percepatan perubahan tata-kelola, manajemen, dan sistem," kata Agus menambahkan.

Baca Juga: KPK Yakin Dirut Angkasa Pura II Tahu Proyek BHS Bermasalah

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Menurutnya keberhasilan penegak hukum bukan hanya jumlah orang yang dipenjarakan tetapi jhga diukur potensi pelanggaran yang bisa diselamatkan.

"Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garisbawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun," kata Jokowi dalam pidatonya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).(Pon)

Baca Juga: KPK Tetapkan Komisaris PT WAE Tersangka Suap Restitusi Pajak

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH