Respons Alissa Wahid Soal Perusakan Sesajen di Lokasi Bencana Gunung Semeru Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Kasus perusakan sesajen di lokasi bencana Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditanggapi Koordinator Jaringan Nasional Gusdurian Indonesia Alissa Wahid.

Alissa mengatakan, tidak boleh mengambil hak beragama orang lain dan memaksakan ajaran agamanya karena hal itu tidak sesuai ajaran agama dan dapat melukai rasa kebangsaan dan nilai-nilai toleransi.

Kasus itu dinilai mencoreng hak kebebasan beribadah dan berkeyakinan individu seseorang, serta melukai nilai keberagaman dan toleransi yang telah tumbuh subur di Indonesia.

Baca Juga:

Polda Jatim Ikut Buru Pembuang dan Penendang Sesajen di Semeru

"Jadi bukan soal sesajen itu haram atau tidak. Kita bisa berbeda pendapat soal itu (sesajen), tapi yang jelas tidak boleh mengambil hak orang lain. Dan ketika ada orang memaksakan ajarannya kepada orang lain di negara ini, nah itu merupakan pelanggaran," ujar Alissa dalam keterangannya, Selasa (18/1).

Ketua Tanfidziyah PBNU 2022-2027 ini melihat ada beberapa hal menarik yang ditemui pada insiden perusakan dan pembuangan sesajen tersebut. Yaitu banyaknya kelompok yang mendukung aksi tidak beradab, intoleran dan bahkan hingga menjadi perdebatan di kalangan warganet.

"Kenapa banyak yang mendukung? Karena mereka menganggap sedang menjalankan perintah agama. Tapi dia juga lupa, bahwa menghormati hak orang lain itu termasuk perintah agama juga," ucapnya.

Demikian juga termasuk perintah untuk menaati peraturan, membangun kehidupan bersama yang baik dan membangun kemaslahatan umat, menurutnya adalah semata-mata juga bagian dari ajaran agama. Karena tidak etis jika ujaran atau perilaku yang demikian, dianggap sebagai kebebasan berpendapat, berekspresi dan berpikir.

“Dalam Al Quran tertuang, ‘la iqro hafidzin’, yaitu tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Itu panduan, jadi kebebasan berpendapat itu betul, tapi tidak sama dengan bertindak semau-maunya,” tegasnya.

Perempuan yang merupakan putri sulung dari Presiden RI ke-4 (alm) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu lebih lanjut mengatakan, di dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 8 dikatakan ‘Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa’.

"Seseorang yang berlaku intoleran, tidak memahami kaidah hidup beragama yang sudah digariskan di dalam Islam. Soal keadilan itu sudah jelas sekali tertuang di dalam Al Quran," jelas Alissa

Ia kembali menegaskan, agar masyarakat tidak semata-mata mentafsirkan sesuatu secara tekstual atau mempedomani satu perintah saja untuk dipraktikan, namun tidak memahami makna dan nilai dibaliknya, sehingga tidak mendapatkan kaidah hidup beragama yang sudah diwariskan dalam ajaran Islam.

"Jadi tidak bisa kita hanya mempedomani satu perintah saja tentang memberantas kemusyrikan. Dan kebanyakan orang itu seringkali hanya berhenti di praktiknya tapi tidak paham nilainya," ujarnya.

Tangkapan layar pembuang sesajen di Semeru. (Foto: Antara)
Tangkapan layar pembuang sesajen di Semeru. (Foto: Antara)

Untuk itu, Alissa juga mengingatkan setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan kelompok moderat agar bersikap bijak ketika menghadapi fenomena kasus intoleransi dan ujaran kebencian atas nama agama.

“Yang pertama, tokoh moderat serta pemuka agama perlu menyampaikan pendapatnya, karena kalau tidak berpendapat itu kemudian seakan-akan menjadi hal yang dianggap benar. Sehingga tokoh moderat dan pemuka agama perlu menasihati dan meluruskan pemahaman keagamaan yang dangkal seperti itu," tuturnya.

Yang kedua menurutnya, perlunya memperkuat hubungan antar-kelompok masyarakat yang masih ingin merawat bangsa Indonesia karena dirinya melihat masih banyak kelompok yang maunya merawat kelompoknya saja.

"Jadi itu penting kita bersuara dengan lantang bahwa kita tidak ingin tindakan seperti ini tumbuh subur di Indonesia. Saya berharap hal ini akan dapat menghimpun dan menimbulkan suara yang lantang menolak praktik intoleransi di bumi pertiwi," ucapnya.

Di sisi lain, ia mengharapkan peran aktif pemerintah dalam mendorong upaya melindungi bumi pertiwi dari praktik intoleransi dan ujaran kebencian atas nama agama, suku bahkan ras, guna menciptakan lingkungan yang baik bagi penerus bangsa kedepannya.

"Dari sisi pemerintah juga perlu adanya penindakan tegas dan menjadikan kasus intoleransi tadi menjadi pelajaran, serta memperkuat barisan sebagaimana telah adanya RAN-PE (Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme berbasis kekerasan) dan Peta Moderasi Beragama," ungkapnya.

Baca Juga:

Sesajen Bubur Merah Putih Ritual Khas Wayang Orang Bharata

Terakhir, dirinya berpesan kepada seluruh pihak untuk bekerja sama menyukseskan apa yang tertuang dalam dua perangkat besar tersebut. Ini demi memastikan masyarakat memiliki pandangan keagamaan yang berbasis keadilan, keseimbangan, menaati konstitusi dan melindungi martabat kemanusiaan dan kemaslahatan bersama.

"Kalau moderasi beragama itu menebar benihnya, maka panennya adalah praktik keagamaan yang moderat, sementara RAN-PE fokus pada ekstremisme dengan atau tanpa kekerasan, jadi di hulu dan hilirnya dapet," katanya mengakhiri. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Nilai Relawan Ganjar Hingga Puan Ganggu Internal PDIP
Indonesia
Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar
Indonesia
Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar

"Apa yang disampaikan GMPG merupakan autokritik yang bagus untuk Airlangga dan Partai Golkar," ucap Ujang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/1).

Polri Koordinasi dengan MA Pindahkan Irjen Napoleon ke Lapas Cipinang
Indonesia
Polri Koordinasi dengan MA Pindahkan Irjen Napoleon ke Lapas Cipinang

Polri masih menunggu hasil keputusan dari MA

Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Satgas COVID-19 di Masing-Masing Lingkungan
Indonesia
Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Satgas COVID-19 di Masing-Masing Lingkungan

Tito juga meminta agar gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

DKI Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus COVID-19 Dari Klaster Mudik
Indonesia
DKI Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus COVID-19 Dari Klaster Mudik

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk memperkuat penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro.

Malaysia Lockdown, Cuma 20 Persen Pekerja Yang Boleh Ngantor
Dunia
Malaysia Lockdown, Cuma 20 Persen Pekerja Yang Boleh Ngantor

Pemerintah Malaysia mengerahkan 55.000 anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM) sepanjang pelaksanaan full lockdown ini,

Alami Kecelakaan, Ketum MUI Jalani Perawatan Lanjutan di RS Islam Surabaya
Indonesia
Alami Kecelakaan, Ketum MUI Jalani Perawatan Lanjutan di RS Islam Surabaya

Peristiwa kecelakaan di KM 462 Tol Semarang-Solo, di Desa Beji, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Peristiwa tersebut bermula ketika Toyota Vellfire bernomor polisi S 1447 NT yang ditumpangi korban melaju dari arah Semarang ke Solo.

Wakapolri Awasi Langsung Vaksinasi di Mimika Jelang PON XX Papua
Indonesia
Wakapolri Awasi Langsung Vaksinasi di Mimika Jelang PON XX Papua

Polda Papua telah mempersiapkan mekanisme keamanan sesuai dengan Standar Operasional (SOP) untuk pelaksanaan PON XX

Dua Kecamatan di Sulsel Paling Parah Terdampak Gempa NTT
Indonesia
Sejumlah Lokasi Ganjil Genap dan One Way saat Arus Mudik hingga Balik
Indonesia
Sejumlah Lokasi Ganjil Genap dan One Way saat Arus Mudik hingga Balik

Korlantas Polri menerapkan kebijakan one way bersamaan dengan sistem ganjil genap di ruas jalan tol selama mudik Lebaran 2022.