Respons Jokowi Terhadap Kritik BEM UI Dinilai Sangat Normatif Presiden Joko Widodo. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan kritik yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menjulukinya "The King of Lip Service".

Jokowi sejak dulu dirinya telah banyak menerima berbagai julukan, mulai klemar-klemer, plonga-plongo, otoriter, bebek lumpuh, bapak bipang, hinga yang terakhir the king of lip service.

Baca Juga

Jokowi Disebut 'King of Lip Service', BEM UNS: Cara Kami Mencintai Bangsa Ini

Meski menilai tidak masalah dengan kritik tersebut, namun Jokowi mengingatkan bangsa ini memiliki budaya tata krama dan nilai sopan santun.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai respons Jokowi atas kritik BEM UI tersebut tidak ada yang istimewa.

"Semuanya normatif, yang memang selayaknya disampaikan seorang pemimpin di negara yang menganut demokrasi," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu (30/6).

Tangkapan layar poster soal kritik terhadap Jokowi dari BEM UI. (Foto: Instagram @bemui_Official)
Tangkapan layar poster soal kritik terhadap Jokowi dari BEM UI. (Foto: Instagram @bemui_Official)

Di negara demokrasi seperti Indonesia, kata Jamiluddin, kebebasan berpendapat memang dilindungi oleh negara. Karena itu, menurutnya normal saja kalau Jokowi mengatakan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi.

"Justru akan aneh kalau Jokowi mengatakan sebaliknya. Jokowi malah akan dinilai keluar dari koridor negara demokrasi," ujarnya.

Jamiluddin mengatakan, peringatan Jokowi yang menyebut bangsa ini memiliki budaya tata krama dan nilai sopan santun, juga sudah kerap disampaikan pemimpin negeri ini.

"Soeharto termasuk yang sering menyatakan hal itu dalam berbagai kesempatan," imbuhnya.

Masalahnya, lanjut dia, ukuran tata krama dan nilai sopan santun itu juga tidak sama untuk semua etnis di Indonesia. Sopan menurut etnis batak atau Minang, belum tentu sopan menurut etnis Jawa.

"Etnis Batak dan Minang yang berkomunikasi cenderung direct, bisa jadi akan dipersepsi berbeda oleh etnis Jawa yang berkomunikasi lebih indirect," ujarnya.

Jamiluddin mengamini, memang sulit bila penerapan berdemokrasi dikaitkan dengan budaya tata krama dan nilai sopan santun seperti di Indonesia yang multietnis. Pasalnya, peluang miscommunication dan misperception sangat terbuka.

Oleh karena itu, menurut dia, persoalan budaya tata krama dan nilai sopan santun dalam praktek berdemokrasi perlu dioperasionalkan melalui kesepakatan nasional. Hal itu diperlukan agar praktik demokrasi di Indonesia tidak menimbulkan multi tafsir.

"Jangan sampai seseorang merasa sikap dan perilakunya masih pada koridor demokrasi, tapi pihak lain menilainya sudah tidak sesuai dengan tata krama dan nilai sopan santun. Hal ini tentu tidak baik bagi kemajuan demokrasi di Indonesia," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

BEM UHAMKA: Jokowi The King Of Lip Service Itu Realita!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin
Indonesia
KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin akan mendapatkan fee Rp 2,6 miliar dari empat proyek infrastuktur di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin.

TWK Bagian dari Operasi Intelijen untuk Singkirkan Pegawai KPK?
Indonesia
TWK Bagian dari Operasi Intelijen untuk Singkirkan Pegawai KPK?

Hotman Tambunan menduga pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) guna alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) merupakan bagian dari operasi intelijen untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu.

7 Mal di Serpong Izinkan Masuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun, Berikut Daftarnya
Indonesia
7 Mal di Serpong Izinkan Masuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun, Berikut Daftarnya

Mal di Tangerang Selatan sudah mengizinkan untuk anak dibawah usia 12 tahun dapat memasuki area mall.

Menag Bakal Berangkat ke Arab Saudi Pastikan Umrah dan Haji
Indonesia
Menag Bakal Berangkat ke Arab Saudi Pastikan Umrah dan Haji

Dalam pertemuan nanti dengan pihak pemerintah Arab Saudi, pihaknya juga berusaha agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota dari Arab Saudi pada pelaksanaan musim haji tahun depan.

Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK
Indonesia
Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK

Novel Baswedan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menyikapi pimpinan lembaga antirasuah dalam persoalan alih status pegawai.

Tampung Novel Baswedan cs di Bareskrim, Kapolri Disebut Sosok Negarawan
Indonesia
Tampung Novel Baswedan cs di Bareskrim, Kapolri Disebut Sosok Negarawan

Sigit mengatakan niatan tersebut telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo

Pesepeda Diminta Punya Rasa Saling Memiliki, Anies Enggak Usah Bikin Lintasan Baru
Indonesia
Pesepeda Diminta Punya Rasa Saling Memiliki, Anies Enggak Usah Bikin Lintasan Baru

Pemerintah DKI tak mengistimewakan sepeda roadbike atau sepeda balap

Perpres 47/2021 Diteken Jokowi, Posisi Wamen Nambah Lagi
Indonesia
Perpres 47/2021 Diteken Jokowi, Posisi Wamen Nambah Lagi

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian

Kapolda Metro Harap Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih Berjalan Aman
Indonesia
Kapolda Metro Harap Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih Berjalan Aman

"Jadi semuanya bisa berjalan seiring, mudah-mudhan situasi aman dan terkendali," ungkapnya.

Pajak Orang Kaya 35 Persen, Awas Minta Pengampunan
Indonesia
Pajak Orang Kaya 35 Persen, Awas Minta Pengampunan

Jika pemerintah ingin lebih efektif lagi dalam mendorong penerimaan dari kelompok kaya, Bawono menyarankan, strategi lain seperti peninjauan kembali skema pajak atas penghasilan yang berasal dari modal (passive income).